oleh

Peringati Hari Buruh, Komite Aksi Mayday tuntut segera penuhi hak kaum buruh

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Puluhan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi May Day 2019, menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 1 Mei 2019.

Unjuk rasa dengan ratusan masa aksi ini mengkampanyekan berbagai persoalan dan hak-hak kaum buruh yang tidak dipenuhi pemerintah. Baik soal upah buruh yang murah, sistem kerja yang menindas, jam kerja buruh, Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang pengupahan yang diskriminatif dan menuntut agar diberikan cuti hamil dan melahirkan bagi kaum buruh selama 14 bulan.

Selain itu, mereka juga menuntut agar diberikannya perlindungan bagi buruh migran, stop hukuman mati dan laksanakan konvensi buruh migran.

“tuntuan buruh ini penting mengingat karena buruh merupakan salah satu sektor rakyat yang paling nyata ditindas oleh negara dan pemodal,” kata Kordinator Aksi, Rudhy Pravda, disela-sela aksi didepan Pasar Barito, Kota Ternate, Rabu, 1 Mei 2019.

Ini penting disuarakan, karena hingga sekarang negara lebih berpihak kepada pemodal. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, kata Rudhy, negara justru mengamini dan hanya memberikan sangsi perdata bukan pidana.

“Tetapi buruh yang menuntut hak-haknya justru diabaikan oleh negara, bahkan negara menggunakan aparat, preman, sebagai kaki tangan untuk menindas buruh,”paparnya.

Pengunjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 1 Mei 2019. (Lentera foto/Ajun)

Pengunjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 1 Mei 2019. (Lentera foto/Ajun)[/caption]

Selain hak-hak buruh, mereka juga menyuarakan persoalan rakyat disektor agraria dan pertambangan.

Salah satu massa aksi, Uphy, mengatakan pemerintah pusat maupun daerah selelu menggelar karpet merah bagi para pemodal maupun investor di industri sawit, semen, maupun tambang.

“Dengan dukungan pemerintah dan legislator pusat maupun daerah serta aparat keamanan (seringkali mengerahkan tentara), para oligarki bebas merusak alam, ekosistem, wilayah hutan lindung serta komunitas ada,” tuturnya.

Di Maluku Utara, tambah Uphy, rakyat juga masih diperhadapkan dengan perampasan tanah. Misalnya Obi, Gane, Galela, dan daerah lainnya. Petani didiskriminasi dengan dalih UU Minerba.

Oleh karena itu, terangnya, sebagai jalan keluar dari problem rakyat ini adalah persatuan dan pembangunan politik alternatif dari seluruh lapisan rakyat.

“Dan menjadi tugas gerakan mahasiswa untuk membangun basis massa rakyat tertindas,” pungkas dia. (Ajun)

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *