LMND DN “Tolak Omnibus Law”

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN) saat menggelar aksi di pelataran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKER), Rabu 4 Maret 2020.

LMND DN menilai rencana penerapan kebijakan Omnibus law RUU CIKER di Indonesia, merupakan kebijakan pemerintah yang berpihak pada investor asing dengan merampingkan sejumlah undang-undang menyulitkan investasi asing.

Kordinator lapangan, Dodi J. Rio megungkapkan penolakan terhadap Omnibus law ini dikarenakan investasi yang digenjot untuk meningkatkan serta menguntungkan para pemodal dan meyelamatkan krisis kapitalisme.

“Indonesia sedang memperlihatkan wajah ketergantungan negara Indonesia terhadap invesrasi dan hutang luar negri, hal ini adalah upaya mempermudah investasi masuk ke Indonesia yang secara langsung akan memasifkan perampasan ruang hidup,” tandasnya.

Tambah Dodi, upaya penghapusan amdal akan meyebabkan kerusakan lingkungan di Indoesia dan itu mengancam keberlangsungan hidup manusia.

“Hal semacam kewenangan kepala daerah yang tidak lagi di berikan penuh tapi di kembalikan ke pusat ini adalah upaya mempermudah kontrol elit untuk tidak lagi ada pertentangan degan presiden,” ujarnya.

Selain itu atas kajian yang mendalam terharap penerapan rancana undang-undang tersebut LMND DN menilai dibidang ketenagakerjaan akan mempersulit buruh, serta perpajakan yang semaki membebani kehidupan takyat.

Aksi ini dimaksudkan agar pemerindah daerah dan juga provinsi Maluku Utara secara kolektif menolak Omnibus law yang tidak berpihak kepada rakyat, malah melanggengkan penindasan, perampasan dan juga eksploitatif terhadap tenaga kerja.

Tuntutan aksi mereka, diantaranya :
1. Kurangi tenaga kerja asing
2. Presiden, DPR RI, dan 14 pengusaha stop memonopoli tanag rakyat
3. Libatkan buruh dalam pembahasan peraturan tentang buruh
4. Presiden, dan DPR RI segera mengatur regulasi untuk produksi industri lokal ( komoditi) beserta buruh, petani, nelayan dan sektor masyarakat lainnya.
5. Kembalikan kewenangan kepala daerah terkait dengan minerba (UU NO, 22 Tahun 2001).
6. Naikan upah buruh dan kurangi jam kerja
7. Jika UU Omnibus law harga mati untuk Jokowi -Maruf. Maka perjuangan rakyat sampai mati untuk merebut demokrasi.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...