oleh

7 DPD Golkar Malut Minta DPP Turunkan Plt Ganti Alien Mus

MALUT.LENTERA.CO.ID — Tujuh DPD Golkar di Maluku Utara segera melaporkan ketua DPD Golkar Malut, Alien Mus ke DPP untuk diganti, karena keputuan Alien dinilai merusak organisasi, melanggar AD/ART serta PO 15. 7 DPD yang dimaksud, diantaranya:
1. DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Timur
2. DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat
3. DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah
4. DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Selatan
5. DPD Partai Golkar Kabupaten Pulau Morotai
6. DPD Partai Golkar Kota Ternate
7. DPD Partai Golkar Kota Tidore Kepulauan

Ketua DPD Golkar Kabupaten Halmahera Timur, Idrus Maneke menganggap keputusan ketua DPD Alien Mus tidak beralasan karena tidak ada langkah-langkah yang diambil berdasarkan peraturan organisasi.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ternate ini mengatakan, beberapa waktu lalu, DPD Golkar Malut menemui pengurus DPD Golkar Haltim dan menyerahkan surat dengan agenda konsolidasi dan evaluasi. “Surat yang mereka kasih tertulis tanggal 6 Juli 2021, bukan 2019. Itu sebabnya, saya tidak hadir,” katanya.

BACA JUGA
Dinilai Gagal Paham, Keputusan Alien Pecat Ketua dan Sekretaris DPD Melanggar AD/ART serta PO 15
Pilpres 2019, HU Sebut Ketua DPD Golkar Malut Diduga Dukung Prabowo-Sandi
Golkar Malut Kalah Dibawa Alien Mus, HU: Kepemimpinan yang Berantakan
Pileg dan Pilpres 2019, 7 DPD Golkar Malut Mengaku tak Terima Dana DPP

Menurutnya, isu surat tersebut tidak mencantumkan alasan pemecatan pengurus atau anggota sehingga menurut dia, bila perihal suratnya adalah konsolidasi dan evaluasi maka hal tersebut berkaitan dengan Pilpres dan Pileg.

“Kalau Pilpres, kita di Halmahera Timur, Jokowi menang. Sementara untuk Pileg, dibawa kepemimpinan Anjas Taher, Golkar pada Pileg 2014 keluar sebagai pemenang ke 3 dalam perolehan suara. Namun di Pileg 2019, dibawa kepemimpinan saya, Golkar naik menjadi pemenang ke 2. Artinya, kami dari DPD sukses meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai di 2019,” kata Idrus pada konfernsi pers di Hotel Boulevard, Kamis, 11 Juli 2019 kemarin.

Kalau alasan konsolidasi dan evaluasi kinerja organisasi, kata Idrus, justru yang harus dievaluasi itu adalah DPD Provinsi karena menurun, yakni dari Ketua DPRD menjadi wakil ketua. Begitu juga di Kabupaten Pulau Taliabu yang Bupatinya Golkar tapi perolehan kursinya menurun. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Sula, dimana daerah pemilihannya (Dapil) Ketua Alien. Juga di Halmahera Utara yang Bupatinya Ketua Golkar, tapi perolehan suara menurun. “Sementara kami yang dari Haltim, walau tidak ada pejabat daerah dari Golkar, tapi kita masuk unsur Pimpinan,” ujarnya.

Selain Haltim, lanjut dia, justru yang berhasil itu di Kabupaten Halmahera Barat karena ada penambahan kursi dan masuk dalam unsur pimpinan. Sementara kemenangan yang paling signifikan adalah di Kabupaten Halmahera Tengah. Pertanyaanya adalah, masi Idrus, apa alasan kami dipecat? Apa dasarnya?.

“Kinerja organisasi, kami sukses. Kita menang Pilpres dan menang ke 2 di Pileg. Olehnya itu, saya menganggap pemecatan tidak beralasan karena tidak berdasarkan ketentuan organisasi,” bantahnya.

“Itu sebabnya, saya mengaku masih menjabat ketua DPD Golkar Haltim yang sah dari hasil musda 2016-2020,” tegasnya.

“Plt yang dikeluarkan oleh Alien Mus, tidak berdasarkan aturang organisasi dan abal-abal. Dan itu keputusan yang diambil oleh orang yang tidak paham organisasi”.

Setelah DPD GolkarHaltim, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat, Samad Moid juga angkat bicara. Bahwa Partai Golkar adalah partai yang tua, besar dan berpengalaman di Indonesia. Dan tentunya, kebesaran Golkar ini karena ketaatan terhadap aturannya, yakni AD/ART dan Peraturan Organisasi.

