oleh

GAM “Serbu” DPR Taliabu, Minta Evaluasi Kades Limbo

MALUT.LENTERA.CO.ID — Pada Senin, 17 Juni 2019, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Aspirasi Masyarakat Desa Limbo (GAM) Desa LIMBO) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu. Masa aksi meminta wakil rakyat Taliabu segera mengevaluasi kinerja pemerintah Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. “Karena dinilai tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa,” kata kordinator aksi, Sumitro Teapon. .

Dalam pernyataan sikap GAM Desa Limbo, mereka menyapaikan bahwa indikasi penyalahgunaan Dana Desa tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh kepala desa seperti dana karang taruna pada tahun 2017 hanya tersalurkan sebagian, namun dan ditahun 2018 tak lagi terealisasi sepenuhnya.

Anggaran simpan pinjam pada tahun 2017 sebesar 8 juta tidak ada pengembalian.
Dana keagamaan tahun 2017 dianggarkan sebesar 52 juta, fakta di lapangan hanya 2 buah Tiang Mic, kembali pada tahun 2018 dengan program dan nilai anggaran yang sama, fakta lapang hanya terdapat 1 buah genset. Kemudian Bumdes yang dianggarkan Tahun 2018 sebesar 65 juta tidak terealisasi dengan baik.

Selain itu, Kades Limbo dinilai tidak pernah memfungsikan jabatan sekretaris Desa Limbo, selam 2 tahun 4 bulan. Itu sebabnya, hal ini diduga adanya pencatutan tanda-tangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa sepengetahuan Sekretaris Desa Limbo.

Setelah beberapa menit masa aksi menyampaikan aspirasinya didepan kantor DPRD pulau Taliabu, masa aksi disambut oleh Wakil Ketua DPRD, Ridwan Soamole untuk hearing bersama. Pada saat hearing berlangsung, Ridwan mengatakan selama sepekean kedepan, pihaknya akan mengundang Kades yang bersangkutan beserta ketua BPD Desa Limbo dan Camat Taliabu Barat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masa aksi.

Selain itu, anggota DPRD yang kembali terpilih ini pada Pemilu kemarin ini menyatakan bahwa kasus yang menjadi aspirasi masyarakat Desa Limbo ini, 65% mungkin terjadi juga pada pemerintah desa lainnya.

“Kedepannya, kami akan mengusut tuntas kasus-kasus seperti ini agar menjadi efek jera bagi kepala-kepala desa yang sengaja melakukan kesewenang-wenangannya terhadap keuangan desa,” ujarnya.

Red: Ajun

Download

Tentang Penulis: Reporter TALIABU, MOHRI

Reporter TALIABU, MOHRI
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *