oleh

FPPM Wasile aksi protes, desak tutup PT. MHI dan kembalikan tanah warga

HALTIM, LENTERA.CO.ID –Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur menggelar aksi protes, menolak keberadaan PT. Mahakarya Hutan Indonesia (PT. MHI).

Perusahaan yang berada di 3 kecamatan, yakni, Wasile Timur, Wasile Tengah, dan Wasile Utara, ini dinilai telah mengklaim miliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah) warga masyarakat Wasile, dengan luas 36.860 Ha.

Selama 45 tahun ini, ada 16 desa di 3 kecamatan Wasile ini terancam dirampas lahan/hutannya. Ini ‘atas nama’ kesepakatan oleh pihak perusahan dan izin SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara.

Walau demikian, tidak pernah ada kejelasan perusahaan terkait izin tersebut, dan sama sekali tidak melibatkan warga setempat. PT. MHI tetap melakukan perampasan hak warga. Kerusakan hutan, perampasan lahan, penebangan liar, hingga perampasan ruang hidup tak terelakkan.

“Keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak azasi manusia, dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga,” tutur Leonardo dalam rilis persnya kepada media ini, Rabu, 12 Juni 2019.

Temuan dilapangan, kata Leonardo, PT. MHI juga kerap mengintimidasi warga dengan tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki Amdal dan dokumen izin yang jelas oleh Pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

“Dalam proses perlawanan ini, kami menolak keberadaan PT. MHI di wilayah Kecamatan Wasile, termasuk aksi yang digelar hari ini dalam bentuk kampanye keliling di delapan desa: Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Foli Dan Kantor Kecamatan Wasile Tengah dan meminta pihak kecamatan dan pemerintah desa harus bersikap tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia,” terang Leonardo

Dalam aksi tersebut, FPPM menuntut, agar PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) segera ditutup, juga mencabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, serta kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan warga 3 kecamatan.

Selian itu, mereka juga menolak segala bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia, Ganti rugi tanaman warga yang dihancurkan PT. Mahakarya Hutan Indonesia, dan Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim harus cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kecamatan Wasile.

Serta agar Polisi dan Tentara yang ada dilokasi perusahan PT. MHI ditarik, stop intimidasi warga 17 Desa di 3 kecamatan yaitu Wasile: Timur, Utara, Tengah dalam bentuk dan alasan apapun, dan hentikan penabangan kayu oleh PT. MHI dan akan ditampung di Lopong dan dijual keluar Haltim

FPPM yang tergabung dari beberapa organisasi ini, Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut), juga mendesak agar pemerintah Desa dan Kecamatan harus bersikap tegas menutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia.(Ajun)

Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *