LENTERA MALUT — Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menggelar aksi unjuk rasa didepan Taman Nukila, Kota Ternate, Maluku Utara, pada 27 September 2019 sore.
Massa aksi ini mendesak agar perusahaan nikel, PT. Weda Bay Nikel (PT. WBN) dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) segera angkat kaki dari tanah Suku Tobelo Dalam Akejira, di Halmahera Tengah, Malut.
Baca juga: Himasylva Desak PT. WBN dan PT. IWIP Angkat Kaki dari Tanah Akejira
Selain itu, massa aksi juga menilai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini abaikan perosalan rakyat. Misalnya, perampasan hak tanah dan hutan, ditambah dengan beberapa RUU yang tumpang tindih dan mengancam tanah petani.
“Kami mahasiswa Kehutanan Unkhair tidak mengakui bahwa Jokowi adalah senior kami,” kata Pj. Pengurus Harian Himasylva Unkhair, Gadri Umar kepada Lentera. Sembari menunjuk umbul-umbul yang dibentangkan massa aksi.
Menurut Gadri, selama kepemimpinan Jokowi yang juga sebagai rimbawan alumnus Kehutanan UGM itu, tak punya nawacita yang baik. 6 Tahun belakangan ini, Gadri sebut masalah lingkungan semakin meningkat, ekspolitasi hutan terus terjadi, kebakaran hutan besar-besaran di Riau Sumatera Utara.
Lingkungan sedang krisis malah, lanjut Gadri, pemerinta melalui DPR RI mengeluarkan beberapa RUU yang melegalkan ekspolitasi hutan dan lahan petani. Misalnya, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RKUHP, Revisi UU KPK, dan beberapa RUU lainnya.
“RUU ini harus ditolak, keculai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Harus disahkan,” tuturnya.
Baca juga:
• Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang
• Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”
Himasylva juga, kata dia, saat ini kecewa dengan menteri KLHK, Pemda Halteng, Dinas Kehutanan Provinsi Malut, KPH Halteng Unit VI Ake Kobe dan Unit VII kawasan Damuli. Instansi tersebut, tuturnya telah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan Akejira untuk diekspolitasi.
“Padahal hutan Akejira itu sebagai paru-paru dari Pulau Halmahera, yang didalamnya juga terdapat spot burung Wallacea atau Bidadari,” sebutnya.
Dengan hadirnya pertambangan di wilayah adat Akejira, Suku Tobelo Dalam, masyarakat selalu merasa tak nyaman.
Gadri menduga, jika Presiden bersama menteri KLHK, Pemda Halteng, Dinas Kehutanan dan HPH Halteng bekerja sama dengan investor asing untuk mengekspolitasi hutan demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak ekologi dan HAM masyarakat adat Akejira. (Ajn)
Berita terkait:
• Sniper Fc dan Mace 1 Merah Juara di Laga Turnament Himasylva Unkhair Cup I
• Besok, Event Turnament Himasylva Unkhair Cup I Akan di Mulai
• Himasylva Unkhair Aksi Bebaskan Jeruji Sampah di Kota Ternate