“Apa yang dilakukan oleh ketua DPD Alien Mus terhadap saya dan teman DPD Kab/Kota lainnya, sampai sejauh ini saya tidak mengakui. Bila saya mengakui hal itu maka saya juga sama seperti mereka yang tidak mengerti AD/ART serta PO 15,” katanya.

Samad menyatakan, dirinya tidak asing lagi dengan isu-isu pemecatan seperti ini karena ia pernah diberhentikan pada Musda Lub lalu dipulihkan kembali oleh DPP.

Dalam prestasi DPD Golkar Halbar pada Pileg 2019, kata Samad, 3 kursi Golkar yang diperoleh pada Pileg 2014 dengan perolehan suara sekitar 6000 lebih, kini pada Pileg 2019 naik menjadi 4 kursi dengan perolehan suara sekitar 8000 lebih. “Padahal Halbar bukan Partai Penguasa seperti Halut, Taliabu dan Halteng. Halbar seperti Haltim,” katanya. Lanjut dia, “Anehnya, orang yang sukses di zalimi dan di-Plt-kan”.

Padahal, menurut Samad, seharusnya DPD Provinsi memberikan Reward kepada DPD Kabupaten/Kota yang berprestasi, termasuk Halmahera Barat. “Tapi saya tidak memersoalkan karena selama ini saya tahu mereka tidak paham AD/ART Partai Golkar,” katanya.

Dikatakan, Arifin Jafar saat berkunjung Halbar mengaku dirinya sudah diangkat sebagai Sekretaris DPD Provinsi Malut, namun setelah dikonfirmasi ke DPP oleh Samad Moid, pernyataan tersebut adalah Hoax. “DPP mengatakan, surat yang dimasukkan DPD I sampai saat ini belum diproses. DPP malah mengaku Sekretaris DPD Golkar Provinsi Malut adalah Hamid Usman,” terang Samad.

“Jadi terkait hal ini, banyak jalan menuju Roma. Kami akan melaporkan ke DPP. Dan saya, Samad Moid selaku ketua DPD Golkar Halbar tidak kaget dengan masalah seperti ini”.

Giliran DPD Golkar Kabupaten Halmahera Tengah, Sekretaris DPD Golkar Fahris Abdullah mengatakan, keputusan Ketua DPD Golkar Malut Alien Mus memecat dirinya adalah keputusan yang sangat keliru, tidak sesuai mekanisme partai dan AD/ART.

Tak hanya itu, politikus partai Golkar yang juga mantan ketua umum HMI Cabang Ternate ini mengaku dirinya adalah pemenang pertama dengan perolehan suara terbesar di Halteng pada Pileg 2019 dan merasa tidak melakukan pelanggaran apapun, terkecuali membawa prestasi bagi partai Golkar yang sebelumnya hanya 3 kuris di DPR pada Pileg tahun lalu, kini meningkat menjadi 6 kursi di Halteng.

Anggota DPRD 3 periode ini menyatakan bahwa, pergantian di tubuh partai adalah sesuatu yang biasa selama mengikuti mekanime kepartaian. “Namun saya sangat tidak setuju bila keputusan diambil dengan cara melanggar AD/ART dan PO Parti Golkar,” tuturnya.

Sikap penolakan yang sama juga disampaikan DPD Golkar Kota Ternate. Sekretaris Golkar, Muis Jamin, bahwa pada prinsipnya, DPD Kota Ternate juga tidak mengakui keputusan Alien Mus lantaran keputusan tersebut tidak berdasarkan ketentuan partai. Sementara untuk DPD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), ketua DPD Gokar Tikep Anas Ali berkata, dirinya bersama DPD Kabupaten/Kota lainnya akan melawan keputusan Alien Mus hingga ke DPP, Mahkamah Partai.

Sikap melawan keputusan ketua Alien Mus ini dipertegas oleh Sekretaris DPD Golkar Provinsi Maluku Utara, Hamid Usman, bahwa ia bersama7 DPD Golkar Kabupaten/Kota sudah menyiapkan laporan untuk disampaikan ke DPP. “Alien Mus hanya didukung 3 DPD dan dari dulu hanya 3 DPD itu. Kami 7 DPD,” ujar Hamid.

“DPP sudah menunggu laporan dari kami. Kami akan minta DPP turunkan Plt, ganti Alien Mus”.

Red: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *