oleh

Rehab Pandopo Falcilno Dinilai Proyek Siluman, Komisi III Segera Bertindak

MALUT.LENTERA.CO.ID — Proyek rehab Pandopo Falcilno yang disinyalir sebagai proyek siluman lantaran pihak rekanan tidak memasang papan nama proyek agar publik dapat mengetahui nama perusahaan, nilai proyek dan jangka waktu pekerjaan ini, membuat Komisi III, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah bakal bertindak.

Anggota Komisi III, DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad melalui pesan WhatsApp-nya ke reporter Lentera.co.id pada Selasa, 9 Juli 2019 mengatakan, pihaknya dari komisi 3 akan menindak lanjuti informasi soal proyek tersebut dengan meninjau langsung ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Pandopo Falcilno Weda.

“Kalau memang benar bahwa pekerjaan rahabilitasi Pandopo Falcilno yang dikerjakaan oleh pihak ke 3 itu tidak ada papan proyek, maka saya pastikan pihak kontraktor melanggar prinsip – prinsip pengadaan Barang dan Jasa Sabagaimana yang diisyaratkan dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jada Pemerintah Pasal 6 poit (a) s/d (g). Dimana prinsip tranparansi, keterbukaan dan akuntabel harus ditaati sehingga masyarakat juga turut melakukan pengawasan terhadap setiap program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD,” kata Nuryadin.

Proyek Rehab Pandopo Falcilno

Wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU agar tidak bole melakukan pembiyaran. “Karena setahu saya, pekerjaan rehabitasi ini sudah kali ke dua. Dalam APBD 2018 juga dianggarkan sekiar 1 M. APBD 2019 juga di anggarkan,” ujarnya.

Karena itu, kata Yadin sapaan karib Nuryadin ini menegaskan kepada pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Anggota DPRD yang kembali terpilih pada Pemilu Legislatif 2019 ini menjelaskan, bahwa secara tekhnis, mekanisme tender maupun lelang itu dilakukan oleh bagian ULP, tetapi kebijakan anggaran ada di DPRD sehingga dalam waktu dekat, ia bersama rekan-rekan di DPRD akan memanggil Dinas PU dan Bagian ULP untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, maka itu sebuah kesengajaan pembiayaran yang dilakukan oleh dinas tekhnis dan pihak rekanan makan. Dan bila demikian, maka komisi 3 akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk blacklist rekanan tersebut dan kepada Bupati dan Wakil untuk mengevaluasi kinerja dinas yang bersangkutan,” tutur Yadin.

“Ingat, bahwa kebijakan anggaran sekecil apapun harus mendapat persetujuan DPRD walaupun dalam kondisi yang forcs mayur,” tegasnya.

Rep: Fandy/Red: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *