oleh

Kondisi Perempuan Papua: Diperkosa, Dibunuh, hingga Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri

TERNATE, LENTERA.CO.ID – “Kalau kita mau belajar dan melihat apa itu penindasan, maka Bangsa Papua adalah contoh yang paling nyata untuk jadi fakta,” ujar aktivis Pembebasan, Erlanawati diacara diskusi bertajuk “Kondisi Perempuan Papua”, di Taman Soe Hok Gie, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Univ. Khairun Ternate, pada Rabu, 15 Mei 2019.

Diskusi ini merupakan rangkaian programatik yang diadakan oleh Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) Komisariat Unkhair II, Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP).

Menurut Lana, sapaan akrab mahasiswa Sastra itu, jika bicara tentang Papua, maka tidak bisa terlepas dari penindasan yang dilakukan militerisme Indonesia terhadap bangsa Papua. Hal ini berkelindan dengan penindasan yang dialami perempuan Papua.

Perempuan Papua, kata lana, mengalami penindasan secara masif melalui sistem patriarki dan kolonialisme Indonesia. Patriarki sendiri adalah aturan yang dibuat kaum laki-laki dalam rumah tangga untuk melanggengkan penindasan.

Lana mencontohkan seperti perempuan yang sudah menikah dan jika maharnya tinggi, maka si lelaki bisa melakukan apa saja. Selain itu, dari faktor pendidikan dan kesehatan yang minim. Perempuan papua paling banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Dilain sisi, Kordinator Ikatan Mahasiswa Papua, Santi, mengatakan pelanggaran Ham di Papua terus terjadi, kekerasaan terhadap perempuan kian meningkat hingga berujung tragis, diperkosa lalu dibunuh.

“Bahkan ketika perempuan papua mau keluar dan melawan bentuk kejahatan dan kekerasan, di batasi bahkan sampai tingkat kematian pun dialami,” cerita Santi

Ini semua, tambah Santi, secara sistematis dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna membunuh aktivitas politik rakyat west Papua.

Pembicara dari KMP, Hanna Mabel, mengatakan hal serupa. Ia mengenang berbagai kejadian suram yang dialami rakyat Papua. Penindasan, kata dia, sudah menjadi seperti makanan hari-hari. “Akibatnya perempuan mengalami pembatasan pada rana publik dan privasi,” tambahnya.

Diakhir diskusi, mereka membacakan sikap politik untuk terus memperjuangkan hak-hak ekonomi dan politik rakyat Papua dan hak kaum perempuannya.

“Ketertindasan bukan untuk diam tapi untuk dilawan. Karena menngembalikan hak dasar perempuan papua bukan tentang makan minum tapi soal identitas,” tandasnya.

Selain itu, orang Papua harus membuka diri ke lingkungan sosial luar, belajar, berdiskusi, membaca buku agar lebih banyak tahu soal permasalah ini. Karena, menurut mereka, Papua tidak akan pernah bebas dari penindasan apabila masih terikat dalam bingkai NKRI.

Artinya, tambah dia, Papua berhak lepas dari bingkai kolonialisme Indonesia, atau hak menentukan nasib sendiri. (Ajun)

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *