Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

LENTERA MALUT — Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan itu membuat masyarakat adat Akejira, suku Tobelo Dalam, di Halmahera Tengah, Maluku Utara tak lagi nyaman hidup diwilayah yang telah sekian lama mereka huni.

Suku Tobelo Dalam yang meliputi wilayah Ma, Kokarebok, Folajawa, Komao, Ngoti-Ngotiri, Sakaulen, Namo, Talen, Ngongodoro, Susu Buru, Kokudoti, Sigi-Sigi, Mein, Tofu Blewen dan Lapan, merasa terusik. Setelah tanah dan hutan dibagian pesisir Weda Tengah yang meliputi Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, dan Desa Gamaf dikuasai PT. IWIP, wilayah masyarakat suku ini jadi terget perusahaan.

Perampasan ruang hidup dengan dalih pembukaan jalan itu tidak pernah sama sekali dibicarakan dengan kelompok masyarakat adat. Jika ditinjau, pembukaan lahan tersebut justru berdampak serius menyingkirkan masyarakat suku Tobelo Dalam dari ruang hidup mereka.

“Jadi dorang (Masyarakat Akejira) sementara bergeser ke wilayah yang sedikit jauh, yang menurut mereka lebih aman dari ancaman perusahaan,” ujar Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut, Munadi Kilkoda dalam dialog yang digelar Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate, di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi Kota Ternate Selatan, pada Minggu, 22 September 2019 malam.

Baca juga: Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

Menurut anggota DPRD Halteng ini, masyarakat Akejira hidupnya masih nomaden, dan jarang berinteraksi dengan lingkungan publik (orang luar), sehingga ketika menghadapi ancaman berupa penggusuran, akan lebih memilih minghindar daripada melakukan perlawanan.

“Mungkin itu cara mereka melawan,” tambah Munadi dalam dialog bertajuk “Akejira Milik Siapa? Antara Perampasan atau Kesejahteraan” itu.

Perusahan pun acuh menyelesaikan problem mendasar ini. “Tidak ada langkah sedikitpun untuk, minimal membicarakan kembali, kebijakan yang sedang diambil oleh mereka (pihak perusahaan-red) untuk bikin jalan, menyiapkan kawasan produksi,” tuturnya.

Pekan lalu masyarakat Akejira memblokade jalan, tuntutan mereka kata Munadi sederhana; jangan masuk ke wilayah Akejira. Disana ada leluhur mereka, tempat mereka cari makan, tempat tidur, tempat bermain, tempat aktivitas mereka melakukan segala hal.

“Warga diintimidasi dengan bahasa, dan statatement perusahaan yang seolah-olah Akejira sebagai kawasan yang tidak berpenghuni. Keberadaan kelompok didalam itu tidak dipandang penting bagi perusahaan. Harusnya dorang (masyarakat Akejira) dihargai dan dihormati,” tuturnya.

Munadi khawatir, jika perusahaan terus bekerja, tentu akan mengganggu sektor pangan mereka, mengganggu habitat yang menjadi rumah bagi mereka dan akan menggusur kawasan-kawasan yang dipercaya memilliki nilai religi bagi kelompok tobelo dalam yang ada di Akejira ini.

Saat ini masyarakat Akejira harus berhadapan dengan keadaan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Penguasaan lahan demi kepentingan industri ekstaktif diareal wilayah suku Tobelo Dalam ini sangat timpang dan jauh dari cita-cita rakyat Indonesia untuk merasa adil dan bahagia ditanah sendiri.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Herman Oesman mengatakan secara sosiolog masyarakat memiliki hak untuk hidup bersama lebih layak agar memiliki penghidupan pada sistem sosialnya karena mereka adalah bagian warga negara Indonesia.

Yang harus menjadi rujukan kata Sosiolog UMMU ini adalah bahwa dasar berbangsa dan bernegara untuk menegakkan dan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Tapi kalau misalnya, praktek-praktek itu justru membuat masyarakat makin tidak sejahtera, makin tidak berbahagia, maka boleh jadi bahwa itu adalah sesuatu yang telah mengingkari hakekat dari negara ini didirikan,” terang Herman pasca dialog.

Karena negara ini, kata dia, didirikan berdasarkan keinginan bersama untuk semua orang merasa bahagia, untuk hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada esensinya rezim kebijakan haruslah meberikan perhatian kepada masyarakat luas tanpa ada pembeda antara satu dengan yang lain, tambahnya.

Persoalan Akejira dan ekspansi yang dilakukan perusahaan, menurut Herman, akan menyingkirkan atau mengucilkan masyarakat dan mungkin akan lenyap dari kosmologi ekosistem. Maka, lanjut Herman, harus ada intervensi pemegang kekuasan demi langkah penyelamatan masyarakat Akejira.

“Yang terpenting adalah Intervensi dengan program untuk pemberian ruang hidup agar jangan sampai harkat martabat sebagai warga negara akan hilang,” tuturnya. (Ajn)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...