Rilis Pers: PT. MHI Merampas Tanah Warga Wasile

BERITA TERKAIT

Pimpin Apel Pergeseran Personel PAM Pilkada, Kapolda Tekankan Komitmen Netralitas Polri

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin langsung Apel Pergeseran...

Wujudkan Kampung Tangguh, Kapolda Malut Pimpin Panen Raya du Kelurahan Sasa

LENTERA MALUT -- Guna mendukung program Pemerintah khususnya ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19, Polda Maluku Utara dan jajaran...

Nuryadin: Sesama Anggota DPRD Jangan Saling Mengomentari, Saya tidak Butuh Klarikasi Anda

LENTERA MALUT – Kembali menanggapi polemik APBD 2021, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad menjelaskan, bahwa Permendagri 90...

Pers Rilis: Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara

- Advertisement -

“Mendesak Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera cabut izin dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 PT.Maha Karya Hutan Indonesia”

Sejak dikeluarkan izin oleh Gubernur Maluku Utara dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017, PT. Mahakarya Hutan Indonesia (PT.MHI) mendapat peluang untuk merampas tanah warga di 3 (tiga) Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), dengan konsesi seluas 36.860 Hektare (Ha).

Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan industri kayu ini secara sewenang-wenang mengklaim mendapatkan izin produksi. Padahal tidak ada bukti. 17 Desa di 3 Kecamatan Wasile, yakni Desa; Hilaitetor, Iga, Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Make, Foli, Tatam, Labi-Labi, Bololo, Marimoi, Majiko, Dowongi Jaya Dan Tutuling Jaya, tak pernah mengetahui adanya izin tersebut.

Izin Perampasan Lahan

Dalih izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan merujuk menggunakan SK Gubernur dan lembaga terkait, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini tanpa adanya keterlibatan masyarakat 17 Desa di Kecamatan Wasile Timur, Tengah dan Utara. Artinya, sejak awal PT. MHI telah melanggar hak normatif warga.

Tidak hanya itu, PT.MHI pun, sejak beroperasi pada 2018 lalu, tidak menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hak warga sengaja diabaikan. Pemilik lahan perkebunan dan hutan tak pernah dilibatkan saat membicarakan Amdal.

Modus pencurian lahan diubah. PT MHI dengan segala keboborokannya, mengimingi warga melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang, sebenarnya tak lain hanyalah kepentingan segelintir orang dan untuk meredam gerakan warga yang kian menguat. Ekspolitasi dan perampasan lahan menjadi agenda utama Perusahaan tanpa adanya izin yang jelas.

Klaim atas izin pengelolaan kayu itu sudah berulang kali. Misalnya, baru-baru ini, Direksi PT.MHI, Petrus mengatakan perusahan tidak punya masalah soal izin. Ia mengklaim izin tersebut ada sejak 2017 lalu melalui SK dan 100% tak punya masalah.

Sementara, Kepala Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yusran H. Noho, juga mengklaim hal serupa. Ia justru mengumbar kebohongan kepada publik dengan mengatakan warga telah menikmati CSR yang dibentuk tim PT.MHI.

Sejak digelar aksi pada pekan lalu didepan Kantor Gubenur Maluku Utara, Pemprov melalui Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Nirwan MT. Ali, didepan massa aksi dan sejumlah awak media mengatakan tidak ada izin pengelolaan kayu oleh PT.MHI, bahkan mengklaim saat ini Pemrov maupun Gubernur Malut belum pernah mengeluarkan izin produksi disektor manapun, termasuk industri kayu. Ia bahkan berjanji akan membentuk tim untuk turun langsung dilapangan.
Nasib warga Wasile bak bola pimpong, pemerintah saling melempar tanggung-jawab dan melepas tangan.

Membuat kita berkesimpulan bahwa pemerintah hanyalah boneka pemodal, tak punya itikad baik mengurus nasib rakyatnya dan malah menyerang balik. Keperihakan pemerintah sangat jelas, berada dipihak korporat, terutama PT.MHI.

Krirminalisasi Warga dan Kerusakan lingkungan

Tidak hanya sebatas itu, lahan sebagai penghidupan untuk mencari makan, minum, biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain tak bisa lagi dimanfaatkan warga lantaran kerap diintimidasi oleh aparat negara, yakni tentara dan polisi yang digunakan pihak perusahaan sebagai tameng penjaga modal. Banyak kebun warga yang rusak, seperti tanaman bulanan, akibat dari penebangan membabi-buta.

Disana juga terdapat bascamp-bascamp polisi dan tentara untuk mengamankan bisinis perusahaan dari perlawanan warga. Akibatnya, warga dibuat tak berdaya bak orang asing. Untuk pergi kekebun saja, warga harus mendapat izin, lapor kepada polisi dan tentara. Seolah-olah, warga menjadi pencuri dikebunnya sendiri.

Izin produksi kayu, yang, katanya selama 45 tahun ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsung hidup warga Wasile. Pengrusakan tamanan, intimidasi warga, kerusakan lingkungan, tanaman warga yang tertimpa tak pernah ada diganti rugi, dan kebun-kebun warga yang dirusak adalah niscaya demi berlangsungnya ekspolitasi besar-besaran untuk akumulasi modal PT. MHI.

Logika modal memang brengsek. Tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa ngehek, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga yang tak berdaya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi serigala atas sesama warga. Warga dibuat untuk saling memusuhi demi proyek perusak lingkungan.

Agenda Perjuangan Kita

Kita tentu tidak akan membiarkan derita rakyat, terutama ratusan petani di Kecamatan Wasile berlanjut.

Pemodal, atau yang kami sebut kapitalisme, akan terus melakukan segala cara untuk mendapat lahan produksi demi kepentingan akumulasi skala besar. Keuntungan mengalir dikantong segelintir, dan dampak buruknya harus diterima warga. Perampasan ruang hidup, kerusakan ekologi, rusaknya ekosistem hutan, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran akan menjadi wajah baru saat dan pasca beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, ini adalah fakta, bahwa penindasan dan perampasan ruang hidup dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh rezim berkuasa, pemodal, dan kaki tangannya, yakni TNI-Polri.

Sehingga, kita juga harus membangun kekuatan politik, dengan keyakinan bahwa warga bisa memang. Kemenangan warga bisa tercapai, jika kita, mahasiswa, perempuan, seniman, kaum miskin kota, bisa bersatu dan memperluas solidaritas. Warga Wasile sudah sadar, dan sudah mau melawan. Apa mungkin, kaum terdidik hanya diam?

Dengan dasar itu, kami, atas nama Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara tetap komitmen untuk menuntut dan mendesak dengan tegas, PT. MHI adalah sumber kejahatan yang merampas hak warga, lahan, hutan dan pembunuhan terhadap kehidupan masyarakat 3 kecamatan yang ada di Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga sikap kami dengan tegas:

1.Tutup PT.Mahakarya Hutan Indonesia (PT.MHI) dan Cabut IUPHHK-HA
2.Ganti rugi tanaman warga yang dihancurkan PT.Mahakarya hutan Indonesia
3.Tarik polisi dan tentara dari lokasi perusahan PT.Mahakarya hutan Indonesia
4.Stop intimidasi Warga Kecamatan Wasile dalam bentuk dan alasan apapun.

Ternate, 1 Juni 2019

Komite Solidaritas Perjungan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
Sekolah Bersama (Sekber) Malut
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
Serikat Perempuan Indonesia (Srikandi) KOMITMEN
Samurai-Malut
Fadodara Institut
FKGMT
Indvidu pro-demokrasi; Arit, Ilox

Pimpin Apel Pergeseran Personel PAM Pilkada, Kapolda Tekankan Komitmen Netralitas Polri

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin langsung Apel Pergeseran Pasukan Personel yang akan melaksanakan...

Wujudkan Kampung Tangguh, Kapolda Malut Pimpin Panen Raya du Kelurahan Sasa

LENTERA MALUT -- Guna mendukung program Pemerintah khususnya ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19, Polda Maluku Utara dan jajaran melaksanakan Program Kampung Tangguh ketahanan...

Nuryadin: Sesama Anggota DPRD Jangan Saling Mengomentari, Saya tidak Butuh Klarikasi Anda

LENTERA MALUT – Kembali menanggapi polemik APBD 2021, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad menjelaskan, bahwa Permendagri 90 tentang Kedefikasi maupun Permendagri 70...

Polemik APBD 2021, JPKP: Tunjukan DPR Bukan Wakil Pemerintah

LENTERA MALUT – Polemik anggota DPRD soal pengesahan APBD 2021 yang dinilai lambat itu, mendapat tanggapan dari Humas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Rosihan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Pjs. Bupati Taliabu ajak Warga ‘Sadar’ Protokol Kesehatan

LENTERA MALUT - Taman Kota Bobong kini menjadi sarana kampanye masker atau protokol kesehatan oleh Tim Satgas Pencegahan dan Penaganan Covid-19 di wilayah setempat. Ini...

Tak Indahkan Protokol Covid-19, Pjs Bupati : Taman Bobong Bakal Ditutup

LENTERA MALUT - Tidak taat protokol kesehatan, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Drs. Maddaremmeng mempertegas bakal menutup taman Kota Bobong. "Langkah untuk menutup...

139 CPNSD Pulau Taliabu, Selamat Bergabung

LENTERA MALUT - Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado telah mengumumkan kelulusan 139 peserta yang...

Pjs Bupati Drs Maddaremmeng Lakukan Kunjungan Perdana ke DPRD Taliabu

LENTERA MALUT -- Pjs Bupati, Drs. Maddaremmeng berkunjungan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pultab) pafa Senin, 26 Oktober 2020. Melalui Kepala...

Pjs Bupati Pultab Tinjau Langsung Kendala Sampah di TPA

LENTERA MALUT - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu (Pultab) Drs. Maddaremmeng, M.Si meninjau secara langsung tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang terletak di...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -