oleh

Praktisi Hukum Desak Polres dan Polda Usut Kasus Penyerobotan Tanah Warga oleh Pemkab Taliabu

MALUT.LENTERA.CO.ID – Menanggapi sikap Pemkab Pulau Taliabu yang menyeroboti lahwan warta tersebut, praktisi Hukum, Mustakim La Dee, S.H.,M.H mengatakan bahwa, penggusuran dan penimbunan lahan tersebut dinilai perbuatan melawan hukum. Ia mengutarakan, bahwa penyerobotan lahan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1365 – 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDTA). Sebab, kata Mustakim, pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan lahan warga masyarakat yang belum dilakukan pembebasan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu.

Menurutnya, setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau konsultasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum itu. Setelah itu, barulah melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dengan tahapan perencanan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang dimaksud.

BACA Gusur dan Timbun Lahan Warga tanpa Dibebaskan, Kadis PUPR: Nanti Pemda yang Bayar

Dia juga menyatakan, dalam pelaksanaan pembagunan untuk kepentingan umum yang mengabaikan hak-hak atas tanah masyarakat sebagaimana pelaksanaan penimbunan kawasan lahan pemerintahan kabupaten Pulau Taliabu yang berlokasi di dusun Fangahu, Desa Bobong tanpa adanya ganti kerugian bahkan beberapa pemilik lahan sama sekali tidak mengetahui atas penguasaan lahan yang telah dikerjakan oleh CV. AMMANA GAPPA sebagai pelaksana kerja.

Lanjut dia, sepanjang beberapa masyarakat pemilik lahan tidak mengetahui dan belum sama sekali dilakukan ganti kerugian, maka masyarakat pemilik lahan bisa melakukan upaya hukum, baik secara pidana melaporkan ke Polres Kepulaun Sula-Taliabu dan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bobong.

“Terhadap dugaan kasus penyerobotan dan penguasan lahan masyarakat yang tanpa hak tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Maluku Utara, Polres kepulauan Sula/Taliabu untuk mengusut tuntas perkerjaan penimbunan lahan kawasan pemerintahan Kab. Pulau Taliabu dengan Nilai Kontrak sebesar: Rp. 2.230.052.828,16, demi kepentingan perlindungan hak-hak atas tanah masyarakat,” tegas Mustakim.

Red: Irwan

Download Download

Tentang Penulis: Reporter TALIABU, MOHRI

Reporter TALIABU, MOHRI
MOHRI UMAAYA adalah Reporter Lentera.co.id yang ditugaskan di Kabupaten Pulau Taliabu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *