Sabtu, Juli 4, 2020

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aksi unjuk...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

BERITA TERKAIT

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten...

Soal Kasus Lahan, Panja DPRD Serahkan 15 Poin Rekomendasi kepada Pemkab Halteng

LENTERA MALUT -- Upaya menindaklanjuti masalah sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Panitia Kerja (Panja) DPRD menyampaikan...

Pembentukan Pansus Dana Desa Molor, FP Nilai ini Ulah Pimpinan DPRD Pultab

LENTERA MALUT – Fraksi Pembaharuan menilai molornya agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pul-Tab) tentang...
Reporter TALIABU, MOHRI
Reporter TALIABU, MOHRIhttp://Umaaya
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

LENTERA MALUT — Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuai protes dari berbagai pihak.

- Advertisement -

Pasalnya putusan itu telah diketuk saat sidang PN pada Kamis, 12 September 2019 lalu. Amar putusan pun menurut pihak PN Bobong telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan.

“Itulah yang ada dalam amar putusan, yang bapak ibu sekalian bisa baca dan ketahui sendiri,” terang Humas PN Bobong, Dedi Wijaya Susanto, perihal putusan PN Bobong di dihadapan puluhan massa aksi warga pemprotes, Jumat, 13 September lalu.

Seperti diketahui, putusan yang mengabulkan sebagian permohonan penggugat H. La Musa itu dirasa tak adil. Sebab itulah, Tawallani angkat bicara.

Disisi lain, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu mengklaim sikap Kepala Desa Nggele menunjuk Kuasa Hukum tak sesuai dan merasa tersinggung.

Menyikapi hal itu, Kuasa Hukum Pemdes Nggele, Tawallani Djafaruddin menyemprot pernyataan Pemda tersebut.

Sebagai Kuasa Hukum, kata Tawallani, Kades sudah sesuai prosedur. Ia merujuk pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf (n), yang berbunyi mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika Pemda merasa tersinggung dengan sikap Kepala Desa karena tanpa kordinasi itu sangat keliru. Sebab, lanjut Tawallani, Pemda Pulau Taliabu melalui Kabag Hukum saat audance bersama masa aksi pada, Senin, 16 September kemarin, Kabag Hukum beralasan tidak ada anggaran.

Kata dia, Permendagri No.12 Tahun 2014 secara jelas diatur terkait tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani Perkara Perdata. Pasal 10 perkara perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c), yang dilakukan oleh Menteri; Kepala Derah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dalam pasal 11 Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, melakukan telaah terhadap objek gugatan; penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali,” jelas Tawallani

Lanjutnya, menghadiri sidang di Pengadian Negeri, menyampaikan memori banding/kontra memori, banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali, kontra memori, peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

“Namun faktanya berbeda, sebagaimana disampaikan Pemda Taliabu melalui Kabag Hukum kepada masa aksi bahwa, Pemda tidak ada anggaran, saya menilai bahwa alasan tersebut tidak logis dan mengada-ada, dan beralasan demikian agar Pemda tidak melakukan apa yang tertuang dalam permendagri tersebut, padahal, jelas-jelas hal itu menjadi tanggungjawabnya Pemda”ujarnya,

Tawalani juga berharap, Pemda Pulau Taliabu segera melakukan upaya hukum dalam waktu dekat ini, yakni upaya hukum tingkat banding, sebab waktu yang tersisa tinggal 3 hari. (Ajn)

Warga Tolak Kedatangan Tim Gustu Provinsi di Pultab, ini penjelasan Jubir Rosita

LENTERA MALUT –Sambut Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Provinsi Maluku Utara, Ratusan Warga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aksi unjuk...

Soal Kasus Lahan, Panja DPRD Serahkan 15 Poin Rekomendasi kepada Pemkab Halteng

LENTERA MALUT -- Upaya menindaklanjuti masalah sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Panitia Kerja (Panja) DPRD menyampaikan laporan hasil kerja Panja dari...

Pembentukan Pansus Dana Desa Molor, FP Nilai ini Ulah Pimpinan DPRD Pultab

LENTERA MALUT – Fraksi Pembaharuan menilai molornya agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pul-Tab) tentang pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) pengelolaan...

12 Pengacara Dampingi GEMPAR Tal-Sel, Laporkan Ketua Apdesi PuL-Tab dan Kades Pencado ke Polisi

LENTERA MALUT - Tim Kuasa Hukum, Gerakan Masiswa Pemuda dan Rakyat (Gempar), Taliabu Selatan, melaporkan Ketua Asosiasi pemerintah desa se-Indonesia (Apdesi), Kabupaten...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Taliabu T.A 2019

Humas Taliabu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu menyelenggarakan Rapat ParipurnaPenyampaian Rekomendasi DPRD Tarhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten...

Curah Hujan Tinggi, BPBD Taliabu Turun Tangan Perbaiki Saluran Irigasi

Kominfo Taliabu - Setelah dilanda hujan dengan intensitas tinggi di seputaran Ibu Kota Kabupaten, yakni Kota Bobong, Kecamatan Taliabu Barat (Talbar), Pulau Taliabu (Pultab)...

Pemda Taliabu Salurkan Anggaran 2,5 Miliar serta 337 Ton Beras

LENTERA MALUT - Stimulan anggaran senilai Rp. 2,5 Miliar serta 337 ton beras bantuan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara untuk masyarakat terdampak Covid-19...

Bupati Teken Kerjasama Pasokan Beras, Dipasok Paling Lambat Pertengahan Ramadhan

LENTERA MALUT -- Pemda Pulau Taliabu akan menyuplai bahan pokok berupa beras sebanyak 337 ton atau 337.740 kilogram dari salah satu pabrik beras di...

Utamakan Kepentingan Daerah, Bupati Pultab ke Toili-Jakarta Mengurus Sembako dan Alkes

LENTERA MALUT - Keberangkatan Bupati Pulau Taliabu (Pultab), akhir pekan lalu, bukan ingin lepas tanggungjawab. Orang nomor satu di pemkab Pulau Taliabu itu, berangkat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -