Sabtu, September 26, 2020

Ketua Tim, Ihsan: FAM-SAH Siapkan 300 Orang Jurkam

LENTERA MALUT - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabesy (FAM-SAH) siapkan...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

BERITA TERKAIT

Ketua Tim, Ihsan: FAM-SAH Siapkan 300 Orang Jurkam

LENTERA MALUT - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus dan...

Melayat ke Rumah Duka, Paslon ini Disambut Hangat para Keluarga Alm

LENTERA MALUT : Berjiwa sosial tinggi dan memiliki sikap yang bersahaja, bikin pasangan Calon Bupati dan Wakil...

Bupati dan Ketua Pengadilan Sibuk, Pelantikan DPRD Halteng Ditunda

LENTERA MALUT – Dijadwalkan pada Senin 21 September kemarin, Pelantikan Ketua DPRD Halmahera Tengah akhirnya ditunda dan...
Reporter TALIABU, MOHRI
Reporter TALIABU, MOHRIhttp://Umaaya
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

LENTERA MALUT — Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuai protes dari berbagai pihak.

- Advertisement -

Pasalnya putusan itu telah diketuk saat sidang PN pada Kamis, 12 September 2019 lalu. Amar putusan pun menurut pihak PN Bobong telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan.

“Itulah yang ada dalam amar putusan, yang bapak ibu sekalian bisa baca dan ketahui sendiri,” terang Humas PN Bobong, Dedi Wijaya Susanto, perihal putusan PN Bobong di dihadapan puluhan massa aksi warga pemprotes, Jumat, 13 September lalu.

Seperti diketahui, putusan yang mengabulkan sebagian permohonan penggugat H. La Musa itu dirasa tak adil. Sebab itulah, Tawallani angkat bicara.

Disisi lain, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu mengklaim sikap Kepala Desa Nggele menunjuk Kuasa Hukum tak sesuai dan merasa tersinggung.

Menyikapi hal itu, Kuasa Hukum Pemdes Nggele, Tawallani Djafaruddin menyemprot pernyataan Pemda tersebut.

Sebagai Kuasa Hukum, kata Tawallani, Kades sudah sesuai prosedur. Ia merujuk pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf (n), yang berbunyi mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika Pemda merasa tersinggung dengan sikap Kepala Desa karena tanpa kordinasi itu sangat keliru. Sebab, lanjut Tawallani, Pemda Pulau Taliabu melalui Kabag Hukum saat audance bersama masa aksi pada, Senin, 16 September kemarin, Kabag Hukum beralasan tidak ada anggaran.

Kata dia, Permendagri No.12 Tahun 2014 secara jelas diatur terkait tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani Perkara Perdata. Pasal 10 perkara perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c), yang dilakukan oleh Menteri; Kepala Derah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dalam pasal 11 Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, melakukan telaah terhadap objek gugatan; penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali,” jelas Tawallani

Lanjutnya, menghadiri sidang di Pengadian Negeri, menyampaikan memori banding/kontra memori, banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali, kontra memori, peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

“Namun faktanya berbeda, sebagaimana disampaikan Pemda Taliabu melalui Kabag Hukum kepada masa aksi bahwa, Pemda tidak ada anggaran, saya menilai bahwa alasan tersebut tidak logis dan mengada-ada, dan beralasan demikian agar Pemda tidak melakukan apa yang tertuang dalam permendagri tersebut, padahal, jelas-jelas hal itu menjadi tanggungjawabnya Pemda”ujarnya,

Tawalani juga berharap, Pemda Pulau Taliabu segera melakukan upaya hukum dalam waktu dekat ini, yakni upaya hukum tingkat banding, sebab waktu yang tersisa tinggal 3 hari. (Ajn)

Ketua Tim, Ihsan: FAM-SAH Siapkan 300 Orang Jurkam

LENTERA MALUT - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabesy (FAM-SAH) siapkan...

Melayat ke Rumah Duka, Paslon ini Disambut Hangat para Keluarga Alm

LENTERA MALUT : Berjiwa sosial tinggi dan memiliki sikap yang bersahaja, bikin pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul)...

Bupati dan Ketua Pengadilan Sibuk, Pelantikan DPRD Halteng Ditunda

LENTERA MALUT – Dijadwalkan pada Senin 21 September kemarin, Pelantikan Ketua DPRD Halmahera Tengah akhirnya ditunda dan di jadwalkan kembali pada Senin...

Cegah Covid-19 Dimasa Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. IDHAM AZIS, M.Si mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

2020, PAD Pultab Meningkat

LENTERA MALUT - Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) tahun 2020 meningkat 4,22 % (persen) di bandingkan pada tahun 2019.

Bupati Pultab Kukuhkan 219 PNS di HUT RI ke 75

LENTERA MALUT - Di hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, Bupati Pulau Taliabu Haji Aliong Mus, kukuhkan 219 Calon Pegawai Negeri...

Upacara HUT RI Ke 75 Pulau Taliabu Dipimpin Bupati

LENTERA MALUT - Upacara peringatan HUT RI Ke 75 di Kabupaten Pulau Taliabu yang berlangsung dialun alun stadiun kota Bobong dipimpin langsung...

BPBD Pulau Taliabu Kunjungi Lokasi Rawan Banjir

LENTERA MALUT - Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Kabupaten Pulau Taliabu meninjau sejumlah lokasi titik rawan banjir di wilayah utara Pulau Taliabu.

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Taliabu T.A 2019

Humas Taliabu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu menyelenggarakan Rapat ParipurnaPenyampaian Rekomendasi DPRD Tarhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -