oleh

¬Pengawasan Sektor Perikanan dan Kelautan, Mata Rantai yang Putus Dijalur Pasifik

LENTERA MALUT – Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara adalah poros kemaritiman, namun mata rantai ini terputus diwilayah pasifik akibat pengawasan pemerintah yang masih rendah dalam penanganan kasus Ilegal fishing. Hal ini disampaikan Moh Taher Karim yang mengaku dirinya sebagai pmerhati kemaritiman dan kepulauan, pada Sabtu, 27 Juli 2019 dikediamannya, Kota Weda.

Taher mengatakan, wilayah perbatasan dan kebijakan kemaritiman adalah untuk melindungi kawasan pesisir, pulau-pulau terkecil, pulau terluar yang meliputi wilayah Gebe , Patani dan Weda adalah wilayah perbatasan. Wilayah seperti pulau Yiw adalah wilaya terluar Indonesiah yang disahkan melalu peraturan presiden dari 99 pulau terluar Indonesia.

Dalam peraturan presiden no 34 tahun 2015, bahwa Patani dan Pulau Gebe masuk dalam kategori wilayah strategis Nasional dan perbatasan antara Negara. Begitu juga UUD No 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“Olehnya, dalam kebijakan kemaritiman, kekayaan sumber yang ada disekitar pulau itu harus dilindung dan dikelola secara maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diwilayah perbatasan,” ujarnya.

Upaya mengantisipasi ancaman terhadap potensi tersebut, Taher menyampaikan kepada Pemerintahan daerah dan DPRD agar seriusi persoalan tersebut.

“Kedepan harus ada inisiasif peraturan daerah (Perda) yang mempertegas ancaman illegal fishing yang makin liar dan terbuka di wilayah perairan Gebe, Patani dan Weda,” pintanya.

Ia juga menyarankan, agar para Nelayan lokal yang sudah mendapatkan fasilitas dari pemda, semestinya dijadikan sebagai sentral informasi untuk memberikan laporan bahwa ada ancaman illegal fishing atau praktek-prakte lainya seperti penyeludupan narkoba atau pelanggaran batas wilayah laut. “Jangan kemudian terkesan mereka menutupi bahkan bekerja sama dengan pelaku illegal fihsing,” ujar Taher.

Menurut dia, sektor perikanan dan kelautan membutuhkan kebijakan yang berimbang. Artinya potensi kekayaan perikanan tidak boleh dipunggungi. “Prinsipnya, harus Jaya dilaut, sejahtera di darat,” kata Taher.

Melindungi sumber daya pada sektor perikanan, kata Taher, penting ada senirgitas atau kordinasi yang terpadu dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Angkatan Laut. Sebab kata dia, kejahatan tersebut kian marak sehingga dibutuhkan skenario oleh pemerintah, guna menjaga wilayah perairan pasifik, baik dari dalam maupun luar. Menurut Taher, peran masyarakat dan pemerintah belum dioptimalkan dalam menjalankan fungsi pengawasan perikanan. “Disinilah letaknya mata rantai yang terputus,” katanya.

Rep: Afandy/Red: Ajun

Download Download Download Download Download Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *