oleh

KLJH Minta Bupati Halteng Evaluasi Kabag Humas. Ini Alasannya

MALUT.LENTERA.CO.ID – Komunitas Jurnalis Halmahera Tengah (KJLH) meminta kepada Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati dan Abdurahim Odeyani agar mengevaluasi Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Halteng, Yusmar Ohorela.

Pasalnya, Kabag Humas, Yusmar Oherella yang menjadi juru bicara pemerintah daerah itu tidak maksimal mempromosikan program pemerintah daerah maupun mempublikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, baik di dalam maupun luar daerah.

Tidak hanya itu, Bagian Humas dan Protokeler Setda Halteng juga gagal mengelola beberapa item kegiatan kehumasan yang penting untuk dilakukan.

“Kabag Humas harus agresif mensosialisasikan dan aktif mempublikasikan program dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijalankan melalui kegiatan di daerah mapun luar daerah melalui media massa,” kata Sekretaris KJLH, Syahbuddin Farid pada reporter, Ahad, 7 Juli 2019.

Lanjut Syahbuddin, Kabag Humas harus menjadi penerang dan menginformasi kepada masyarakat berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah daerah soal kemajuan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah itu sendiri.

Selain itu, kata Syahbuddin, bahwa Kabag Humas harus mampu menciptakan iklim yang harmonis, kondisif antara pemerintan dan pihak publik, ” Isu dan Opini yang beredar dipublik itu harus mampu dijelaskan oleh Humas,” ujarnya.

“Kepala Bagian Kehumasan harus terbuka dan komunikatif, tidak bisa tertutup atas aktifitas Bupati dan Wakil Bupati di dalam daerah maupun diluar daerah “humas harus tampil terdepan dan komukatif untuk menjawab tantangan dari publik itu”.

Betapa tidak, tugas dan fungsi bagian humas salah satunya adalah mengimplentasikan undang undang nomor 14 tentang keterbukaan informasi Publik (KIP). Dimana undang-undang menjelaskan jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

“Jadi tidak bisa tertutup, harus terbuka dan sampaikan secara resmi di media massa,” ujarnya.

Berkait itu, Kabag Humas saat dikonfirmasi via WhatsaApp terkait agenda bupati keluar daerah pun mengaku dirinya tidak mengetahui.

“Agendanya tidak tahu. Tapi kemarin saya diberitahu bahwa, pak Bupati ke Jakarta untuk ketemu dengan Dirjen Otda. Jelasnya, WA saja kaban Hukum karena beliau yang dampingi pak Bupati,”

Rep: Fhandi/Red: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *