oleh

FPPMW: Sangat ‘Tofor’ cara Berfikir BLH Malut dan PT. MHI terkait Masalah Tanah di Wasile

MALUT.LENTERA.CO.ID — Komentar sindiran kepala penegakan hukum Badan Lingkungan Hidup (BLH) Maluku Utara (Malut), Yusran H. Noho dan Direksi PT. Mahakarya Hutan Indonesia (PT. MHI), Petrus, di mediapatriot (online), terkait aksi sejumlah organisasi gabungan warga dan mahasiswa yang menuntut agar dicabutnya izin PT. MHI, tidak objektif dan tanpa dasar.

Hal itu dikatakan oleh Rudhy Pravda, seorang aktivis yang turut mengorganisir warga Wasile dan juga tergabung dalam aliansi perjuangan, Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa Wasile (FPPMW), kepada redaksi lentera.co.id, pada Minggu, 23 Juni 2019 malam.

“Baik BLH Malut maupun Direksi PT. MHI, tidak memikirkan dampak lingkungan dan berkurangnnya akses masyarakat atas hutan,” tutur Rudhy.

Baca juga:
FPPM Wasile aksi protes, desak tutup PT. MHI dan kembalikan tanah warga

Misalnya, Yusran mengatakan sumber daya alam perlu dikelola dan membutuhkan orang berinvestasi agar menekan angka pengangguran. Dan mengingatkan pada masyarakat agar tidak terprovokasi atas aksi yang digelar oleh FPPMW.

Menanggapi itu, Rudhy bilang pernyataan macam itu sangat jauh dari realitas. Karena hal paling kongkrit dan tidak bisa dipungkiri, kata dia, masyarakat yang (khususnya) berada di wilayah pesisir Wasile bukan masyarakat penambang (kayu).

Secara totalitas, masyarakat yang mendiami lembah dan pesisir Wasile berprofesi sebagai petani dan nelayan. “Dengan kata lain masyarakat tidak membutuhkan adanya perusahaan atau tambang,” terang Rudhy.

Kalau indikator masuk dan beroperasinya perusahaan itu dikatakan akan mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan, kata Rudhy, itu merupakan cara berfikir yang keliru.

Sumber: gambar dikirm rudhy. Pernah dimuat oleh beberapa media. Termasuk Aman Malut.

Karena kata Rudhy, masyarakat sudah merasakan bagaimana dampak langsung dari kerusakan ekologi setelah perusahaan kayu PT. Nusa Padma angkat kaki. Terutama, masyarakat yang ada di Wasile Tengah.

”Masyarakat (di tiga kecamatan tersebut) telah belajar banyak dari masuk dan beroperasinya PT. Nusa Padma yang jauh lebih dulu hadir dari PT. MHI,” cetusnya.

Setelah PT. Nusa Padma angkat kaki, warga bukan sejatera, akan tetapi banjir yang menggerutu lantaran berubahnya ekosistim alam yang dirusak.

Dokumen aksi protes warga. Sumber: gambar dikirm rudhy. Pernah dimuat oleh beberapa media.

Terkait aksi, kata Rudhy, warga juga pernah melakukan protes terhadap PT. MHI pada 2018 lalu. Saat itu, warga bahkan memboikot basecamp perusahaan. Protes tersebut, harus dilihat sebagai masalah serius atas pengrusakan hutan skala besar dan perampasan hak masyarakat atas kawasan hutan.

Baca: Pihak Kampus Unibrah Sofifi Gagalkan Nobar dan Diskusi Soal Petani Wasile

“Harusnya di investigasi secara detail oleh pemerintah dan juga dinas terkait bukan dilihat sebagai tindakan provokatif,” kata Rudhy, “Sangat tofor (pendek-red) cara berfikir BLH Malut dan PT. MHI,”

Bila pernyataan dari pihak BLH dan MHI bisa dibenarkan, maka kata dia, FPPMW bisa mengajukan bukti rekaman audio dan video tentang pengrusakan hutan dan klaim atas izin itu.

Klarifikasi Atas Aksi yang Salah “Disebutkan”

Selain menanggapi pernyataan BLH Malut dan Direksi PT. MHI, Rudhy juga turut mengomentari salah penulisan nama aliansi dan tanggal digelarnya aksi.

Aksi yang dimaksud itu awalnya digelar oleh Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa Wasile (FPPMW) dan kemudian oleh Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW). FPPMW menggelar aksi kampanye dibeberapa desa dan satu kantor kecamatan, Wasile Tengah, Haltim, pada hari Rabu, 12 Juni 2019. Sedang, KSPPW gelar aksi didepan kantor Gubernur Malut pada hari Kamis, 20 Juni 2019.

Artinya, pasca aksi di Wasile, lalu Komite aksi di ibu kota Provinsi Malut ini terbentuk. Tuntutannya serupa: cabut izin PT. MHI dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017. Izin tersebut diklaim oleh pihak perusahaan sudah “100% selesai”.

Perusahaan juga meraup konsesi lahan seluas 36.860 Hektare dari hasil SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Malut. Wilayah operasinya ada di 3 (tiga) kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Dan mencakup sekitar 17 Desa.

Pemprov Malut tidak tahu soal izin PT. MHI

Terkait izin SK itu, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Malut, mengakui sendiri dihadapan massa aksi KSPPW dan sejumlah media didepan kantor Gubernur Malut bahwa mereka tidak tahu ada izin tersebut. Ia bahkan baru mendengar izin itu dan berjanji akan membentuk tim untuk turun mencari kebenarannya.

Menurut dia, kalau ada izin, secara otomatis ada dokumennya yang tersimpan di kantor PTSP. Namun, sayangnya tidak ada. “Kita akan bentuk tim, kita croscek, kita akan cari tahu izin ini,” kata dia “Gubernur belum keluarkan izin-izin, jadi kita akan croscek,”

Baca juga:
Pemprov Malut Tidak Tahu Ada Izin Pengelolaan Kayu PT. MHI di Haltim
Demo Tuntut Cabut Izin PT. MHI, Pemprov Malut: Belum Ada Izin, Akan Bentuk Tim Turun

Warga Wasile di 3 (tiga) kecamatan Halmahera Timur (Hatim) ini, hingga kini masih berjuang mempertahankan tanahnya dari ancaman pengrusakan oleh PT. MHI, sebuah perusahaan yang bergerak diindustri kehutanan.

Perusahaan ini kerap melakukan penggusuran ditengah tanaman warga. Warga sendiri ketakutaan saat hendak beranjak kekebun.

Seperti dimuat dalam laman resmi Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut. Ketua Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Hatetabako, Wilson Y. Ngungaro
mengatakan perusahaan PT. MHI hanya mengumbar janji terkait tenaga kerja lokal, pembentukan kelompok pertanian, beasiswa, rumah ibadah, dan sarana lainnya

“Padahal tidak terealisasi,” katanya saat melakukan konferensi Pers di Rumah AMAN pada Februari 2019 lalu, mengutip Aman.

Reporter/Editor: Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *