Pemprov Malut Tidak Tahu Ada Izin Pengelolaan Kayu PT. MHI di Haltim

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

MALUT.LENTERA.CO.ID — “Sebelumnya saya minta, tolong lihatkan SK itu, yang tadi ade-ade koar-koar. Ada SK fisiknya tidak?,” tanya staf ahli Gubernur Malut, Yusuf Marsaoly, kepada sejumlah masa aksi didepan kantor Gubernur Maluku Utara saat hering terbuka, pada Kamis 20 Juni 2019.

Baca juga: FPPM Wasile aksi protes, desak tutup PT. MHI dan kembalikan tanah warga

SK fisik yang dia maksud itu SK lengkap yang katanya ditandangani oleh Gubernur Malut atas konsesi lahan seluas 36.860 Hektare kepada PT. Mahakarya Hutan Indonesia.

Kordinator Aksi, Rudhy Pravda, langsung menjawab dengan mengatakan itu tugas pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Malut untuk mencari tahu data (atau SK fisik-red) “Kita hanya ambil hasil data dari rilisan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa media lainnya,”

Selian itu, kata Rudhy, pihak PT. MHI melalui Hamsa Tomagola, dibeberapa media, mengklaim bahwa keberadaan PT. MHI sudah berdasarkan SK yang dikeluarkan gubernur dengan Izin nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tersebut.

Kedatangan massa aksi dikantor Gubernur itu untuk mempertanyakan klaim tersebut. Benar tidaknya izin itu hanya pihak Gubernur yang tahu, karena izin itu keluar dari pemerintah Provinsi Malut.

Wilayah konsesi itu berada di 3 (tiga) kecamatan Wasile Halmahera TImur (Haltim). Ada sekitar 17 Desa yang terjaring didalam areal produksi. Yakni, Desa Hilaitetor, Iga, Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Make, Foli, Tatam, Labi-Labi, Bololo, Marimoi, Majiko, Dowongi Jaya dan Tutuling Jaya.

Warga di 17 Desa ini tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan dan sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hak warga diabaikan dengan menggunakan dalihizin HPH dan IUPHHK-HA untuk meredam gerakan warga.

Baca juga:
Pihak Kampus Unibrah Sofifi Gagalkan Nobar dan Diskusi Soal Petani Wasile

Dituduh ‘Bubarkan’ Nobar dan Diskusi, Dekan Unibrah: Bukan Dibubarkan, Tapi Belum Diizinkan

Namun, staf ahli Gubernur itu menjawab dengan terbata-bata. Tidak jelas. Lagi-lagi dia hanya menanyakan SK fisik tanpa memaparkan apa yang ditanyakan massa aksi.

Selain Yusuf, yang mewakili dari kantor Gubernur untuk menemui massa aksi yang tergabung dalam Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) Malut itu, diantaranya, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Malut, Nirwan MT. Ali dan Kadis Tambang, Imam Nakdhy.

Saat bicara, Kadis PTSP Malut, Nirwan MT. Ali, sendiri mengakui baru mendengar SK itu. Namun, disisi lain ia mengatakan terjadi perubahan kebijakan tentang pelayanan di Provinsi Malut. Mereka bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Persoalan keluar izin (yang terkait) sekarang, kita terintegtasi dengan KPK. Jadi tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan,” kata Kadis PTSP Malut.

Terkait izin SK itu, Nirwan bilang dia akan bentuk tim dan akan mencari tahu. “Kita akan croscek, kita akan cari tahu izin ini,”

Walau demikian, ia juga bilang kewenangan IUPHHK-HA ada dipusat, bukan di Provinsi Malut. “Gubernur belum keluarkan izin-izin, jadi kita akan croscek,” terangnya

SK tersebut, jika tidak benar, Ia akan tuntut. Dia juga akan melihat SK fisiknya karena belum terdaftar di PTSP. Jika izin masuk, berarti ada dokumennya. Namun, Nirwan sendiri mengakui tidak ada izin tersebut didalam dokumen-dokumen PTSP.

PTSP sendiri adalah lembaga Negara yang dibentuk untuk peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu. Jadi pelayanan perizinan dan non perizinan semua keluar dari PTSP.

Kewenangan perizinan semua keluar dari pemerintah pusat. Dan pemerintah provinsi Malut tidak pernah mengeluarkan izin. Seluruh prosedur, atau mekanisme kata Nirwan, harus masuk terlebih dahulu di PTSP. Ia bilang kalau ada kekeliruan dilapangan KPK akan turun tangan.

Pihaknya akan mencari dokumen asli sebagai legalitas. Dan jika nanti ditemukan, akan dilaporkan kepada gubernur dan wakil gubernur.

Menanggap paparan panjang itu, Rudhy bilang siap tunggu tim yang akan dibentuk dihutan yang telah babat sekitar 20 hektare di Wasile.

Baca juga: Diskusi Film “Chico Mendes” dan Perampasan Hutan Warga Haltim di Ibu Kota Malut

“Nanti bapak masuk ambil gambar lalu liat, kalau perusahaan yang izinnya tidak jelas ini kase hancur hutan dan merusak tanaman-tanaman warga,” pungkas Rudhy

Reporter/Editor: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...