Klarifikasi: Presiden Keluarkan Kepres Terkait Kejakasaan Bobong

BERITA TERKAIT

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim),...
Reporter TALIABU, MOHRI
Reporter TALIABU, MOHRIhttp://Umaaya
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

LENTERA MALUT —Kekuatan Hukum pembentukan Kejaksaan Negeri Bobong (bukan Kantor PN Bobong sebagaimana berita sebelumnya, red) telah teregister berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 23 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo dan telah disesuaikan petikan aslinya oleh Sekretaris Negeri RI Asisten Deputi Bidang Hukum Hak asasi Manusia dan Aparatur Negara Purnomo Sucipto.

Kemudian lokasi juga untuk kantor tersebut juga telah disediakan sebagaimana kantor-kantor instansi vertikal, kendati masih dalam proses penyelesaian dengan para pemilik tanah.
Bahkan, tersiar kabar bila persoalan penyelesaian lokasi kantor kejaksaan tak diselesaian akan dipindahkan ke wilayah lain. Hal ini juga sering diungkapkan sebagai “ancaman” agar penyelesaian persoalan lokasi dilakukan secepatnya.

Bahkan lokasi pemindahan kantor ini juga sama halnya dengan beberapa kantor lainnya yang mengarah kepada wilayah Morotai.

Dalam Kepres tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Haltim, Pulau Taliabu, Pesawaran dan Bengkulu Tengah memuat 7 pasal dalam klausa pasal demi pasal telah dijelaskan terkait masing-masing wewenang dan tugas kejaksaan dan juga dijelaskan bahwa perkara pada daerah itu tidak lagi berlanjut pada pengadilan sebelumnya.

Terkait dengan adanya Kepres ini, Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, M. Ridwan Aziz, mengaku kalau kedudukan Kejaksaan (bukan Pengadilan sebagaimana berita sebelumnya, red) secara hukum syah dan tidak bisa lagi digugat atau dipindahkan kemana-mana sebagaimana berita yang sering dipublikasikan.

”Kejaksaan Bobong (bukan pengadilan, red) telah terregister dan telah mendapat kekuatan hukum berupa kepres,”katanya pada reporter media ini, Jumat, 28 September 2019.

Ketika disentil persoalan lokasi yang dijadikan polemik “Ancaman” dirinya mengaku bahwa sejauh ini pihak pemda masih melakukan pengurusan bahkan beberapa lokasi disekitarnya telah diselesaikan dalam pembebasan.

”Sebenarnya tinggal satu lahan yang belum terselesaikan, sedangkan lainnya telah rampung dan sejauh ini juga pemda masih menunggu pemilik lahan untuk melakukan pembicaraan,”paparnya.

Rep: Mohri/Red: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Halteng pada Selasa, 15...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim), kabupaten Halmahera Tengah, bakal melakukan...

Kapolda Malut Serahkan 45 Ranmor ke Bahabinkamtibmas Polres Jajaran

LENTERA MALUT - Polda Maluku Utara (Malut) melaksanakan Pendistribusian 45 Kendaraan Bermotor (Ranmor) Roda dua (R2) kepada Bhabinkamtibmas yang ada di delapan Polres jajaran...

Meriahkan HUT ke 29, Pemda Halteng Gelar Jalan Sehat

LENTERA MALUT -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng menggelar jalan sehat dalam rangka HUT Kabupaten Halteng yang ke- 29. Lokasi star jalan sehat di depan...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...