Rilis Pers: PT. MHI Merampas Tanah Warga Wasile

BERITA TERKAIT

Panglima TNI Bersama Kapolri Kunjungi Maluku Utara

LENTERA MALUT -- Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol. Suroto, beserta Forkopimda Provinsi Malut menyambut kedatangan Panglima TNI dan...

Aksi Kamisan: Selamatkan Ake Jira Dari Ancaman PT. IWIP dan PT. WBN

LENTERA MALUT -- Aksi kamisan kembali di gelar di pelataran jalan taman kota Landmark, depan kantor Walikota Ternate, pada...

AGK Sambut Kuker Panglima TNI dan Kapolri di Morotai

LENTERA MALUT -- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba menyambut Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal...

Pers Rilis: Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara

“Mendesak Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera cabut izin dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 PT.Maha Karya Hutan Indonesia”

Sejak dikeluarkan izin oleh Gubernur Maluku Utara dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017, PT. Mahakarya Hutan Indonesia (PT.MHI) mendapat peluang untuk merampas tanah warga di 3 (tiga) Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), dengan konsesi seluas 36.860 Hektare (Ha).

Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan industri kayu ini secara sewenang-wenang mengklaim mendapatkan izin produksi. Padahal tidak ada bukti. 17 Desa di 3 Kecamatan Wasile, yakni Desa; Hilaitetor, Iga, Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Make, Foli, Tatam, Labi-Labi, Bololo, Marimoi, Majiko, Dowongi Jaya Dan Tutuling Jaya, tak pernah mengetahui adanya izin tersebut.

Izin Perampasan Lahan

Dalih izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan merujuk menggunakan SK Gubernur dan lembaga terkait, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini tanpa adanya keterlibatan masyarakat 17 Desa di Kecamatan Wasile Timur, Tengah dan Utara. Artinya, sejak awal PT. MHI telah melanggar hak normatif warga.

Tidak hanya itu, PT.MHI pun, sejak beroperasi pada 2018 lalu, tidak menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hak warga sengaja diabaikan. Pemilik lahan perkebunan dan hutan tak pernah dilibatkan saat membicarakan Amdal.

Modus pencurian lahan diubah. PT MHI dengan segala keboborokannya, mengimingi warga melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang, sebenarnya tak lain hanyalah kepentingan segelintir orang dan untuk meredam gerakan warga yang kian menguat. Ekspolitasi dan perampasan lahan menjadi agenda utama Perusahaan tanpa adanya izin yang jelas.

Klaim atas izin pengelolaan kayu itu sudah berulang kali. Misalnya, baru-baru ini, Direksi PT.MHI, Petrus mengatakan perusahan tidak punya masalah soal izin. Ia mengklaim izin tersebut ada sejak 2017 lalu melalui SK dan 100% tak punya masalah.

Sementara, Kepala Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yusran H. Noho, juga mengklaim hal serupa. Ia justru mengumbar kebohongan kepada publik dengan mengatakan warga telah menikmati CSR yang dibentuk tim PT.MHI.

Sejak digelar aksi pada pekan lalu didepan Kantor Gubenur Maluku Utara, Pemprov melalui Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Nirwan MT. Ali, didepan massa aksi dan sejumlah awak media mengatakan tidak ada izin pengelolaan kayu oleh PT.MHI, bahkan mengklaim saat ini Pemrov maupun Gubernur Malut belum pernah mengeluarkan izin produksi disektor manapun, termasuk industri kayu. Ia bahkan berjanji akan membentuk tim untuk turun langsung dilapangan.
Nasib warga Wasile bak bola pimpong, pemerintah saling melempar tanggung-jawab dan melepas tangan.

Membuat kita berkesimpulan bahwa pemerintah hanyalah boneka pemodal, tak punya itikad baik mengurus nasib rakyatnya dan malah menyerang balik. Keperihakan pemerintah sangat jelas, berada dipihak korporat, terutama PT.MHI.

Krirminalisasi Warga dan Kerusakan lingkungan

Tidak hanya sebatas itu, lahan sebagai penghidupan untuk mencari makan, minum, biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain tak bisa lagi dimanfaatkan warga lantaran kerap diintimidasi oleh aparat negara, yakni tentara dan polisi yang digunakan pihak perusahaan sebagai tameng penjaga modal. Banyak kebun warga yang rusak, seperti tanaman bulanan, akibat dari penebangan membabi-buta.

Disana juga terdapat bascamp-bascamp polisi dan tentara untuk mengamankan bisinis perusahaan dari perlawanan warga. Akibatnya, warga dibuat tak berdaya bak orang asing. Untuk pergi kekebun saja, warga harus mendapat izin, lapor kepada polisi dan tentara. Seolah-olah, warga menjadi pencuri dikebunnya sendiri.

Izin produksi kayu, yang, katanya selama 45 tahun ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsung hidup warga Wasile. Pengrusakan tamanan, intimidasi warga, kerusakan lingkungan, tanaman warga yang tertimpa tak pernah ada diganti rugi, dan kebun-kebun warga yang dirusak adalah niscaya demi berlangsungnya ekspolitasi besar-besaran untuk akumulasi modal PT. MHI.

Logika modal memang brengsek. Tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa ngehek, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga yang tak berdaya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi serigala atas sesama warga. Warga dibuat untuk saling memusuhi demi proyek perusak lingkungan.

Agenda Perjuangan Kita

Kita tentu tidak akan membiarkan derita rakyat, terutama ratusan petani di Kecamatan Wasile berlanjut.

Pemodal, atau yang kami sebut kapitalisme, akan terus melakukan segala cara untuk mendapat lahan produksi demi kepentingan akumulasi skala besar. Keuntungan mengalir dikantong segelintir, dan dampak buruknya harus diterima warga. Perampasan ruang hidup, kerusakan ekologi, rusaknya ekosistem hutan, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran akan menjadi wajah baru saat dan pasca beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, ini adalah fakta, bahwa penindasan dan perampasan ruang hidup dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh rezim berkuasa, pemodal, dan kaki tangannya, yakni TNI-Polri.

Sehingga, kita juga harus membangun kekuatan politik, dengan keyakinan bahwa warga bisa memang. Kemenangan warga bisa tercapai, jika kita, mahasiswa, perempuan, seniman, kaum miskin kota, bisa bersatu dan memperluas solidaritas. Warga Wasile sudah sadar, dan sudah mau melawan. Apa mungkin, kaum terdidik hanya diam?

Dengan dasar itu, kami, atas nama Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara tetap komitmen untuk menuntut dan mendesak dengan tegas, PT. MHI adalah sumber kejahatan yang merampas hak warga, lahan, hutan dan pembunuhan terhadap kehidupan masyarakat 3 kecamatan yang ada di Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga sikap kami dengan tegas:

1.Tutup PT.Mahakarya Hutan Indonesia (PT.MHI) dan Cabut IUPHHK-HA
2.Ganti rugi tanaman warga yang dihancurkan PT.Mahakarya hutan Indonesia
3.Tarik polisi dan tentara dari lokasi perusahan PT.Mahakarya hutan Indonesia
4.Stop intimidasi Warga Kecamatan Wasile dalam bentuk dan alasan apapun.

Ternate, 1 Juni 2019

Komite Solidaritas Perjungan untuk Petani Wasile (KSPPW) Maluku Utara

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
Sekolah Bersama (Sekber) Malut
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
Serikat Perempuan Indonesia (Srikandi) KOMITMEN
Samurai-Malut
Fadodara Institut
FKGMT
Indvidu pro-demokrasi; Arit, Ilox

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Panglima TNI Bersama Kapolri Kunjungi Maluku Utara

LENTERA MALUT -- Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol. Suroto, beserta Forkopimda Provinsi Malut menyambut kedatangan Panglima TNI dan...

Aksi Kamisan: Selamatkan Ake Jira Dari Ancaman PT. IWIP dan PT. WBN

LENTERA MALUT -- Aksi kamisan kembali di gelar di pelataran jalan taman kota Landmark, depan kantor Walikota Ternate, pada Kamis, 16 Januari 2020. Massa...

AGK Sambut Kuker Panglima TNI dan Kapolri di Morotai

LENTERA MALUT -- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba menyambut Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis saat kunjungan kerja...

Laporan Pengrusakan Lahan Kakek Ini Mangkir di Polsek Satu Tahun Lamanya

LENTERA MALUT - Laporan peristiwa dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman, yang dialami oleh seorang kakek tua Abdurrahman Umasangaji (69), di Desa Woyo Kecamatan Taliabu...

16 Anggota Dewan dan 6 Staf Sekretariat DPRD Halteng Keluar Daerah, ini Agendanya

LENTERA MALUT -- Tiga Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halteng Provinsi Maluku Utara keluar daerah, bersama 6 staf Sekretariat DPRD, dalam rangka...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...