Rehab Pandopo Falcilno Dinilai Proyek Siluman, Komisi III Segera Bertindak

BERITA TERKAIT

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim),...

MALUT.LENTERA.CO.ID — Proyek rehab Pandopo Falcilno yang disinyalir sebagai proyek siluman lantaran pihak rekanan tidak memasang papan nama proyek agar publik dapat mengetahui nama perusahaan, nilai proyek dan jangka waktu pekerjaan ini, membuat Komisi III, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah bakal bertindak.

Anggota Komisi III, DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad melalui pesan WhatsApp-nya ke reporter Lentera.co.id pada Selasa, 9 Juli 2019 mengatakan, pihaknya dari komisi 3 akan menindak lanjuti informasi soal proyek tersebut dengan meninjau langsung ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Pandopo Falcilno Weda.

“Kalau memang benar bahwa pekerjaan rahabilitasi Pandopo Falcilno yang dikerjakaan oleh pihak ke 3 itu tidak ada papan proyek, maka saya pastikan pihak kontraktor melanggar prinsip – prinsip pengadaan Barang dan Jasa Sabagaimana yang diisyaratkan dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jada Pemerintah Pasal 6 poit (a) s/d (g). Dimana prinsip tranparansi, keterbukaan dan akuntabel harus ditaati sehingga masyarakat juga turut melakukan pengawasan terhadap setiap program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD,” kata Nuryadin.

Proyek Rehab Pandopo Falcilno

Wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU agar tidak bole melakukan pembiyaran. “Karena setahu saya, pekerjaan rehabitasi ini sudah kali ke dua. Dalam APBD 2018 juga dianggarkan sekiar 1 M. APBD 2019 juga di anggarkan,” ujarnya.

Karena itu, kata Yadin sapaan karib Nuryadin ini menegaskan kepada pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Anggota DPRD yang kembali terpilih pada Pemilu Legislatif 2019 ini menjelaskan, bahwa secara tekhnis, mekanisme tender maupun lelang itu dilakukan oleh bagian ULP, tetapi kebijakan anggaran ada di DPRD sehingga dalam waktu dekat, ia bersama rekan-rekan di DPRD akan memanggil Dinas PU dan Bagian ULP untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, maka itu sebuah kesengajaan pembiayaran yang dilakukan oleh dinas tekhnis dan pihak rekanan makan. Dan bila demikian, maka komisi 3 akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk blacklist rekanan tersebut dan kepada Bupati dan Wakil untuk mengevaluasi kinerja dinas yang bersangkutan,” tutur Yadin.

“Ingat, bahwa kebijakan anggaran sekecil apapun harus mendapat persetujuan DPRD walaupun dalam kondisi yang forcs mayur,” tegasnya.

Rep: Fandy/Red: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Rapimda, Ketua DPD Malut BS Minta OSO Kembali Pimpin Partai Hanura

LENTERA MALUT -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat Pimpinan Daerah...

Bupati Halteng Lantik Pejabat Hasil Roling, Elang: ini Perombakan Sistemik

LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) melantik pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Halteng pada Selasa, 15...

Bupati Elang: Perombakan Sistemik Dilakukan untuk Memperkuat Birokrasi Halteng

LENTERA MALUT – Demi memperkuat sistem pemerintahan daerah, Bupati Edi Langkara (Elang) bersama Wakil Bupati Abdurahim Ode Yani (Rahim), kabupaten Halmahera Tengah, bakal melakukan...

Kapolda Malut Serahkan 45 Ranmor ke Bahabinkamtibmas Polres Jajaran

LENTERA MALUT - Polda Maluku Utara (Malut) melaksanakan Pendistribusian 45 Kendaraan Bermotor (Ranmor) Roda dua (R2) kepada Bhabinkamtibmas yang ada di delapan Polres jajaran...

Meriahkan HUT ke 29, Pemda Halteng Gelar Jalan Sehat

LENTERA MALUT -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng menggelar jalan sehat dalam rangka HUT Kabupaten Halteng yang ke- 29. Lokasi star jalan sehat di depan...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...