oleh

SC-MU Kampanyekan Berbagai Perampasan Ruang Hidup di Malut

TERNATE, LENTERA.CO.ID — Sekolah Critis Maluku Utara (SC-MU) menggelar aksi didepan Wali Kota Ternate, Taman Nukila dan Pasar Barito pada, Selasa, 25 Juni 2019. Masa aksi ini mengkampanyekan beragam persoalan perampasan ruang hidup di Maluku Utara.

Terutama, terkait dengan Izin Perkebunan Sawit PT. Manggala Rimba Sejahtera di Wilayah Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Perusahan ini terus ditolak oleh warga dan mahasiswa, namun izin produksi terus berlanjut.

Baca: Peringati Harla ke 8, SC MU Gelar Dialog Publik: Kristalisasi Gerakan Mahasiswa

Selain di Patani, massa aksi juga mengkampanyekan perusakan lingkungan di 10 Kabupaten Kota Malut. Misalnya masyarakat pulau Gebe yang menderita hampir 40 tahun akbit dikepung polusi dan gersangnya dampak dari lubang galian tambang.

Begitu juga masyarakat Gane, di Halmahera Selatan. Seperti di jajah oleh PT. Korindo, Perusahan Perkebunan Sawit.

“Dan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan turut biarkan malapetaka yang menimpa masyarakat dan memperpanjang penderitaan petani kelapa kopra di Gane,” kata Kordinator Aksi, La’Ode Sahrul, seperti dalam rilis yang diterima redaksi lentera.co.id, Selasa 25 Juni 2019.

Baca: Pemprov Malut Tidak Tahu Ada Izin Pengelolaan Kayu PT. MHI di Haltim

FPPMW: Sangat ‘Tofor’ cara Berfikir BLH Malut dan PT. MHI terkait Masalah Tanah di Wasile

Selain itu, kata La’Ode, jumlah izin usaha pertambangan di Maluku Utara berjumlah 313. “Tandanya ruang hidup rakyat Maluku Utara dalam bahaya karena lajunya deforestasi yang dampaknya merusak dan membunuh manusia dilingkungan setempat,” tandasnya.

Pemerintah pun, kata dia acuh dan selalu memandang sebelah mata. Padahal banyak persoalan yang terjadi.

Oleh karena itu, massa aksi dengan jumlah puluhan orang ini mendesak agar segera selesaikan penderitaan dan malapetaka yang dilakukan PT. Korindo terhadap masyarakat Gane, juga desak agar cabut PT. Gamping di Wilayah Desa Sagea-Kiya Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah.

Massa aksi juga menuntut agar PLTU di Tidore hentikan aktivisanya karena debunya meracuni warga Kelurahan Rum. Harga kopra juga harus dinaikkan dengan harga 10.000/kg dan membangun Industri Minyak Kelapa dibawah kendali Petani (Rakyat)

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyerukan agar dibangun Industri Perikanan dibawah kendali Nelayan, dan Usir Kapal Asing di Perairan Maluku Utara, dan Cabut Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Maluku Utara yang pastinya akan merusak lingkungan hidup masyarakat Maluku Utara serta wujudkan Perda perlindungan pohon sagu

Editor: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *