Kondisi Perempuan Papua: Diperkosa, Dibunuh, hingga Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri

Bagikan:

TERNATE, LENTERA.CO.ID – “Kalau kita mau belajar dan melihat apa itu penindasan, maka Bangsa Papua adalah contoh yang paling nyata untuk jadi fakta,” ujar aktivis Pembebasan, Erlanawati diacara diskusi bertajuk “Kondisi Perempuan Papua”, di Taman Soe Hok Gie, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Univ. Khairun Ternate, pada Rabu, 15 Mei 2019.

Diskusi ini merupakan rangkaian programatik yang diadakan oleh Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) Komisariat Unkhair II, Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP).

Menurut Lana, sapaan akrab mahasiswa Sastra itu, jika bicara tentang Papua, maka tidak bisa terlepas dari penindasan yang dilakukan militerisme Indonesia terhadap bangsa Papua. Hal ini berkelindan dengan penindasan yang dialami perempuan Papua.

Perempuan Papua, kata lana, mengalami penindasan secara masif melalui sistem patriarki dan kolonialisme Indonesia. Patriarki sendiri adalah aturan yang dibuat kaum laki-laki dalam rumah tangga untuk melanggengkan penindasan.

Lana mencontohkan seperti perempuan yang sudah menikah dan jika maharnya tinggi, maka si lelaki bisa melakukan apa saja. Selain itu, dari faktor pendidikan dan kesehatan yang minim. Perempuan papua paling banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Dilain sisi, Kordinator Ikatan Mahasiswa Papua, Santi, mengatakan pelanggaran Ham di Papua terus terjadi, kekerasaan terhadap perempuan kian meningkat hingga berujung tragis, diperkosa lalu dibunuh.

“Bahkan ketika perempuan papua mau keluar dan melawan bentuk kejahatan dan kekerasan, di batasi bahkan sampai tingkat kematian pun dialami,” cerita Santi

Ini semua, tambah Santi, secara sistematis dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna membunuh aktivitas politik rakyat west Papua.

Pembicara dari KMP, Hanna Mabel, mengatakan hal serupa. Ia mengenang berbagai kejadian suram yang dialami rakyat Papua. Penindasan, kata dia, sudah menjadi seperti makanan hari-hari. “Akibatnya perempuan mengalami pembatasan pada rana publik dan privasi,” tambahnya.

Diakhir diskusi, mereka membacakan sikap politik untuk terus memperjuangkan hak-hak ekonomi dan politik rakyat Papua dan hak kaum perempuannya.

“Ketertindasan bukan untuk diam tapi untuk dilawan. Karena menngembalikan hak dasar perempuan papua bukan tentang makan minum tapi soal identitas,” tandasnya.

Selain itu, orang Papua harus membuka diri ke lingkungan sosial luar, belajar, berdiskusi, membaca buku agar lebih banyak tahu soal permasalah ini. Karena, menurut mereka, Papua tidak akan pernah bebas dari penindasan apabila masih terikat dalam bingkai NKRI.

Artinya, tambah dia, Papua berhak lepas dari bingkai kolonialisme Indonesia, atau hak menentukan nasib sendiri. (Ajun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...