FPPM Wasile aksi protes, desak tutup PT. MHI dan kembalikan tanah warga

Bagikan:

HALTIM, LENTERA.CO.ID –Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur menggelar aksi protes, menolak keberadaan PT. Mahakarya Hutan Indonesia (PT. MHI).

Perusahaan yang berada di 3 kecamatan, yakni, Wasile Timur, Wasile Tengah, dan Wasile Utara, ini dinilai telah mengklaim miliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah) warga masyarakat Wasile, dengan luas 36.860 Ha.

Selama 45 tahun ini, ada 16 desa di 3 kecamatan Wasile ini terancam dirampas lahan/hutannya. Ini ‘atas nama’ kesepakatan oleh pihak perusahan dan izin SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara.

Walau demikian, tidak pernah ada kejelasan perusahaan terkait izin tersebut, dan sama sekali tidak melibatkan warga setempat. PT. MHI tetap melakukan perampasan hak warga. Kerusakan hutan, perampasan lahan, penebangan liar, hingga perampasan ruang hidup tak terelakkan.

“Keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak azasi manusia, dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga,” tutur Leonardo dalam rilis persnya kepada media ini, Rabu, 12 Juni 2019.

Temuan dilapangan, kata Leonardo, PT. MHI juga kerap mengintimidasi warga dengan tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki Amdal dan dokumen izin yang jelas oleh Pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

“Dalam proses perlawanan ini, kami menolak keberadaan PT. MHI di wilayah Kecamatan Wasile, termasuk aksi yang digelar hari ini dalam bentuk kampanye keliling di delapan desa: Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Foli Dan Kantor Kecamatan Wasile Tengah dan meminta pihak kecamatan dan pemerintah desa harus bersikap tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia,” terang Leonardo

Dalam aksi tersebut, FPPM menuntut, agar PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) segera ditutup, juga mencabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, serta kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan warga 3 kecamatan.

Selian itu, mereka juga menolak segala bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia, Ganti rugi tanaman warga yang dihancurkan PT. Mahakarya Hutan Indonesia, dan Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim harus cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kecamatan Wasile.

Serta agar Polisi dan Tentara yang ada dilokasi perusahan PT. MHI ditarik, stop intimidasi warga 17 Desa di 3 kecamatan yaitu Wasile: Timur, Utara, Tengah dalam bentuk dan alasan apapun, dan hentikan penabangan kayu oleh PT. MHI dan akan ditampung di Lopong dan dijual keluar Haltim

FPPM yang tergabung dari beberapa organisasi ini, Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut), juga mendesak agar pemerintah Desa dan Kecamatan harus bersikap tegas menutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia.(Ajun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...