Selasa, September 22, 2020

Cegah Covid-19 Dimasa Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. IDHAM AZIS, M.Si mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan...

Polemik Jabatan Ketua DPRD dan Sekwan Halteng, Fraksi PDIP Angkat Bicara

BERITA TERKAIT

Cegah Covid-19 Dimasa Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. IDHAM AZIS, M.Si mengeluarkan Maklumat Kapolri...

Anggota DPRD Aswar Salim Serahkan 1 Unit Leptop ke PKBM Were Mandiri

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Halmahera Tengah, Aswar Salim menyerahkan 1 unit leptop kepada Pusat Kegiatan Belajar...

75 Persen, Target Kemenangan MS-SM di TBL

LENTERA MALUT -- Sebagai putra kelahiran Desa Nggele, Ma'rif Ode Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi...

LENTERA MALUT — Langkah yang diambil oleh dua Pimpinan DPRD terkait proses pengusulan pimpinan DPRD dari Partai Golkar kepada Gubernur Cq. Bupati Halteng pada tanggal 20 Juli 2020 kemarin dan menimbulkan polemik di media dan internal Fraksi Partai Gokar, bagi Fraksi PDI Perjuangan adalah hal yang biasa. Sebab yang namanya sebuah keputusan pasti ada pro dan kontra. Demikian itu rilis yang disampaikan dua anggota DPRD Halteng, yakni Nuryadin Ahmad bersama Asrul Alting pada reporter Lentera Malut, Rabu, 22 Juli 2020.

- Advertisement -

Tetapi perlu dipahami, kata Yadin sapaan karib Nuryadin bersama Asrul bahwa, apa yang dilakukan oleh Dua Pimpinan DPRD adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu UU 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA, PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusan Tatib dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang TATIB DPR dan Keputusan Paripurna DPRD pada 14 Juli 2020 yang di hadiri oleh seluruh Fraksi di DPRD Halteng, termasuk fraksi Partai Golkar. Karena itu, lanjut Yadin dan Asrul, pihaknya menyampaikan kepada Anggota DPRD khusus Fraksi Partai Golkar untuk tidak lagi berapologi dan merasa parno politik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pimpinan DPRD. toh yang nanti dilantik menjadi ketua DPRD adalah anggota Fraksi Partai Gokar sendiri.

“Jadi sangat keliru kalau hari ini Fraksi Golkar menyatakan bahwa fraksi lain mencampuri urusan internal mereka, sebab kewenangan pengusulan itu adalah ansih domainya Pimpinan DPRD. Partai politik hanya sebatas menyampaikan nama calon Pimpinan melalui surat resmi kepada pimpinan DPRD. Kalaupun pimpinan DPRD meminta masukan dan pendapat dari seluruh anggota maupun fraksi DPRD, itu hanya pertimbangan menjaga hubungan kolektif kolegial di lembaga DPRD,” ujar Yadin bersama Asrul.

Merunut kebelakang, bahwa disatu sisi penundaan pengusulan Hi. Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD karena ada alibi politik dari Fraksi Golkar yang menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa Rekomendasi DPP Partai Gokar terkait Penetapan Pimpinan DPRD ini masi ada tarik menarik diinternal sehingga meminta waktu untuk ada penyelesaian secara internal. Namun sampai 8 bulan berjalan tidak ada laporan resmi kepada Pimpinan terkait penyelesaian internal tersebut. Disisi yang lain Partai Golkar secara institusi selalu mendesak kepada pimpinan untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi DPP Partai Golkar.

“Jadi sesugguhnya selama ini teman-teman fraksi golkar meminta bantu kepada fraksi lain melalui Wasekjen DPP Golkar Edi Langkara (Elang) untuk turut serta menyelesaikan kisruh internal mereka, sehingga kami pun menjadi korban dari kecaman publik dan tidak ada satupun dari fraksi Golkar yang tampil untuk menjelaskan itu.

“Karena itu perlu diingat dan dicatat bahwa sikap kami selama ini sematamata untuk kebaikan bersama bukan untuk menzalimi hak orang, dan sangat tidak elok kalau hari ini Fraksi Golkar membuat pernyataan bahwa fraksi lain tidak boleh mencapuri urusan fraksi Golkar menurut saya ini akrobat politik yang tidak menarik untuk ditonton dan tidak baik untuk pendidikan politik di negeri ini,” tegas Yadin dan Asrul.

Terkait sikap dan stateman dari Bupati Elang yang menyebtukan sikap Anggota DPRD terkait proses pengusulan Pimpinan DPRD dengan kosa kata Amfhibi (nama hewan) dan lainya menurut saya adalah kalimat yang kurang sopan dan provokatif, yang sengaja disampaikan untuk mendistorsi hubungan kemitraan antara lembaga Legeslatif dan Eksekutif, sebab dari aspek urusan berpemerintahan sabagimana diatur dalam UU 23 2014 jelas diatur bahwa Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD adalah sabagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga etika komunikasi publik kedua lembaga ini harus dijaga.

“Tapi ucapan Amphibi masuk dalam unsur pelecahan terhadap Institusi DPRD, dan kalau pernyataan itu diucapkan atas kapasitas sebagai Wasekjen Partai Golkar juga bagi kami adalah salah alamat,” terang mereka berdua.

Sebab yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, lanjut mereka, adalah menindaklanjuti surat DPP Partai Golkar tentang penetapan ketua DPRD yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen.

“Jadi kata Amphibi dan anomali lebih tepat dialamatkan pada beberap anggota fraksi Golkar yang memdua dalam masalalah ini. Tidak etis ditujukan pada pimpian DPRD,” tuturnya.

Olehnya, fraksi PDI Perjuangan menyaran kepada Bupati Elang untuk tidak lagi megeluarkan pernyataan ke publik yang menjustice jalanya mekanisme internal di lembaga DPRD. Karena DPRD bukan subordinat dari kepala daerah, tetapi kita adalah mitra kerja.

“Pak Bupati harus lebih memfokuskan fikiranya pada pada pemcapaian visi-misinya, masi banyak problem daerah dan Masyarakat Halteng yang lebih penting dan strategis untuk kita sikapi bersama. Energi dan konsentrasi kita akan lebih bermanfaat untuk bicara kepentingan Pembangunan dan kesejahteran dibanding kepentingan ketua DPRD,” cetus Yadin dan Asrul.

“Kami kira proses pengusulan untuk ada peresmian ketua DPRD suda final dan tidak bole ada intevensi dari pihak manapun. Sebab kini kedua Pimpinan DPRD tinggal mengawal sesuai kewenangan Pimpinan yang diatur dalam PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD,” tambahnya.

Usulan Sekwan
Sementara soal absenya sekwan dri sekertariat DPRD, Yadin bersama Asrul dari fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Bupati untuk segera menunjuk seorang Plt. Sekwan sebagai suporting system untuk melaksanakan fungsi administrasi dalam menopang kerja-kerja DPRD sehingga tidak terjadi kevakuman Administrasi (admisitrative vacum), mengingat Agenda DPRD yang telah di putuskan dalam rapat Banmus untuk masa sidang ini adalah Pembahasan Laporan Pelaksanaan APBD 2019 dan Penyamapaian KUA PPAS Perubahan dan KUA PPAS 2021. “Beberapa agenda ini yang menurut kami lebih penting dari segalanya, karena di dalam dokumen KUA PPAS itulah semua kepentingan daerah dan Masyarakat akan diputuskan,” pungkasnya.

Dikatakan, dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian Sekertaris Dewan secara perogratif menjadi kewenangan Bupati untuk menunjuk orang tetapi harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam hal pemindahan pejabat telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 204 ayat 2 (jo) pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, juga ditegaskan dalam UU nomor 17 tahun 2014 Tentang MD3 yang bersifat khusus atau lex spicialiste yang menyebutkan bahwa pangangkatan maupun Pemberhentian Sekertaris DPRD dilakukan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. Karena itu saya berharap agar Bupati harus segera menanggapi surat pimpinan DPRD perihal pengangkatan Pj. Sekwan.

“Keaktifan seorang sekwan adalah hal yang sangat prinsip dalam pelayanan administrasi di lembaga DPRD soal kebijakan daerah,” harap Yadin dan Asrul.

Rep: Risno

Cegah Covid-19 Dimasa Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. IDHAM AZIS, M.Si mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan...

Anggota DPRD Aswar Salim Serahkan 1 Unit Leptop ke PKBM Were Mandiri

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Halmahera Tengah, Aswar Salim menyerahkan 1 unit leptop kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Were Mandiri saat...

75 Persen, Target Kemenangan MS-SM di TBL

LENTERA MALUT -- Sebagai putra kelahiran Desa Nggele, Ma'rif Ode Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), Kabupaten Pulau...

Menyapa Petani di Desa Samuya, MS-SM Bakal Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

LENTERA MALUT - Sebagai anak petani, Calon wakil bupati Pulau Taliabu, Safruddin Mohalisi mulai menyapa warga Desa Samuya, Kecamatan Taliabu Timur, mulai...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

2020, PAD Pultab Meningkat

LENTERA MALUT - Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) tahun 2020 meningkat 4,22 % (persen) di bandingkan pada tahun 2019.

Bupati Pultab Kukuhkan 219 PNS di HUT RI ke 75

LENTERA MALUT - Di hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, Bupati Pulau Taliabu Haji Aliong Mus, kukuhkan 219 Calon Pegawai Negeri...

Upacara HUT RI Ke 75 Pulau Taliabu Dipimpin Bupati

LENTERA MALUT - Upacara peringatan HUT RI Ke 75 di Kabupaten Pulau Taliabu yang berlangsung dialun alun stadiun kota Bobong dipimpin langsung...

BPBD Pulau Taliabu Kunjungi Lokasi Rawan Banjir

LENTERA MALUT - Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Kabupaten Pulau Taliabu meninjau sejumlah lokasi titik rawan banjir di wilayah utara Pulau Taliabu.

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Taliabu T.A 2019

Humas Taliabu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu menyelenggarakan Rapat ParipurnaPenyampaian Rekomendasi DPRD Tarhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -