Lagi, Aksi Bisu Di Unkhair Soal DO, Pendamping Hukum: Kita Harus ke PTUN

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

LENTERA MALUT — Empat mahasiswa yang diberhentikan atau di-drop out (DO) dari kampus Universitas Khairun (Unkhair) bersama puluhan teman-teman mahasiswanya kembali melakukan aksi bisu di depan rektorat Unkhair, pada Senin, 13 Januari 2020.

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) ini melakban mulutnya dengan memegang poster dan spanduk menghadap ke jalan tepat di pelataran kampus. Mereka menunggu pendamping hukum, Rizkal Kunio yang tengah masuk menemui rektor Unkhair.

Seperti diwartakan sebelumnya, empat mahasiswa yang di DO, yaitu Arbi M. Nur (Prodi Kimia) dan Ikra S Alkatiri (Prodi PPKn) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fahyudi Kabir Prodi Elektro dari Fakultas Teknik, dan Fahrul Abdullah Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian.

Keempatnya dinilai melanggar kode etik mahasiswa dan melakukan tindakan disitegrasi bangsa kaena ikut demo peringati 58 tahun deklarasi kemerdekaan West Papua, 2 Desember 2019 lalu di depan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Menjelang beberapa saat, Rizkal turun dari rektorat. Ia langsung memberikan keterangan kepada sejumlah awak media. Katanya dia tidak bertemu rektor sehingga difasilitasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Syawal Abdulajid

Kata Rizkal, setelah menjelaskan, Warek III tetap memilih menempuh jalur letigasi atau penyelesaian melalui jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Disisi lain, Rizkal juga menyebut baiknya ke PTUN di Ambon.

“Supaya di sana kita lebih mendapat kepastian, apakah SK itu dikeluarkan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sudah sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan di unit tingkat Universitas, mulai dari fakultas, senat atau tidak, nanti kita buktikan di PTUN,” terangnya

Namun, Rizkal bilang masih ada satu alternatif di jalur non-letigasi. Tapi ia enggan menyebut bentuk-bentuknya seperti apa. Itu pekerjaan lain. Bila yang terakhir pun masih buntut. Maka jalan satu-satunya ke PTUN. “Sampai dengan hari ini, saya di sini 80% kita harus ke PTUN, untuk kawan-kawan itu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk membawa perkara ini ke PTUN akan didurasikan waktu dengan penerbitan SK DO. Jangka waktu pendaftaran atau pengaduan gugatan ke PTUN adalah 90 hari setelah SK itu di tetapkan atau kebijakan itu di ambil.

“Kalau SK itu tertanggal 12 desember, berarti 90 hari sejak 12 Desember, artinya 3 bulan, jadi masi ada waktu ke PTUN,” tambahnya lagi. Namun, pendamping hukum bersama Kuswani Buamona ini mengatakan tergantung keputusan empat klien mahasiswanya.

Usai menjelaskan itu, mahasiswa langsung membubarkan diri secara teratur pada pukul 12.00 WIT siang.

Pernyataan Pendamping Hukum itu pun dibenarkan Warek III Syawal Abdulajid saat sambangi di ruang kerjanya. Dia bilang, waktu Rizal masuk berkordinasi, sudah dia jelaskan bahwa bila empat mahasiswa yang di DO merasa keberatan, silahkan ke PTUN. “Kalau memang mau, karena hanya jalur [ke PTUN] itulah yang menyelesaikan masalah,” tambah Syawal.

Syawal tegaskan bila empat mahasiswa itu hanya melakukan koordinasi dan turun aksi, maka hasilnya tidak ada. “Hasilnya akan tidak ada. Kan SK rektor itu sudah final,” sembari berulang kali menegaskan siap berhadapan di PTUN nanti.

Reporter: Darman
Editor: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...