oleh

Membawa Kepentingan Daerah: Bupati Temui BNPP, Wabup ke Pihak Penambang

MALUT.LENTERA.CO.ID — Bupati Halmahera Tengah, Drs. Edi Langkara melalui , MH menemui kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui assisten deputi 1,2 dan Kepala Biro Perencanaan beserta staf BNPP pada Selasa, 18 Juni 2019 di lantai 4 kantor BNPP Jakarta.

Bupati Halteng, Edi Langkara saat presentasi dihadapan BNPP, Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Bupati diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah pembangunan di wilayah perbatasan negara. Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden (PEPRES) No.34 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku Utara, terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, diantaranya Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani dan Kecantikan Pulau Gebe. Selain itu, Bupati juga menyampaikan potensi unggulan wilayah perbatasan seperti perkebunan, perikanan dan pariwisata bahari.

Usai presentasi dan diskusi, beberapa kebijakan pokok yang telah dan akan dikembangkan lebih lanjut, antara lain:

1. Wilayah perbatasan negara di Halteng akan menjadi prioritas dlm rencana induk pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.

2. Rencana yang akan dilakukan bisa dalam bentuk pengelolaan perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan dan atau sentra produk kelautan dan perikanan (SPKT) atau model pendekatan lain yang disesuaikan dengan potensi kawasan.

3. Selain itu, agar proses pembangunan di wilayah perbatasan negara ini lebih cepat, disarankan agar Pemda juga menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan strategis ditingkatkan Kabupaten dan Provinsi.

Suasana Bupati Halteng dengan pihak BNPP, di Jakarta.

“Pertemuan itu, pihak BNPP beri apresiasi terhadap Bupati Halteng yang telah melakukan beberapa kebijakan strategi untuk pembangunan di kawasan perbatasan negara,” kata Kabag Humas dan Protokol Halteng, Yusmar Ohorela kepada redaksi media ini, Salasa, 18 Juni 2019 via WhatsApp.

Sementara agenda Wakil Bupati (Wabup) Halteng, Abdurahim Ode Yani akan melakukan pertemuan dengan pihak perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah pada Rabu, 19 Juni 2019 di Jakarta. Pertemuan tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahan dan Perda No. 11 tahun 2018 tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah.

“Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman bersama pemerintah daerah dan pihak Swasta sebagai pilar dalam mendukung pembangunan di Halmahera Tengah,” ujar Kabag Humas dan Protokol Halteng.

Red: Bahrun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *