oleh

Lurah Moti Kota Dinilai Merusak Citra ASN dan Harus Dibina Pemkot Ternate

MALUT.LENTERA.CO.ID — Sejumlah orang yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kampoeng menggelar aksi protes didepan kantor Walikota Ternate, pada Jumat, 9 Agustus 2019.

Dalam aksi itu, mereka mendesak agar Pemerintah Kota Ternate melakukan pembinaan, pengawasan dan pelatihan kepada Lurah Moti Kota agar tak lagi melanggar hukum dan merusak citra sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagai masyarakat, kami mengeluh terkait dengan proses pelayanan yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Moti Kota,” ungkap Kordinator Lapangan (Korlap), Isnain seperti dalam keterangan persnya.

Pasalnya, masyarakat Moti Kota keluhkan soal pelayanan di kelurahan. Bagi mahasiswa asal Kelurahan Moti ini, Lurah tidak objektif, terkesan menyelewengkan aturan.

Beberapa anak sekolah lulusan SMA yang meminta surat keterangan untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kota Ternate kepada Lurah selalu saja ada alasan.

“Ada yang datang sampai tiga kali, ada yang tidak dibuat sama sekali dengan alasan tinta printer habis,” ceritanya.

Selain itu, kasus serupa terjadi pada tahun lalu. Nain sapaan akrab Isnain, mengenang waktu itu ada teman mahasiswanya yang meminta surat keterangan. Namun, Lurah mengalihkan dengan mengatakan jika masyrakat tidak mengikuti Dana Sehat maka tidak akan dibuat.

Padahal, tambah Nain, itu dua masalah yang berbeda dan tak saling terpaut. Dana Sehat bukan wajib, sedang pelayananlah yang jadi tanggung jawab Lurah. Ia mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan sehingga Lurah beralasan demikian.

Dengan kenyataan diatas, dia menganggap Lurah telah melanggar perintah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 2 tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN pada poin (h) efektif dan efisien, (j) non-diskriminatif, dan (i) keadilan dan kesetaraan.

Juga pasal 3 terkait ASN sebagai profesi, yaitu (b) kode etik dan kode perilaku, (c) komitem, integritas moral dan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian dikuatkan dengan dalih UU No. 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik pada pasal 1 ayat 1.

Dasar aturan diatas, kata Isnain, maka setiap ASN wajib melayani masyarakat. “Akan tetapi seringkali terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak terkait [Lurah],” cetusnya.

Tidak masifnya pelayanan ini, tambah Nain hampir menggugurkan nawacita mahasiswa yang ingin mengurus surat keterangan tidak mampu (pendapatan per/kapita orang tua) untuk mendapatkan beasiswa di jenjang perguruan tinggi.

Menanggapi keresahaan sejumlah mahasiswa ink, Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, M. Tauhid Soleman lakukan hearing bersama massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Sekda mendengar satu-persatu problem yang diuraikan. Dia bilang masalah pelayanan publik itu bisa dilaporkan ke Ombudsman agar dipanggil.

“Semua pelayanan harus non diskriminitif, ini kan ada upaya diskriminatif,” terang Sekda menanggapi keluh-kesah massa aksi terkait sikap acuh Lurah Moti Kota.

“Hari Senin sebentar [12 Agustus] saya telepon Camat, panggil yang bersangkutan [Lurah] untuk berhadapan dengan saya,” tambahnya.

Pernyataan Sekda itu kata Andi, salah satu mahasiswa asal Moti pasca hearing, bilang akan terus mengawal hingga tuntutan terealisasi. “Jika tidak, maka kami akan terus menggelar aksi,” tegasnya. (Ajn)

Download Download Download Download Download Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *