oleh

Pemkab Halteng Didesak Segera Ajukan Ranperda Revisi RTRW, Publik Diminta Masukan

LENTERA MALUT – Anggota Komisi III, DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara menyayangkan langkah Pemerintah Daerah yang sangat lambat dalam penanganan progres Revisi Perda RTRW Halteng. Padahal, RTRW adalah rohnya Perencanaan Pembangunan. Demikian rilis yang disampaikan ketua BAPEMPERDA, Nuryadin Ahmad ke media ini pada Ahad, 28 Juli 2019 via WahtsApp.

Menurut dia, hal ini perlu disampaikan karena di dalam RTRW tersebut mengatur tentang peruntukan kawasan yaitu, Struktur dan Pola Ruang sebagaimana telah di atur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , dan secara tekhnis dipertegas dalam Permen PU Nomor 20 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

“Karena itu saya mendesak agar Pemda Halteng dalam waktu dekat sudah harus merampung dokumen Ranperda Revisi RTRW untuk diajukan ke DPRD agar dibahas dan disahkan. Kalau bisa, sebelum Pengajuan APBD 2020,” katanya. “Jangan samapai terkesan Pembangunan di Halteng berjalan tanpad ada perencaan yang jelas, karena Peruntukan kawasan yang diatur dalam RDTR belum tercover dalam RTRW”.

Nuryadin bilang, idelanya revisi Perda RTRW harus dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga disingkronkan degan RPJMD. Sebab arah pembangunan Halteng 5 Tahun kedepan (2017 – 2021) adalah manifesitasi dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Elang – Rahim, hasil Pilkada 2017. Sebab, tentu arah perencanaan pembangunan akan berubah, tidak sesuai degan RDTR Halteng yang disahkan 10 Tahun lalu.

“Problemnya, kita suda dua kali APBD yaitu APBD 2018 dan APBD 2019, rujukan Perencanaan Pembangunan menggunakan RDTR yang mana.!? Oleh karena itu saya berharap Pemda dalam hal ini Bapeditbangda harus proaktif dan bergerak cepat untuk segera merampungkan dokumen RTRW itu, sebab setahu saya, Ploting anggaran untuk Revisi Perda RTRW itu dari APBD 2018,” tutur Nuryadin.

Dalam mewujudkan partisipasi pembangunan, Yadin sapaan karib Nuryadin Ahmad ini juga berharap kepada publik dan elemen masyarakat Halteng untuk memberikan masukan terkait RTRW Halteng. Dikatakan, dalam Ketentuan PP 20 Tahun 2011, RTRW maupun RDTR berlaku selama 20 Tahun walaupun setiap 5 tahun akan ada revisi.

“Karena itu saya berharap masyarakat bisa menyoroti, terkait peruntukan kawasan, terutama kawasan yang akan ditetapkam sebagai kawasan industri Pertambangan,” ujarnya.

Yadin juga menyatakan dirinya menyarankan agar wilyah Weda Tengah dan Weda Utara maupun Pulau Gebe yang akan difokuskan untuk Pengembangan Industri Pertambangan harus dikaji secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan diwaktu yang akan datang, bila perlu Kawasan Industri Pertambangan dikhusukan kepada Perusahaan yang saat ini suda beroperasi seperti PT. IWIP/ WBN, PT. Tekindo, PT. BPN, PT. FBLN dan PT. Anugerah di Pulau Gebe. “Perusahaan yang lain tidak perlu diberikan ruang untuk kawasan pertambangan,” kata Yadin.

Berkait RTRW, ia juga menyampaikan soal beberapa program prioritas Pemda Halteng yang sudah dicanangkan itu, harus segera diatur dalam RDTR. Dirinya berharap sebelum APBD 2020 di ketok, seluruh perencanaan pembangunan suda harus tersingkron dengan RTRW. Peruntukan kawasan seperti Perikanan dan Pariwisata juga harus jelas diatur.

“Misalnya Pulau Gebe, kalau suda ditetapkan sebagai kawasan industri berarti jangan lagi ditetapkan sebagai kawasan perikanan. Kemudian wilayah Patani misalnya, kalau suda ditetapkan sebagai kawasan perikanan dan pertanian, maka konsekwensinya IUP maupun Izin Sawit dan lainya suda direkom ke Pusat untuk dicabut. Dan yang paling terpenting adalah dalam RTRW kita juga harus mengatur tetang mitigasi bencana baik gempa maupun banjir, terutama ibukota kabupaten sehingga masyarakat di kawasan mukim perkotaan dan pesisir memiliki kesadaran terkait degan Bencana yang setiap saat akan terjadi. Harus ada penetapan Jalur Evakuasi supaya masyarakat jangan panik ketika terjadi Bencana Banjir maupum Gempa,” terang dia.

Sementara terkait dua Perusahaan yang belum memiliki RTRW yaitu: PT. Tekindo dan PT. Shilunghai, kata Yadin, ia sarankan kepada Bapeda untuk segera berkordinasi degan Perusahaan tersebut sehingga ada singkronisai Tata Ruang, terutama PT. Tekindo, karena perusahaan ini telah beroperasi.

“Mestinya dari dulu Pemda harus mengundang Perusahaan untuk lakukan singkronisasi, sebab PT. Tekindo suda hampir 10 tahun beropersi. Kalau untuk PT. Shonghai, saran saya kepada Pemda, bila perlu direkom untuk dicabut saja IUPnya,” tegas Yadin.

Rep: Afandy/Red; Ajun

Download Download Download Download Download Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *