Aksi Tuntut DPRD Ternate agar desak DPR RI Sahkan RUU P-KS

BERITA TERKAIT

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim),...

LENTERA.CO.ID, Ternate — Sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Sahkan RUU-PKS menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Kota Ternate, Selasa, 8 Oktober 2019. Massa aksi menuntut DPRD Kota Ternate untuk mendesak DPR RI agar serius membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kordinator Aksi, Meilani mengatakan RUU P-KS sudah lama mangkir di Prolegnas. Itu sejak 2016 yang sebelumnya diusung pada 2012 silam. Hingga saat ini, RUU itu tak ada progresif, DPR dinilai lamban, padahal kasus kekerasan seksual selalu meningkat setiap tahun.

Baca juga: Tak mu Hering, FTT Curiga ‘ada duri’ di Pemda Taliabu

“Padahal RUU P-KS itu penting untuk disahkan, karena kami menilai sistem hukum Indonesia tak mengakomodasi beragam situasi kekerasan seksual yang terjadi dilapangan,” kata Aksara, sapaan akrab Meilani, kepada Lentera.

Didalam RUU P-KS, jelas tercantum bentuk-bentuk kekerasan seksual. Misalnya, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemerkosaan, pemaksaan aborsi dan penyiksaan seksual.

Sedangkan, Mei menilai KUHP hanya mengatur jenis kekerasan seksual terbatas pada pemerkosaan dan pencabulan saja. “Itu lemahnya penegakan keadilan jika proses penegakan hukumnya mengacu pada KUHP,” tambahnya. Ia enggan menyebut RKUHP yang sedang hangat dibahas.

Massa aksi Komite Sahkan RUU P-KS saat hering bersama sejumlah anggota DPRD Kota Ternate, (Lentera/Istimewa)

Sebab itulah, RUU P-KS harus jadi prioritas dan segera disahkan untuk melindungi korban dan menjerat pelaku kekerasan seksual. Dalam RUU P-KS juga ada rumusan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP.

“Misalnya pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku dengan tujuan mengubah pola pikir, cara pandang dan perilaku seksual terpidana. Juga mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana,” tuturnya.

Selain itu, RUU ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual — hal yang tidak diatur dalam KUHP.

Tanggapan DRPD Ternate

Tuntutan Komite Sahkan RUU P-KS ini direspon baik oleh sejumlah fraksi di DPRD Ternate. Aksi yang berlangsung hingga siang hari ini langsung diajak untuk menggelar hering bersama.

Anggota DPRD Ternate fraksi partai Demokrat, Heny Sutan Muda, saat hering bersama, ia merespon baik persoalan RUU yang tak kunjung disahkan itu

“Kami akan mendorong rekan-rekan kami di DPR RI untuk sesegera mungkin [mengsahkan RUU P-KS, red], itu komitmen kami,” ujar Heny, saat hering bersama massa aksi, Selasa, 8 Oktober 2019 siang tadi.

Heny juga bilang akan dorong DPRD Kota Ternate agar membahas tuntutan massa aksi soal RUU P-KS. Dan, bila DPRD Kota menyetujui, maka pihaknya akan membuat pernyataan sikap untuk mendesak DPR RI segera sahkan RUU P-KS.

Pun akan mengonfirmasi massa aksi soal sikap DPRD Ternate itu. (Ajn)

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Halteng pada Selasa, 15...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim), kabupaten Halmahera Tengah, bakal melakukan...

Kapolda Malut Serahkan 45 Ranmor ke Bahabinkamtibmas Polres Jajaran

LENTERA MALUT - Polda Maluku Utara (Malut) melaksanakan Pendistribusian 45 Kendaraan Bermotor (Ranmor) Roda dua (R2) kepada Bhabinkamtibmas yang ada di delapan Polres jajaran...

Meriahkan HUT ke 29, Pemda Halteng Gelar Jalan Sehat

LENTERA MALUT -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng menggelar jalan sehat dalam rangka HUT Kabupaten Halteng yang ke- 29. Lokasi star jalan sehat di depan...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...