Kedudukan PN Bobong Berkekuatan Hukum

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...
Reporter TALIABU, MOHRI
Reporter TALIABU, MOHRIhttp://Umaaya
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

LENTERA MALUT — Hadirnya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 23 Tahun 2019 tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Pesawaran dan Bengkulu Tengah, kini memperkuat kekuatan Hukum atas keberadaan Kantor Pengadilan Negeri (PN Bobong), apalagi sebelumnya ada “ancaman” buat pemda taliabu terkait dengan pemindahan Kantor PN Bobong tersebut ke Pulau Morotai seperti yang diberitakan sejumlah media.

Kekuatan hukum tersebut telah tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 23 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo dan telah disesuaikan petikan aslinya oleh Sekretaris Negeri RI Asisten Deputi Bidang Hukum Hak asasi Manusia dan Aparatur Negara Purnomo Sucipto.

Dalam Keppres tersebut tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Haltim, Pulau Taliabu, Pesawaran dan Bengkulu Tengah memuat 7 pasal dalam klausa pasal demi pasal telah dijelaskan terkait masing-masing wewenang dan tugas pengadilan kemudian juga dijelaskan bahwa perkara pada daerah itu tidak lagi berlanjut pada pengadilan sebelumnya.

Berkait Kepres ini, Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, M Ridawan Aziz, sampaikan pada media ini via WhatsApp, 25 September 2019, mengaku kalau kedudukan pengadilan secara hukum syah dan tidak bisa lagi di gugat atau dipindahkan kemana-mana sebagaimana berita yang sering dipublikasikan. ”PN Bobong telah terregister dan telah mendapat kekuatan hukum berupa kepres,”katanya.

Saat disentil persoalan lokasi yang dijadikan polemik “Ancaman” dirinya mengaku bahwa sejauh ini pihak pemda masih melakukan pengurusan bahkan beberapa lokasi disekitarnya telah diselesaikan dalam pembebasan lahan.

”Sebenarnya tinggal satu lahan yang belum terselesaikan, sedangkan lainnya telah rampung dan sejauh ini juga pemda masih menunggu pemilik lahan untuk melakukan pembicaraan,”tutupnya.

Rep: Mohri/Red: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...