oleh

Terkait Izin Kayu, Ketua DPC Partai Gerindra: Bupati Pultab Tidak Paham Undang-Undang

MALUT.LENTERA.CO.ID — beberapa pekan lalu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa se-Pulau Taliabu secara bersama-sama menyatakan sikap menolak PT. Taliabu Godo Maogena (PT. TGM) untuk melaksanakan kegiatan Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK–HA), di sejumlah Desa di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini [Pemda dan Pemdes Pultab-red] dengan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dan hutan, maka kami menolak izin operasi dari perusahaan PT. Taliabu Godo Maogena (PT. TGM) di Kabupaten Pulau Taliabu, ” ungkap Wakil Bupati Pultab, Ramli saat konferensi pers, Rabu, 3 Juli 2019 lalu.

Perusahaan milik putra daerah itu tak diberikan izin untuk beroperasi. Bahkan, Pemda bersama Pemdes Pulau Taliabu tidak akan menghadiri undangan dari PT. TGM.

Namun disisi lain, Pemda Pulau Taliabu, merestui Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Tegar Perkasa Cemerlang (TPC) dengan luas konsesi 89.568 Hektar (Ha).

Ini menjadi keganjalan. Menolak perusahaan karya putra daerah dengan alasan dampak lingkungan kedepan namun, mengizinkan perusahaan lain beroperasi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pulau Taliabu, Muhaimin Syarif, menyesalkan sikap Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, yang memberi dukungan kepada salah satu investor yang wilayah operasinya dua kali lipat dari PT. TGM.

“Saya menyesalkan sikapnya yang memberi dukungan kepada salah satu Investor atau perusahaan yang akan membuka atau berinvetasi di Taliabu dengan luasan lahan yang tidak tanggung-tanggung dan menolak Investasi anak pribumi,” ujar Muhaimin kepada reporter, Selasa, 30 Juli 2019.

Idealnya, kata dia seorang Bupati harus memahami regulasi dan UU. “Dia harus mengetahui bahwa, penerbitan, dukungan IUPHHK bukan kewenangan Bupati,” terangnya.

Dia merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.28/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/7/2018, tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.

Dia sesalkan sikap Aliong Mus yang tidak paham aturan perundang-undangan terkait perizinan. Sehingga, kata dia, masyarakat jadi bulan-bulanan membumi dimedsos.

“Padahal, masih banyak generasi cerdas di Taliabu. Saya tidak tau mungkin Bupatinya kurang membaca, ya, kurang membaca sehingga kurang memahami regulasi, jadi ini tanggung jawab Sekda, bagian hukum dan lainnya,” tandasnya.(Ajn)

Download Download Download Download Download Download Download

Tentang Penulis: Reporter TALIABU, MOHRI

Reporter TALIABU, MOHRI
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *