DPRD Bersama Pamkab Halteng Gelar Rapat Singkronisasi Ranperda Hasilkan 5 Poin

BERITA TERKAIT

Puskesmas Nggele Ikut Seleksi Akreditas, Kadis Kesehatan: Bakal Lulus

LENTERA MALUT - Puskesmas Nggele, Pulau Taliabu, mengikuti tahapan akreditasi yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Komisi Akreditasi Fasilitas...

Perahu Terbalik, Satu Balita Diseret Arus

LENTERA MALUT - Satu perahu bodi dengan POB 5 orang terbalik setelah dihantam ombak di perairan tanjung jere Kabupaten...

Pemangku Adat Kerajaan Loloda Dikukuhkan

LENTERA MALUT -- Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai adat se-atorang di bumi Ngara Mabeno, pada Jumat, 6 Desember 2019, bertempat...

MALUT.LENTERA.CO.ID – Hasil rapat singkronisasi DPRD bersama Pemkab Halteng pada Rabu, 12 Juni 2019 pagi tadi, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan di usul pada sidang II tahun 2019 nanti, menghasilkan 5 poin.

“Hasil rapat singkronisasi dari 10 Ranperda inisiatif DPRD hanya menghasilkan 5 Point”, kata Sekwan DPRD Halteng, Rivani Abd Rajak diruang kerjanya.

Hasil kesepakan tersebut, lanjut Sekwan, diantaranya:
1. Pengelolaan Air Limbah Industri dan Domestik
2. Pemberdayaan dan Bantuan Usaha Kecil, Mikro dan Menegah
3. Tata Hubungan Pemerintahan Daerah
4. Perlindungan Konsumen
5. Pengelolaan Pasar Tradisional.

“Lima point tersebut sebagai hasil kesepakatan rapat sinkronisasi yang akan didorong saat masa sidang II nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pengelolaan air Limbah, industri dan domestik itu belum ada produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan sehingga perlu regulasi yang mengatur pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Selain itu, untuk menunjang program Startegis Pemerintah daerah yaitu bantuan terhadap kelompok masyarakat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaan program tersebut belum ditunjang dengan regulasi yang mengatur secara terperinci soal persyaratan, standar serta kategori bagi masyarakat penerima bantuan sehingga dibutuhkan Perda tentang pemberdayaan Usaha Kecil makro dan menengah.

Sementara Tata Hubungan Pemerintah Daerah. Perlu adanya regulasi daerah yang mengatur secara detail hubungan pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda ) yang bersifat kemitraan dan terimplementasi secara baik dari sisi pelaksanaan pembagunan, pengawasan serta penganggaran.

“Dengan lima point diatas ini, yang akan didorong menjadi Ranperda inisiatif DPRD”, tutur Rivani Sekwan DPRD.

Terkait dengan 5 point yaitu, Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Pemekaran desa SIF, Loiteglas, Trans Waleh, Gemia, Tepeleo, dan Revisi Perda Pengelolaan CSR serta Rencana pengembangan kawasan industri Daerah serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

“Untuk Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini masuk pada Peraturan Bupati”, kata Sekwan.

“Untuk pemekaran desa itu masih menunggu kajian teknis terkait persayaran-persyaratan yang akan di ajuhkan dan itu akan di kaji oleh tim teknis”.

Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA) dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Daerah, sesuai arahan UU nomor 3 tahun 2014 dan PP nomor 14 tahun 2015 tentang RIPIN/Rencana induk pembangunan industri nasional. “Untuk pengembangan kawasan industri ini sudah bisa dilakukan apabila sudah ada dokumen perencanaan”, jelas Sekwan Revani.

“Dari 10 point Ranperda ini semuanya dari DPRD, namun berdasarkan hasil rapat singkronisasi itu hanya 5 Panperda yang akan di usul pada saat paripurna”.

Red: Fhandi

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

Puskesmas Nggele Ikut Seleksi Akreditas, Kadis Kesehatan: Bakal Lulus

LENTERA MALUT - Puskesmas Nggele, Pulau Taliabu, mengikuti tahapan akreditasi yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Komisi Akreditasi Fasilitas...

Perahu Terbalik, Satu Balita Diseret Arus

LENTERA MALUT - Satu perahu bodi dengan POB 5 orang terbalik setelah dihantam ombak di perairan tanjung jere Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Malut, pada...

Pemangku Adat Kerajaan Loloda Dikukuhkan

LENTERA MALUT -- Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai adat se-atorang di bumi Ngara Mabeno, pada Jumat, 6 Desember 2019, bertempat di Desa Soa-SioKec. Loloda Kabupaten...

Direktur Ma’Had Alkazim Menerima Pelakat Sebagai Cendramata dari BWA

LENTERA MALUT - Dalam Rangkaian kegiatan penyerahan 40.000 Al Qur'an plus 5.000 Iqra' oleh Badan Wakaf Al-Quran (BWA) ke Halmahera atau di kenal...

Gebyar Pengawasan Pilkada, Soenza “Hipnotis” Masyarakat Kepsul

LENTERA MALUT -- Soenza Soleman artis lokal yang tenar dengan lirik lagu “Jaga orang pung jodoh” ini, pada Selasa, 10 Desember 2019 sore ini,...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...