oleh

DPRD Halteng Akan Tinjau Kembali Ranperda PPHMA yang Diusulkan AMAN Malut

MALUT.LENTERA.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Halteng Maluku Utara menggelar rapat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) di wilayah Haltim, pada Rabu 10 Juli 2019

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halteng, Hamlan Jamaluddin ketika diwawancarai sejumlah wartawan menjelaskan, pengajuan persyaratan pengusulan Ranperda PPHMA terdapat beberapa hal yang harus dikaji.

“Dalam tanggapan fraksi DPRD kami menyetujui, akan tetapi ada beberapa pasal yang perlu dikaji mendalam,” katanya.

Soal cepat atau lambat, kata dia, DPRD juga menginginkan agar Perda ini secepatnya disahkan. Pengesahan Perda PPHMA yang dinilai menghambat pembangunan itu sebenarnya tidak.

“Kalau soal Perda ini di sahkan dan menghambat pembangunan sebenarnya tidak menghambat, tetapi pasti ada sisi positif dan negatifnya,” ujarnya.

Hamlan mengemukakan, kalau melihat dari sisi negatifnya. Misalnya, Perda itu harus dikaji secara mendalam sesuai dengan kaidah norma kebiasaan selama ini yang dijunjung tinggi generasi Fagogoru, pasti akan menimbulkan pro dan kontra apabila di terapkan.

“Dalam kajian kami dari DPRD selalu bersandar pada sejarah, karena sejarah itu menjadi rujukan kita dalam membentuk atau mengesahkan Perda ini,” jelasnya.

Selain itu, katanya, yang jadi terhambat dalam pengesahan Perda ini ada pada beberapa pasal yang akan menghambat soal kebijakan Pemkab Halteng.

Beberapa pasal yang menjadi penghambat untuk disahkan Perda, itu akan dikembalikan kepada pihak inisiator dalam hal ini adalah Dinas Sosial untuk dikaji.

“Jadi, pasal-pasal itu yang menghambat sehingga belum di sahkan Perda ini, dan untuk studi banding ini hanya kami dari tim Bappimpemda bagaimana menyikapi hal ini, karena tidak serta merta mengajukan langsung diterapkan,” ucap Ketua Fraksi itu.

Dia tambahkan bahwa tidak bisa langsung mengambil wilayah-wilayah desa adat mana yang belum bisa memberlakukan Perda tentang masyarakat adat ini, karena ini sangat sensitif.

Ketua Fraksi itu juga menyampaikan, saat rapat tadi di sampaikan, sudah seperti ini baru di serahkan kepada Tim Bappimpemda, maka tentunya harus dikoreksi.

“Bukan kami menghambat Perda ini yang mau dijalankan dan tidak mau mengesahkan, tetapi kita harus turun mengidentifikasi, perangkat-perangkat normanya, hukum adatnya. Harus di lihat dari berbagai tatanan,” terangnya

Reporter: Fhandi

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *