oleh

DPRD Bersama Pamkab Halteng Gelar Rapat Singkronisasi Ranperda Hasilkan 5 Poin

MALUT.LENTERA.CO.ID – Hasil rapat singkronisasi DPRD bersama Pemkab Halteng pada Rabu, 12 Juni 2019 pagi tadi, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan di usul pada sidang II tahun 2019 nanti, menghasilkan 5 poin.

“Hasil rapat singkronisasi dari 10 Ranperda inisiatif DPRD hanya menghasilkan 5 Point”, kata Sekwan DPRD Halteng, Rivani Abd Rajak diruang kerjanya.

Hasil kesepakan tersebut, lanjut Sekwan, diantaranya:
1. Pengelolaan Air Limbah Industri dan Domestik
2. Pemberdayaan dan Bantuan Usaha Kecil, Mikro dan Menegah
3. Tata Hubungan Pemerintahan Daerah
4. Perlindungan Konsumen
5. Pengelolaan Pasar Tradisional.

“Lima point tersebut sebagai hasil kesepakatan rapat sinkronisasi yang akan didorong saat masa sidang II nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pengelolaan air Limbah, industri dan domestik itu belum ada produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan sehingga perlu regulasi yang mengatur pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Selain itu, untuk menunjang program Startegis Pemerintah daerah yaitu bantuan terhadap kelompok masyarakat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaan program tersebut belum ditunjang dengan regulasi yang mengatur secara terperinci soal persyaratan, standar serta kategori bagi masyarakat penerima bantuan sehingga dibutuhkan Perda tentang pemberdayaan Usaha Kecil makro dan menengah.

Sementara Tata Hubungan Pemerintah Daerah. Perlu adanya regulasi daerah yang mengatur secara detail hubungan pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda ) yang bersifat kemitraan dan terimplementasi secara baik dari sisi pelaksanaan pembagunan, pengawasan serta penganggaran.

“Dengan lima point diatas ini, yang akan didorong menjadi Ranperda inisiatif DPRD”, tutur Rivani Sekwan DPRD.

Terkait dengan 5 point yaitu, Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Pemekaran desa SIF, Loiteglas, Trans Waleh, Gemia, Tepeleo, dan Revisi Perda Pengelolaan CSR serta Rencana pengembangan kawasan industri Daerah serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

“Untuk Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini masuk pada Peraturan Bupati”, kata Sekwan.

“Untuk pemekaran desa itu masih menunggu kajian teknis terkait persayaran-persyaratan yang akan di ajuhkan dan itu akan di kaji oleh tim teknis”.

Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA) dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Daerah, sesuai arahan UU nomor 3 tahun 2014 dan PP nomor 14 tahun 2015 tentang RIPIN/Rencana induk pembangunan industri nasional. “Untuk pengembangan kawasan industri ini sudah bisa dilakukan apabila sudah ada dokumen perencanaan”, jelas Sekwan Revani.

“Dari 10 point Ranperda ini semuanya dari DPRD, namun berdasarkan hasil rapat singkronisasi itu hanya 5 Panperda yang akan di usul pada saat paripurna”.

Red: Fhandi

Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *