ALAMMAT Demo Bupati Halbar di KPK RI

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

LENTERA MALUT – Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Alamat) kembali melakukan aksi di depan KPK, Jakarta Selatan, Ibukota Jakarta, Kamis 26 Desember 2019 sore kemarin. Mereka membidik laporan keuangan daerah Halmahera Barat.

Kordinator lapangan Sahrir Jamsin, dalam aksi menyampaikan, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Maluku Utara (ALAMMAT) menanggapi hasil pemeriksaaan BPK RI terkait laporan keuangan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berdasarkan Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tangung jawab keungan Negara dan undang-undang no 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan BPK.

BPK telah memeriksa neraca pemerintah Kabupaten Halbar per 31 Desember 2018, laporan realisasi angaran, laporan perubahan saldo angaran lebih, laporan operasional, laporan arus Kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keungan Pemerintah Kabupaten Halbar yang memuat opini wajar tanpa pengecualian dengan Nomor 14.A/LHP/XIX.TER/5/2019 dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangaan nomor 14.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tgl 22 mei 2019.

Susuai Standar pemeriksaan keungan Negara (SPKN), dalam pemeriksaaan atas laporan keungan pemerintah Kabupaten Halbar tersebut, BPK mempertimbangkan system pengendalian intern, untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Lanjutnya BPK menemukan Kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan system pengendalian intern dan operasinya, sebab terdapat pokok-pokok kelemahan dalam system pengendalian intern atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten HalbarTahun 2018 Yang di temukkan BPK sebagai berikut, Penatausahan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, neracara pemerintah kabupaten Halbar per 31 desember 2018 menyajikan saldo persediaan sebesar Rp. 7.885.782.612,46

Nilai tersebut hasil rekonsiliasi nilai, persediaan masing-masing OPD, dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan persediaan Dinas kelautan dan perikanan yang menunjukan bahwa baran-barang tersebut tidak dicatat sebagai persediaan pada Dinas keluatan dan perikanan, Rp 7.885.782.612,46+2.678.743.000 yang merugikan negara sebesar Rp 10.564.525.612.5.

” Pengelolaan aset belum sepenuhnya tertib, Saldo aset tetap pada neraca 31 desember 2018 senilai Rp. 1. 242.268.695.857.54 naik 11,07% dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp.1.118.440.515.624.56 Akumulasi penyusutan Tahun 2017 sebesar Rp. 526.469.623.307,87, sedaangkan tahun 2018 sebesar Rp. 622.796.542.458,30 sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 1.602.649.114.00,” ungkapnya

Menurutnya, terdapat kelemahan dalam pemberian hibah dan bantuan social, Rincian Belanja hibah dan bantuan social tahun 2018. Belanja hibah, anggaran Rp 13.555.000.000 yang terrealisasi sebesar Rp.10.248.478.057.00.

Sementara untuk, Belanja Bantuan Sosial, angaran Rp. 8.710.000.000.00 yang terealisasi Rp. 4.019.810.000.00

Ia juga menyampaikan, dari hasil rincian tersebut diatas, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp 7.966.711.943.00, Belanja Hibah dan Bantuan social yang belum di pertangung jawab penerima sebesar Rp. 2.571.000.000.00.

Maka dari satu aitem kegiatan atau program kerja tersebut tidak terealisasi, sehingga merugikan Negara sebesar Rp 10.537.711.943.00.

“Maka dari itu kami dari Alammat menuntut, Mendesak kepada KPK agar segera Tangkap dan Periksa Bupati Halbar Danny Missy, dan kepala-kepala Dinasnya karena di duga melakukan korupsi yang merugikan Negara hingga ratusan milyar rupiah,” tegasnya

Dalam aksi tersebut sejumlah mahasiswa tergabung dalam ALAMMAT menuntut agar, KPK segera periksa Bupati Hal-Bar terkait Anggaran Intensif Pemerintah Desa kurang lebih sebesar Rp. 6 Miliar. Usut tuntas dana Pinjaman sebesar Rp. 159 Milyar, Segera panggil Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas kelautan dan perikanan terkait, angaran yang telah merugikan Negara.

Reporter: Hana

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...