DPRD Halteng Akan Tinjau Kembali Ranperda PPHMA yang Diusulkan AMAN Malut

BERITA TERKAIT

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim),...

MALUT.LENTERA.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Halteng Maluku Utara menggelar rapat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) di wilayah Haltim, pada Rabu 10 Juli 2019

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halteng, Hamlan Jamaluddin ketika diwawancarai sejumlah wartawan menjelaskan, pengajuan persyaratan pengusulan Ranperda PPHMA terdapat beberapa hal yang harus dikaji.

“Dalam tanggapan fraksi DPRD kami menyetujui, akan tetapi ada beberapa pasal yang perlu dikaji mendalam,” katanya.

Soal cepat atau lambat, kata dia, DPRD juga menginginkan agar Perda ini secepatnya disahkan. Pengesahan Perda PPHMA yang dinilai menghambat pembangunan itu sebenarnya tidak.

“Kalau soal Perda ini di sahkan dan menghambat pembangunan sebenarnya tidak menghambat, tetapi pasti ada sisi positif dan negatifnya,” ujarnya.

Hamlan mengemukakan, kalau melihat dari sisi negatifnya. Misalnya, Perda itu harus dikaji secara mendalam sesuai dengan kaidah norma kebiasaan selama ini yang dijunjung tinggi generasi Fagogoru, pasti akan menimbulkan pro dan kontra apabila di terapkan.

“Dalam kajian kami dari DPRD selalu bersandar pada sejarah, karena sejarah itu menjadi rujukan kita dalam membentuk atau mengesahkan Perda ini,” jelasnya.

Selain itu, katanya, yang jadi terhambat dalam pengesahan Perda ini ada pada beberapa pasal yang akan menghambat soal kebijakan Pemkab Halteng.

Beberapa pasal yang menjadi penghambat untuk disahkan Perda, itu akan dikembalikan kepada pihak inisiator dalam hal ini adalah Dinas Sosial untuk dikaji.

“Jadi, pasal-pasal itu yang menghambat sehingga belum di sahkan Perda ini, dan untuk studi banding ini hanya kami dari tim Bappimpemda bagaimana menyikapi hal ini, karena tidak serta merta mengajukan langsung diterapkan,” ucap Ketua Fraksi itu.

Dia tambahkan bahwa tidak bisa langsung mengambil wilayah-wilayah desa adat mana yang belum bisa memberlakukan Perda tentang masyarakat adat ini, karena ini sangat sensitif.

Ketua Fraksi itu juga menyampaikan, saat rapat tadi di sampaikan, sudah seperti ini baru di serahkan kepada Tim Bappimpemda, maka tentunya harus dikoreksi.

“Bukan kami menghambat Perda ini yang mau dijalankan dan tidak mau mengesahkan, tetapi kita harus turun mengidentifikasi, perangkat-perangkat normanya, hukum adatnya. Harus di lihat dari berbagai tatanan,” terangnya

Reporter: Fhandi

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Halteng pada Selasa, 15...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim), kabupaten Halmahera Tengah, bakal melakukan...

Kapolda Malut Serahkan 45 Ranmor ke Bahabinkamtibmas Polres Jajaran

LENTERA MALUT - Polda Maluku Utara (Malut) melaksanakan Pendistribusian 45 Kendaraan Bermotor (Ranmor) Roda dua (R2) kepada Bhabinkamtibmas yang ada di delapan Polres jajaran...

Meriahkan HUT ke 29, Pemda Halteng Gelar Jalan Sehat

LENTERA MALUT -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng menggelar jalan sehat dalam rangka HUT Kabupaten Halteng yang ke- 29. Lokasi star jalan sehat di depan...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...