Ombudsman Minta Dinas Pendidikan Prov. Malut Tegas Soal Pungutan

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

LENTERA MALUT — Pungutan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Halteng kini membuat Ombudsman RI perwakilan Provinsi Maluku Utara angkat bicara. Pasalnya, menjelang Ujian Sekolah dan UNBK siswa dibebankan 830 ribu Rupiah persiswa dari jumlah siswa 92 orang.

Dimana uang yang di pungut oleh siswa 830 ribu persiswa itu termasuk praktek, les, buku detik detik ujian, juga penulisan ijasa.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali saat dihubungi via telepon media Lentera Malut, Selasa 18 Februari 2020 mengatakan terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh tingkat SMA maupun SMK ini harus di lihat dalam Rancangan anggaran Sekolah untuk tahun 2020 ini, itu harus tertuang jelas disitu dan harus disetujui oleh dinas pendidikan Provinsi Maluku Utara, tanpa itu sekolah tidak boleh melakukan pungutan.

Menurutnya, kalau tidak ada itu maka sudah masuk dalam konteks pungutan ilegal. Makanya ini perlu harus di jelaskan pihak sekolah dengan dinas pendidikan provinsi Malut.

” Ini yang harus ambil langkah tegas,” ungkapnya.

Selain itu, terkait dengan apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Halteng ini, dinas provinsi Maluku Utara harus mengambil langkah tegas meminta klarifikasi berkaitan dengan langkah yang diambil oleh pihak sekolah. Tidak bisa kemudian dijadikan dasarnya itu adalah kesepakatan komite dan orang tua. “Itu tidak bisa”.

” Pungutan itu sah kalau itu berdasarkan aturan atau regulasi yang jelas, bukan karena kesepakatan orang tua,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada dinas pendidikan Provinsi Malut segera merespon pungutan- pungutan yang dilakukan oleh sekolah yang tidak terorganisir.

“Dinas pendidikan harus bertanggung jawab terhadap langkah langkah yang diambil oleh sekolah itu,” tegasnya.

Kata Sofyan, pembiayaan inikan sudah dibiayai oleh negara, untuk itu kalau ada kekurangan maka itu harus dibuat dalam rancangan anggaran biaya sekolah, tidak bisa dibuat tiba tiba berdasarkan kesepakatan orang tua dengan komite itu tidak bisa. Sehingga sah atau tidak dia harus termuat didalam rencana anggaran balanja sekolah sehingga bisa di pertanggung jawabkan.

“Kalau untuk penulisan Ijasa itu tidak bisa, karena penulisan Ijasa itu sudah ada item pembiayaannya di dana BOS dan itu tidak bisa diminta lagi disiswa,” tutupnya.

Rep: Ino/Red: Jun

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...