¬Pengawasan Sektor Perikanan dan Kelautan, Mata Rantai yang Putus Dijalur Pasifik

BERITA TERKAIT

Puskesmas Nggele Ikut Seleksi Akreditas, Kadis Kesehatan: Bakal Lulus

LENTERA MALUT - Puskesmas Nggele, Pulau Taliabu, mengikuti tahapan akreditasi yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Komisi Akreditasi Fasilitas...

Perahu Terbalik, Satu Balita Diseret Arus

LENTERA MALUT - Satu perahu bodi dengan POB 5 orang terbalik setelah dihantam ombak di perairan tanjung jere Kabupaten...

Pemangku Adat Kerajaan Loloda Dikukuhkan

LENTERA MALUT -- Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai adat se-atorang di bumi Ngara Mabeno, pada Jumat, 6 Desember 2019, bertempat...

LENTERA MALUT – Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara adalah poros kemaritiman, namun mata rantai ini terputus diwilayah pasifik akibat pengawasan pemerintah yang masih rendah dalam penanganan kasus Ilegal fishing. Hal ini disampaikan Moh Taher Karim yang mengaku dirinya sebagai pmerhati kemaritiman dan kepulauan, pada Sabtu, 27 Juli 2019 dikediamannya, Kota Weda.

Taher mengatakan, wilayah perbatasan dan kebijakan kemaritiman adalah untuk melindungi kawasan pesisir, pulau-pulau terkecil, pulau terluar yang meliputi wilayah Gebe , Patani dan Weda adalah wilayah perbatasan. Wilayah seperti pulau Yiw adalah wilaya terluar Indonesiah yang disahkan melalu peraturan presiden dari 99 pulau terluar Indonesia.

Dalam peraturan presiden no 34 tahun 2015, bahwa Patani dan Pulau Gebe masuk dalam kategori wilayah strategis Nasional dan perbatasan antara Negara. Begitu juga UUD No 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“Olehnya, dalam kebijakan kemaritiman, kekayaan sumber yang ada disekitar pulau itu harus dilindung dan dikelola secara maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diwilayah perbatasan,” ujarnya.

Upaya mengantisipasi ancaman terhadap potensi tersebut, Taher menyampaikan kepada Pemerintahan daerah dan DPRD agar seriusi persoalan tersebut.

“Kedepan harus ada inisiasif peraturan daerah (Perda) yang mempertegas ancaman illegal fishing yang makin liar dan terbuka di wilayah perairan Gebe, Patani dan Weda,” pintanya.

Ia juga menyarankan, agar para Nelayan lokal yang sudah mendapatkan fasilitas dari pemda, semestinya dijadikan sebagai sentral informasi untuk memberikan laporan bahwa ada ancaman illegal fishing atau praktek-prakte lainya seperti penyeludupan narkoba atau pelanggaran batas wilayah laut. “Jangan kemudian terkesan mereka menutupi bahkan bekerja sama dengan pelaku illegal fihsing,” ujar Taher.

Menurut dia, sektor perikanan dan kelautan membutuhkan kebijakan yang berimbang. Artinya potensi kekayaan perikanan tidak boleh dipunggungi. “Prinsipnya, harus Jaya dilaut, sejahtera di darat,” kata Taher.

Melindungi sumber daya pada sektor perikanan, kata Taher, penting ada senirgitas atau kordinasi yang terpadu dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Angkatan Laut. Sebab kata dia, kejahatan tersebut kian marak sehingga dibutuhkan skenario oleh pemerintah, guna menjaga wilayah perairan pasifik, baik dari dalam maupun luar. Menurut Taher, peran masyarakat dan pemerintah belum dioptimalkan dalam menjalankan fungsi pengawasan perikanan. “Disinilah letaknya mata rantai yang terputus,” katanya.

Rep: Afandy/Red: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Puskesmas Nggele Ikut Seleksi Akreditas, Kadis Kesehatan: Bakal Lulus

LENTERA MALUT - Puskesmas Nggele, Pulau Taliabu, mengikuti tahapan akreditasi yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Komisi Akreditasi Fasilitas...

Perahu Terbalik, Satu Balita Diseret Arus

LENTERA MALUT - Satu perahu bodi dengan POB 5 orang terbalik setelah dihantam ombak di perairan tanjung jere Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Malut, pada...

Pemangku Adat Kerajaan Loloda Dikukuhkan

LENTERA MALUT -- Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai adat se-atorang di bumi Ngara Mabeno, pada Jumat, 6 Desember 2019, bertempat di Desa Soa-SioKec. Loloda Kabupaten...

Direktur Ma’Had Alkazim Menerima Pelakat Sebagai Cendramata dari BWA

LENTERA MALUT - Dalam Rangkaian kegiatan penyerahan 40.000 Al Qur'an plus 5.000 Iqra' oleh Badan Wakaf Al-Quran (BWA) ke Halmahera atau di kenal...

Gebyar Pengawasan Pilkada, Soenza “Hipnotis” Masyarakat Kepsul

LENTERA MALUT -- Soenza Soleman artis lokal yang tenar dengan lirik lagu “Jaga orang pung jodoh” ini, pada Selasa, 10 Desember 2019 sore ini,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...