DPRD Bersama Pamkab Halteng Gelar Rapat Singkronisasi Ranperda Hasilkan 5 Poin

Bagikan:

MALUT.LENTERA.CO.ID – Hasil rapat singkronisasi DPRD bersama Pemkab Halteng pada Rabu, 12 Juni 2019 pagi tadi, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan di usul pada sidang II tahun 2019 nanti, menghasilkan 5 poin.

“Hasil rapat singkronisasi dari 10 Ranperda inisiatif DPRD hanya menghasilkan 5 Point”, kata Sekwan DPRD Halteng, Rivani Abd Rajak diruang kerjanya.

Hasil kesepakan tersebut, lanjut Sekwan, diantaranya:
1. Pengelolaan Air Limbah Industri dan Domestik
2. Pemberdayaan dan Bantuan Usaha Kecil, Mikro dan Menegah
3. Tata Hubungan Pemerintahan Daerah
4. Perlindungan Konsumen
5. Pengelolaan Pasar Tradisional.

“Lima point tersebut sebagai hasil kesepakatan rapat sinkronisasi yang akan didorong saat masa sidang II nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pengelolaan air Limbah, industri dan domestik itu belum ada produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan sehingga perlu regulasi yang mengatur pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Selain itu, untuk menunjang program Startegis Pemerintah daerah yaitu bantuan terhadap kelompok masyarakat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaan program tersebut belum ditunjang dengan regulasi yang mengatur secara terperinci soal persyaratan, standar serta kategori bagi masyarakat penerima bantuan sehingga dibutuhkan Perda tentang pemberdayaan Usaha Kecil makro dan menengah.

Sementara Tata Hubungan Pemerintah Daerah. Perlu adanya regulasi daerah yang mengatur secara detail hubungan pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda ) yang bersifat kemitraan dan terimplementasi secara baik dari sisi pelaksanaan pembagunan, pengawasan serta penganggaran.

“Dengan lima point diatas ini, yang akan didorong menjadi Ranperda inisiatif DPRD”, tutur Rivani Sekwan DPRD.

Terkait dengan 5 point yaitu, Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Pemekaran desa SIF, Loiteglas, Trans Waleh, Gemia, Tepeleo, dan Revisi Perda Pengelolaan CSR serta Rencana pengembangan kawasan industri Daerah serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

“Untuk Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenal tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini masuk pada Peraturan Bupati”, kata Sekwan.

“Untuk pemekaran desa itu masih menunggu kajian teknis terkait persayaran-persyaratan yang akan di ajuhkan dan itu akan di kaji oleh tim teknis”.

Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA) dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Daerah, sesuai arahan UU nomor 3 tahun 2014 dan PP nomor 14 tahun 2015 tentang RIPIN/Rencana induk pembangunan industri nasional. “Untuk pengembangan kawasan industri ini sudah bisa dilakukan apabila sudah ada dokumen perencanaan”, jelas Sekwan Revani.

“Dari 10 point Ranperda ini semuanya dari DPRD, namun berdasarkan hasil rapat singkronisasi itu hanya 5 Panperda yang akan di usul pada saat paripurna”.

Red: Fhandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...