Sabtu, Juli 4, 2020

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aksi unjuk...

Aksi Kamisan Ternate Soroti Kasus DO Empat Mahasiswa Unkhair, ‘Kampus Rasa Orba’

BERITA TERKAIT

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten...

Soal Kasus Lahan, Panja DPRD Serahkan 15 Poin Rekomendasi kepada Pemkab Halteng

LENTERA MALUT -- Upaya menindaklanjuti masalah sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Panitia Kerja (Panja) DPRD menyampaikan...

Pembentukan Pansus Dana Desa Molor, FP Nilai ini Ulah Pimpinan DPRD Pultab

LENTERA MALUT – Fraksi Pembaharuan menilai molornya agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pul-Tab) tentang...

LENTERA MALUT — Puluhan mahasiswa Ternate lakukan aksi kamisan ke-3, di titik Nol Kota, depan kantor Walikota Ternate, pada Kamis, 9 Januari 2020. Mereka menyoroti kasus pemberhentian studi (Drop Out/DO) terhadap empat mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) baru-baru ini.

- Advertisement -

“Universitas Khairun Ternate kini menjadi kampus orba, karena mengakomodir kepentingan kepolisian” ujar salah satu orator, sore tadi.

Baca juga: Ikut Aksi Papua, Unkhair Drop Out 4 Mahasiswanya

Kordinator Aksi, Anton mengatakan keputusan Unkhair men-drop out empat mahasiswanya ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Melalui Surat Keputusan (SK) Unkhair Nomor 1860/UN44/KP/2019, terbit pada 12 Desember 2019. Empat mahasiswa yang di-DO yakni Arbi M. Nur (Prodi Kimia) dan Ikra S Alkatiri (Prodi PPKn) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fahyudi Kabir Prodi Elektro dari Fakultas Teknik, dan Fahrul Abdullah Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian

Massa aksi kamisan di depan taman Landmark Ternate (Lentera/Darman)

Keempatnya dinilai mengancam integritas bangsa karena terlibat dalam aksi yang digelar Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) pada 2 Desember 2019 lalu di depan kampus Muhammadiyah Maluku Utara

Anon katakan bahwa kampus sebagai lembaga independen, harus mengakomodir perbedaan pendapat mahasiswanya. “Kan kampus lembaga independen, lembaga pendidikan, ada berbagai macam orang dengan berbagai ideologi, jadi kampus harus mengakomodir hal itu, bukan malah mengkomodir surat kepolisian,” ujar Anton

Baca juga: 10 Orang Mahasiswa yang Ditahan Sudah Dibebaskan

Lebih jauh, anton mengatakan masuknya TNI-Polri di lingkungan kampus akan menjadi krisis dan ancaman demokrasi bagi mahasiswa, apalagi kebijakan kampus yang mematikan suara mahasiswa lewat surat edaran Rektor.

Surat edaran rektor Unkhair tentang “peningkatan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus” dengan Nomor :1913/UN44/RT/2019 itu terbit tanggal, 21 November 2019. Ada beberapa poin didalamnya yang dikritik mahasiswa, salah satunya soal pelarangan aktivitas orasi atau mimbar bebas dilingkungan kampus. Belakangan surat edaran ini banyak dikritik mahasiswa.

“Untuk itu kampus harus mencabut surat edaran rektor, bahkan kemenristekdikti harus memecat rektor karena membatasi hak berkumpul, berpendapat dan berserikat,” katanya.

Baca juga: Rocky Gerung Kritik Unkhair Soal DO ; “Takut Pikiran Independen, Kampus Itu Dungu”

Selain itu, massa yang terdiri dari kalangan mahasiswa ini juga mengecam tindakan pembubaran yang dilakukan pihak security kampus pada masa aksi Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate pada senin, 30 Desember 2019 lalu.

“Sejauh ini Rektor Universitas Khairun Ternate belum menanggapi berbagi aksi demotrasi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dan juga rakyat kota Ternate lainya,” tuturnya.

Baca juga: SPDK Desak Rektor Unkhair Cabut SK DO Empat Mahasiswa dan Kembalikan Fungsi Kampus

Mereka juga menyerukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim untuk memecat rektor Unkhair Ternate. Pun menuntut dijaminan kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.

Reporter: Darman
Editor: Ajun

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aksi unjuk...

Soal Kasus Lahan, Panja DPRD Serahkan 15 Poin Rekomendasi kepada Pemkab Halteng

LENTERA MALUT -- Upaya menindaklanjuti masalah sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Panitia Kerja (Panja) DPRD menyampaikan laporan hasil kerja Panja dari...

Pembentukan Pansus Dana Desa Molor, FP Nilai ini Ulah Pimpinan DPRD Pultab

LENTERA MALUT – Fraksi Pembaharuan menilai molornya agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pul-Tab) tentang pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) pengelolaan...

12 Pengacara Dampingi GEMPAR Tal-Sel, Laporkan Ketua Apdesi PuL-Tab dan Kades Pencado ke Polisi

LENTERA MALUT - Tim Kuasa Hukum, Gerakan Masiswa Pemuda dan Rakyat (Gempar), Taliabu Selatan, melaporkan Ketua Asosiasi pemerintah desa se-Indonesia (Apdesi), Kabupaten...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Taliabu T.A 2019

Humas Taliabu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu menyelenggarakan Rapat ParipurnaPenyampaian Rekomendasi DPRD Tarhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten...

Curah Hujan Tinggi, BPBD Taliabu Turun Tangan Perbaiki Saluran Irigasi

Kominfo Taliabu - Setelah dilanda hujan dengan intensitas tinggi di seputaran Ibu Kota Kabupaten, yakni Kota Bobong, Kecamatan Taliabu Barat (Talbar), Pulau Taliabu (Pultab)...

Pemda Taliabu Salurkan Anggaran 2,5 Miliar serta 337 Ton Beras

LENTERA MALUT - Stimulan anggaran senilai Rp. 2,5 Miliar serta 337 ton beras bantuan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara untuk masyarakat terdampak Covid-19...

Bupati Teken Kerjasama Pasokan Beras, Dipasok Paling Lambat Pertengahan Ramadhan

LENTERA MALUT -- Pemda Pulau Taliabu akan menyuplai bahan pokok berupa beras sebanyak 337 ton atau 337.740 kilogram dari salah satu pabrik beras di...

Utamakan Kepentingan Daerah, Bupati Pultab ke Toili-Jakarta Mengurus Sembako dan Alkes

LENTERA MALUT - Keberangkatan Bupati Pulau Taliabu (Pultab), akhir pekan lalu, bukan ingin lepas tanggungjawab. Orang nomor satu di pemkab Pulau Taliabu itu, berangkat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -