oleh

Ini Tuntutan Perempuan di Hari Buruh 2019

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Aksi May Day 2019, menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 1 Mei 2019.

Massa aksi dari 20 elemen ini juga menyoroti persoalan hak kaum perempuan disektor perburuhan. Mereka menilai, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan perlakukan setara dipabrik – pabrik.

“Masih banyak kaum perempuan yang mengalami pelecehan dipabrik, ini karena peraturan atas perlindungan buruh perempuan sangat lemah,” tandas Aksara, didepan pasar Barito, Rabu 1 Mei.

Pengunjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 1 Mei 2019. (Lentera foto/Ajun)

Oleh karena itu, kata dia Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) harus disahkan untuk melindungi kepentingan perempuan ditempat kerja dan tempat publik lainnya.

Disisi lain, kata Aksara, perempuan yang tidak dilindungi UU, sangat rentang di PHK. Apalagi perempuan yang sedang hamil lalu bekerja dengan sistem kontrak dan outsourcing. “Dengan sistem ini akhirnya buruh perempuan tidak memiliki hak untuk hamil, karena ketika dia hamil, maka akan putus kerjanya,” ujarnya.

“Buruh perempuan juga punya hak untuk mendapatkan cuti haid, hamil, dan melahirkan selama 14 bulan. Itu yang harus diberikan perusahan,”.

Selain itu, kata dia, buruh perempuan yang punya anak juga harus mendapatkan tempat untuk menyusui anak-anak mereka dipabrik. “Itu hak namun kebanyakan tidak diberikan oleh pihak perusahaan,” sesalnya.

Selain itu, diskriminasi upah terhadap buruh perempuan juga sering ditemukan. Ini, kata Aksara, karena UU masih mengatur perempuan sebagai pencari nafkah tambahan

“Makanya, upah buruh perempuan dan laki-laki tidak setara walaupun dengan jam kerja yang sama. Didiskriminasi gender juga salah satu faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan upah,” paparnya.

Untuk memperjuangkan hak buruh dan kaum perempuan, kata Aksara, gerakan perempuan tidak bisa mengekslusifkan tuntutan-tuntuan hanya seputar gender, dan melepaspisahkan dari tuntutan merubah sistem ekonomi politik.

“Tapi gerakan perempuan harus bersatu dengan segenap rakyat tertindas untuk membangun satu kekuatan politik alternatif,” pungkasnya.(Ajun)

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *