Demo Tuntut Cabut Izin PT. MHI, Pemprov Malut: Belum Ada Izin, Akan Bentuk Tim Turun

BERITA TERKAIT

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten...

MALUT.LENTERA.CO.ID — Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile menggelar aksi protes didepan kantor Gubernur Maluku Utara (Malut), pada Kamis, 20 Juni 2019. Mereka menuntut agar Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, untuk mencabut izin produksi kayu PT. Mahakarya Hutan Indonesia.

Baca juga: Pemprov Malut Tidak Tahu Ada Izin Pengelolaan Kayu PT. MHI di Haltim

Izin dengan nomor SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017, ini meraup konsesi lahan seluas 36.860 Hektare. Wilayah operasinya ada di 3 (tiga) kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Dan mencakup sekitar 17 Desa.

Walau demikian, izin yang dikantongi perusahaan itu dinilai hanya klaim untuk perampasan tanah warga. Lantaran tidak pernah ada kejelasan terkait izin perusahaan itu. Warga juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan sosialisasi Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kordinator Aksi, Rudhy Pravda, dalam orasinya mengatakan, PT. MHI telah terbukti cacat secara hukum dan maladministrasi. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomot 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan.

Baca juga: FPPM Wasile aksi protes, desak tutup PT. MHI dan kembalikan tanah warga

Selain tidak jelas asalnya, perusahaan yang bergerak disektor kehutanan ini juga dicurigai hanya melanjutkan izin dari beberapa perusahaan terdahulu.

“Potensi pengrusakan hutan akan terus terjadi. Karena perusahaan ini tidak memiliki kejelasan, apakah dia memang perusahan yang sudah sejak awal hadir ataukah dia melanjutkan saham dari perusahaan lain,” kata Rudhy kepada sejumlah media, Kamis, 20 Juni 2019.

Oleh karena itu, mereka menuntut agar pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mencabut izin tersebut.

Pemerintah Provinsi tidak tahu ada izin

Perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga sekarang statusnya masih “fiktif” di pemerintah provinsi. Terutama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sebagai pelayanan perizinan satu pintu pun tidak mengetahui izin tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kadis TSTP Malut, Nirwan M.T Ali, saat hering terbuka bersama masa aksi didepan kantor Gubernur, pada Kamis siang, 20 Juni 2019.

Nirwan bilang, terkait izin SK itu, dia akan bentuk tim dan akan mencari tahu. “Kita akan croscek, kita akan cari tahu izin ini,” kata Nirwan.

Walau demikian, ia juga bilang kewenangan IUPHHK-HA ada dipusat, bukan di Provinsi Malut. “Gubernur belum keluarkan izin-izin, jadi kita akan croscek,” terangnya

Baca juga:

Pihak Kampus Unibrah Sofifi Gagalkan Nobar dan Diskusi Soal Petani Wasile

Dituduh ‘Bubarkan’ Nobar dan Diskusi, Dekan Unibrah: Bukan Dibubarkan, Tapi Belum Diizinkan

SK tersebut, jika tidak benar, Ia akan tuntut. Dia juga akan melihat SK fisiknya karena belum terdaftar di PTSP. Jika izin masuk, berarti ada dokumennya.

Reporter/Editor: Ajun

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA TERKINI

Penanganan Covid-19, MHB Usul Pakai SPPD Anggota DPRD

LENTERA MALUT -- Pimpinan Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hasan Bay (MHB) mengusulkan kepada pimpinan dan...

Wakil Komisi I DPRD Haltim Apresiasi Kerja Keras Tim Medis Dalam Penanganan Covid-19

LENTERA MALUT - Wakil Komisi I DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhammad Tomagola mengapresiasi kerja keras tim medis yang berada di garda depan dalam...

Penanganan Covid-19, TNI-Polri Lakukan Patroli Perdana

LENTERA MALUT -- Patroli Malam Perdana yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Weda bersama Koramil 1505-02/Weda dan Polsek Weda Kabupaten Halteng di dalam Kota Weda...

Penanganan Covid-19, Anggota DPRD Halteng ini Lontarkan Kritik dan Saran kepada Pemprov Malut

LENTERA MALUT -- Langkah Forkompinda, Pemda Provinsi Malut yang tidak mau melakukan karantina wilayah dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus atau Covid19, mendapat...

Proyek Air Bersih Sebesar 7 Miliar di Haltim Ugal-Ugalan

Ketua Karangtaruna: Anggaran sebesar 7 miliar tidak cukup, itu sangat tidak rasional LENTERA MALUT - Proyek pekerjaan pembangunan jaringan air bersih di tiga Desa Foli,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...