oleh

Dinilai Gagal Paham, Keputusan Alien Pecat Ketua dan Sekretaris DPD Melanggar AD/ART serta PO 15

MALUT.LENTERA.CO.ID – Menanggapi keputusan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Alien Mus yang memecat beberapa Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, Hamid Usman yang mengaku dirinya sebagai Sekertaris DPD P. Golkar Provinsi Malut yang sah berdasarkan SK DPP P. Golkar nomor 160/DPP/Golkar/XI/2016 pada 21 September 2016 tentang Pengesahan DPD P Golkar Provinsi Maluku Utara hasil Musyawara Daerah (Musda) dan masi tetap berlaku hingga sekarang, kini menggelar konferensi Pers di Hotel Boulevard Kota Ternate pada Kamis, 11 Juli 2019.

Sekretaris DPD Golkar Malut, Hamid Usman menegaskan bahwa, informasi pemecatan atau Plt terhadap DPD II Partai Golkar di Maluku Utara, diantaranya:

1. Ketua DPD Golkar Kabupaten Halmahera Timur, Idrus Maneke
2. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Halmahera Timur, Bunghay Kie
3. Ketua DPD Golkar Kabupaten Halmahera Barat, Samad Moid
4. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Halmahera Barat, Robinson Missi
5. Ketua DPD Golkar Kota Tidore Kepuluan, Anas Ali
6. Sekretaris DPD Kota Tidore Kepulauan, Elfri Conoras
7. Sekretaris DPD Golkar Kota Ternate, Muis Jamin
8. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Halmahera Tengah, Fahris Abdullah
9. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pulau Morotai, Mahmud Kiat

“Menurut saya, keputusan itu tidak benar. Itu Hoax karena tidak merujuk pada ketentuan partai Golkar,” katanya.

Hamid menyatakan, dalam petunjuk organisasi, AD/ART maupun PO 15 tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi, itu sangat jelas tentang pemeberhentian keanggotaan, pemberhentian dan pembekuan kepengurusan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua Pimdes, Pincam, DPD Kabupaten Kota, Provinsi hingga DPP. “Jadi tidak sembarangan melakukan pemecatan,” kata Hamid.

BACA JUGA Golkar Malut Kalah Dibawa Alien Mus, HU: Kepemimpinan yang Berantakan

Menurutnya, pemecatan itu dapat dilakukan bila ada surat teguran tiga kali berturut turut, lalu ada tim yang dibentuk oleh kabupaten/kota, kemudian harus ada rapat pleno khusus dari kabupaten/kota dan yang bersangkutan lalu menghadirkan pihak yang dinilai bersalah dalam rapat pleno khusus kemudian diminta hak jawab secara lisan maupun tertulis. “Saya ingin tegaskan ini agar jangan ada radikalisme politik oleh pihak Alien Mus dan Arifin Jafar Cs,” kata Hamid.

“Jadi dokumen partai Golkar yang ditandatangani oleh Alien Mus dan Arifin Jafar itu batal demi hukum”.

Mengapa keputusan tersebut dinilai batal demi hukum, kata Hamis, karena SK itu harus kolektif dengan SK 160 tersebut. Ia menyatakan, bila ada yang diberhentikan dalam kepengurusan Golkar, maka SK 160 harus dicabut oleh DPP untuk memberlakukan SK pemecatan itu. Artinya, bila Arifin Jafar sebagai sekretaris DPD I Golkar Malut yang ditunjuk oleh Alien Mus dengan nomor surat: 0056 lalu tidak dicabut SK 160 oleh DPP, maka SK pemecatan itu hanya ditandatangani oleh Ketua Alien Mus. “Tidak ada SK di Dunia ini yang ditandatangani oleh seorang ketua sendiri,” tegasnya.

Mekanismenya, SK yang dikeluarkan Provinsi Malut itu harus dikeluarkan oleh DPP. Pengurus DPD yang harus mengusulkan ke DPP baru berlaku berdasarkan hukum organisasi.

“Saya ingin menegaskan dan meluruskan agar Golkar harus kembali kepada aturan organisasi, AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar serta fatsun organisasi,” katanya. Lanjut Hamid, “Jadi, kesewenang-wenangan yang mengarah pada radikalisme politik ini harus dihentikan. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya”.

Untuk itu, Hamid menyatakan dirinya sekalu sekertaris yang sah sesuai SK 160, menegaskan kepada seluruh DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan hingga Pimdes bahwa bahwa SK Provinsi 160 itu, masih tetap berlaku. “Olehnya, pemecatan kepengurusan Kabupaten/Kota menurut saya, itu hoax,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hamid juga menyatakan bahwa soal mandat pleno pimpinan DPR di Provinsi dan Kabupaten/Kota itu juga tidak sah, batal demi hukum karena mandat tersebut ditandatangani oleh Alien Mus dan Arifin Jafar yang menjabat sebagai Wakil Ketua. “Tidak ada administrasi apapun yang ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua. Seharusnya ketua dan Sekretaris,” terang dia.

Kemudian, lanjut dia, sidang tentang Pileg masih dilakukan oleh MK sehingga pihaknya pada 8 Juni 2019 menggelar rapat pleno di kabupaten/kota dan bersepakat bahwa pleno pimpinan DPRD itu setelah keputusan MK.

Sekarang belum bisa karena masih ada sengketa di MK. Demikian itu adalah agenda Pleno DPD Golkar Maluku Utara yang dipimpin oleh Wakil Ketua OKK, Edi Langkara dan Sekretaris DPD, Hamid Usman. “Jadi DPD Partai Golkar yang legal itu ada disini, sesuai Sk 160 yang masih berlaku hingga sekarang,” tutur Hamid.

Hamid berkata, keputusan Alien Mus yang tidak berdasarkan AD/ART serta PO 15 ini tak hanya terancam dipecat, tapi bisa dengan sendirinya gugur. Sebab, kata Hamid, Alien Mus bertindak sewenang-wenang menunjuk sekretaris .

“Ini kan sekretaris partai Golkar, bukan sekretaris pribadi lho…. Dan yang menyangkut dengan SK Golkar, itu legal stending yang harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris,” ujarnya.

“Ketua dan sekretaris dianggap sah bila ada keputusan dari atas (DPP) seperti dalam SK 160 itu, bukan ditunjuk. Kalau ada SK lain yang diberlakukan maka SK 160 harus dicabut leh DPP karena SK itu sifatnya kolektif”.

“Ini benar-benar awam terhadap organisasi. Benar, saya serius”.

Kata Hamid mengaku, ia adalah salah satu kader Golkar yang cukup senior setelah kepemimpinan gurunya, Samsir Andili. Itu sebabnya, dirinya mengetahui kader mana yang benar terdidik dan mana yang tidak. “Saya tahu benar,” kata dia.

Sikap Alien Mus yang dinilai gagal memimpin dan gagal paham ini, kata Hamid, pihaknya akan membawa kasus ini ke DPP. “Ini pelanggaran berat organisasi jadi akan dilaporkan ke DPP,” cetusnya.

Red: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *