Praktisi Hukum Desak Polres dan Polda Usut Kasus Penyerobotan Tanah Warga oleh Pemkab Taliabu

Bagikan:

MALUT.LENTERA.CO.ID – Menanggapi sikap Pemkab Pulau Taliabu yang menyeroboti lahwan warta tersebut, praktisi Hukum, Mustakim La Dee, S.H.,M.H mengatakan bahwa, penggusuran dan penimbunan lahan tersebut dinilai perbuatan melawan hukum. Ia mengutarakan, bahwa penyerobotan lahan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1365 – 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDTA). Sebab, kata Mustakim, pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan lahan warga masyarakat yang belum dilakukan pembebasan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu.

Menurutnya, setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau konsultasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum itu. Setelah itu, barulah melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dengan tahapan perencanan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang dimaksud.

BACA Gusur dan Timbun Lahan Warga tanpa Dibebaskan, Kadis PUPR: Nanti Pemda yang Bayar

Dia juga menyatakan, dalam pelaksanaan pembagunan untuk kepentingan umum yang mengabaikan hak-hak atas tanah masyarakat sebagaimana pelaksanaan penimbunan kawasan lahan pemerintahan kabupaten Pulau Taliabu yang berlokasi di dusun Fangahu, Desa Bobong tanpa adanya ganti kerugian bahkan beberapa pemilik lahan sama sekali tidak mengetahui atas penguasaan lahan yang telah dikerjakan oleh CV. AMMANA GAPPA sebagai pelaksana kerja.

Lanjut dia, sepanjang beberapa masyarakat pemilik lahan tidak mengetahui dan belum sama sekali dilakukan ganti kerugian, maka masyarakat pemilik lahan bisa melakukan upaya hukum, baik secara pidana melaporkan ke Polres Kepulaun Sula-Taliabu dan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bobong.

“Terhadap dugaan kasus penyerobotan dan penguasan lahan masyarakat yang tanpa hak tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Maluku Utara, Polres kepulauan Sula/Taliabu untuk mengusut tuntas perkerjaan penimbunan lahan kawasan pemerintahan Kab. Pulau Taliabu dengan Nilai Kontrak sebesar: Rp. 2.230.052.828,16, demi kepentingan perlindungan hak-hak atas tanah masyarakat,” tegas Mustakim.

Red: Irwan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...