Minggu, Agustus 9, 2020

Dispar Halteng Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark

LENTERA MALUT -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halteng melakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark,di Gedung Mardelia Desa...

Soal Kasus Lahan, Panja DPRD Serahkan 15 Poin Rekomendasi kepada Pemkab Halteng

BERITA TERKAIT

Dispar Halteng Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark

LENTERA MALUT -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halteng melakukan Pelatihan Pemandu...

F.PDIP Mendesak Bupati Elang Segera Menanggapi Surat Pimpinan DPRD Halteng

LENTERA MALUT -- Fraksi PDI Perjuangan mendesak bupati Elang untuk secepatnya menanggapi surat pimpinan DPRD Halteng terkait...

Demi Stabilitas Kerja, DPRD Minta Bupati Halteng Segera Menunjuk Plt. Sekwan

LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad meminta kepada Bupati Edi Langkara untuk segera...

LENTERA MALUT — Upaya menindaklanjuti masalah sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Panitia Kerja (Panja) DPRD menyampaikan laporan hasil kerja Panja dari hasil paripurna yang digelar pada Rabu, 1 Juli 2020 sebagai keputusan politik DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil. Demikian itu disampaikan anggota DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad kepada redaksi media ini, Jumat, 3 Juli 2020.

- Advertisement -

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, dalam rapat paripurna tersebut, Panja DPRD Halteng telah mengeluarkan 15 poin rekomendasi kepada pemerintah daerah. “Inti rekomendasi itu untuk kepentingan masyarat dan daerah,” katanya.

Rapat Panja DPRD bersama Pemda Halteng di ruang rapat Bupati

Berikut 15 poin rekomendasi Panja DPRD yang diserahkan Nuryadin kepada Bupati Halteng, Edi Langkara di ruang rapat Bupati pada Jumat, 3 Juli 2020 sebagai berikut:

  • DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Halmahera tengah untuk memberikan penjelasan terkait point 6 Surat keputusan Bupati Nomor 30/KEP/2009, yaitu menjelaskan Kewajiban PT. WBN untuk membayar kompensasi berupa kontribusi setiap tahun kepada pemerintah daerah atas penggunaan /pemanfaatan tanah dalam bentuk Hak Guna serah dalam rangka kepentigan pembangunan bandara lelilef Weda.
  • DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah daerah untuk segera melakukan verifikasi dan mempertanyakan kepada pemerintah kecamatan weda Tengah dan Pemerintah Desa Ielilef Sawai dan Desa lelilef waibulan terhadap pembayaran atas kompensasi Iahan Desa lokasi Kar-Kar seluas 46 ha yang berada di bidang tanah Nuspera senilai RP. 3.686.952.000.- dan peruntukan peggunaan dana tersebut untuk pembangunan desa.
  • Pemerintah Daerah harus melakukan kajian/penelusuran secara admintrasi dan hukum untuk Memastikan koordinat lahan Nuspera yang dibuktikan dengan kepemilikan peta Lahan Nuspera I dan II milik pemerintah daerah.
  • DPRD merekomedasikan kepada Pemerintah daerah untuk melakukan Penelusuran terhadap status Sisa lahan Nuspera I dan II milki Pemerintah daerah seluas 101 Hektar secara hukum positif dan peraturan perundangunadangan yang berlaku.
  • Bahwa berdasarkan kunjungan kerja Panja DPRD pada lokasi Blok Nuspera yang secara faktual telah dikuasai dan berubah pemanfaatan Oleh PT Weda Bay Nickel dan PT IWIP, maka DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menugaskan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Halmahera Tengah agar segera menertibkan dan atau memblokir sementara seluruh sertifikat HGB, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen (peta pembebasan lahan tahap I Oleh PT WBN ) ditemukan satu bidang tanah atas nama Pemda seluas ± 1 Ha, yang secara faktual telah dimanfaatkan oleh PT Sinar Terang Mandiri, Maka DPRD merekomnedasikan kepada Pemerintah daerah untuk mengambil alih lahan pemda tersebut dan mempertanyakan legalitas administrasi pemanfaatan lahan tersebut.
  • Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak atas suatu bidang tanah khususnya warga masyarakat penggarap lahan usaha II Transmigrasi Kobe, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dibuatkan payung hukum berupa surat keputusan Bupati Halmahera tengah yang kemudian melegitimasi warga lokal sehingga dapat melakukan proses /balik nama atas sertifikat tersebut. Dan merokemdasikan kepada BPN kabupaten Halmahera Tengah agar segera menertibkan sertifikat tanah dan memproses balik nama serifikat sesuai ketententuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bahwa dalam upaya percepatan penyelesaian lahan Usaha II milk warga transmigrasi kobe, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan PT IWIP guna penyelesaian sengketa tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.
  • Mendesak kepada PT Weda bay Nickel, dan PT. IWIP untuk segera menyelesikan ganti kerugian dalam bentuk tali asih atas lahan garapan masyarakat yang berada dalam kawasan kaorahe, ake jira, dan sakaulen, Yang masuk dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan kemudian hasil pembebasan Iahan tersebut dilaporkan kepada pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Halmahera Tengah.
  • Terhadap penyelesaian ganti kerugian (tali asih) atas lahan garapan masyarakat yang berada dalam kawasan kaorahe, ake jira, dan sakaulen, DPRD meminta kepada Pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan para pihak guna penyelesaian tersebut.
  • DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait Badan pengelolaan dan aset daerah dan Bagian Pemerintahan untuk mendaftarkan dan atau mensertifikatkan aset milik Pemerintah daerah berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S.593/MK.011/1985 tanggal 29 Maret 1985 yaitu terdiri dari Bidang tanah Blok Nuspera I dan Nuspera II, Blok Bidang Tanah Tilope I dan Tilope II serta Bidang tanah Samdi, termasuk seluruh aset tanah milik pemerintah daerah yang tersebar dalam wilayah kabupaten Halmahera Tengah, sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Kepada saudara Bupati untuk segera melakukan koordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) di makassar untuk meminta peta tanah eks PNP yang berada di kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri dari Blok Tilope I, dan Tilope II, blok Nuspera I dan Nuspera II dan Blok samdi
  • Meminta kepada Pemerintah daerah segera melakukan pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman dan atau objek hak pihak Iain yang digunakan untuk pembangunan ruas jalan Patani- Gemia dan Ruas Jalan Tepelo — Sakam serta Ruas Jalan Blifitu- Baka jaya, termasuk lokasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional guna menyelesaikan permasalahan tanah dengan batas waktu penyelesaian paling Iambat Tahun 2021 dan meminta kepada saudara Bupati segera menetapkan standar nilai jual objek pajak (NJOP) dan zona nilai Tanah dalam wilayah kabupaten Halmahera Tengah.
  • DPRD sebagai institusi politik harus segera mengambil keputusan melalui mekanisme rapat paripurna yang menyatakan bahwa panitia Kerja penyeleasaian sengketa tanah harus ditingkatkan statusnya menjadi Panitia Khusus sehingga tugas dan kewenagannya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sengketa tanah yang terjadi dalam wilayah hukum pemerintah kabupaten Halmahera Tengah. []

Dispar Halteng Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark

LENTERA MALUT -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halteng melakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark,di Gedung Mardelia Desa...

F.PDIP Mendesak Bupati Elang Segera Menanggapi Surat Pimpinan DPRD Halteng

LENTERA MALUT -- Fraksi PDI Perjuangan mendesak bupati Elang untuk secepatnya menanggapi surat pimpinan DPRD Halteng terkait dengan Pemberhentian & Pengangangkatan Sekertaris...

Demi Stabilitas Kerja, DPRD Minta Bupati Halteng Segera Menunjuk Plt. Sekwan

LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad meminta kepada Bupati Edi Langkara untuk segera menunjuk Plt. Sekretaris Dewan untuk...

Akhirnya DPRD Pultab Sahkan Pansus Pengelolaan Keuangan Desa

LENTERA MALUT - Agenda Pembentukan panitia khusus (pansus) Pengelolaan Keuangan Desa yang sempat tertunda sebulan lalu pada 7 juli 2020 karena tidak...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

BPBD Pulau Taliabu Kunjungi Lokasi Rawan Banjir

LENTERA MALUT - Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Kabupaten Pulau Taliabu meninjau sejumlah lokasi titik rawan banjir di wilayah utara Pulau Taliabu.

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Taliabu T.A 2019

Humas Taliabu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu menyelenggarakan Rapat ParipurnaPenyampaian Rekomendasi DPRD Tarhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten...

Curah Hujan Tinggi, BPBD Taliabu Turun Tangan Perbaiki Saluran Irigasi

Kominfo Taliabu - Setelah dilanda hujan dengan intensitas tinggi di seputaran Ibu Kota Kabupaten, yakni Kota Bobong, Kecamatan Taliabu Barat (Talbar), Pulau Taliabu (Pultab)...

Pemda Taliabu Salurkan Anggaran 2,5 Miliar serta 337 Ton Beras

LENTERA MALUT - Stimulan anggaran senilai Rp. 2,5 Miliar serta 337 ton beras bantuan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara untuk masyarakat terdampak Covid-19...

Bupati Teken Kerjasama Pasokan Beras, Dipasok Paling Lambat Pertengahan Ramadhan

LENTERA MALUT -- Pemda Pulau Taliabu akan menyuplai bahan pokok berupa beras sebanyak 337 ton atau 337.740 kilogram dari salah satu pabrik beras di...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -