oleh

Nobar Sexy Killers: KP-IWD katakan Pemilu 2019 mewakili Kepentingan Pebisnis bukan Rakyat

Film Sexy Killer: Menguak Jejaring Bisnis Tambang Capres-Cawapres dan Elit Politik Indonesia.

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Komite Perjuangan Internasional Woman’s Day (KP-IWD) Ternate, menggelar Pemutaran Film dan Diskusi Sexy Killer, di Pasar melayu, Benteng Orange, Kota Ternate, Selasa, 16 April 2019.

Diskusi Film dokumenter yang digarap tim Ekspedisi Indonesia Biru dari WatchDoc ini mengambil tema “Selamatkan Manusia dan Bumi dari Kapitalisme dan Pemerintah Perusak Lingkungan,”. Selain dipersiapkan untuk menjemput hari Bumi pada 22 April 2019, juga merespon hari pencoblosan pada pemilu 17 april besok.

Film ini dirilis secara online pada 13 April 2019 kemarin di youtube. Sebelumnya, telah digelar nonton bareng diberbagai daerah di Indonesia. Film ini ditampilkan secara epik untuk membongkar kepentingan elit politik dengan pengusaha pertambangan di Indonesia.

Menariknya, kedua pasangan calon Presiden terjaring didalamnya. Baik kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo -Sandianga Uno sama-sama memiliki kepentingan bisnis dan menjadi pemilik perusahaan.

Film ini, setidaknya, membongkar dua hal. Pertama; kedua pasangan Capres dan Cawapres memiliki jaringan pertambangan yang saling bertaut-kelindan. Dan kedua; itu artinya, tidak ada pilihan untuk memilih salah satunya, karena keduanya sama saja, perwakilan dari kelas pengusaha.

Diskusi berjalan cukup tenang. Sesekali bergurau. Dipandu oleh Upi, membuat diskusi berjalan cukup aktif. Hingga pukul 01.00 malam, masih saja berlanjut. Dalam kesempatan itu, banyak dari mereka yang membahas terkait pengrusakan lingkungan dari keserakahan sistem kapitalisme dan hubungannya dengan elit politik Indonesia.

Suasana Pemutaran Film dan Diskusi Sexy Killer, di Pasar melayu, Benteng Orange, Kota Ternate, Selasa, 16 April 2019. (Foto Lentera/Ajun)

“Perampasan hak dan ruang hidup menjadi nyata, bahwa kapitalisme adalah sistem yang menjijikan,” ungkap seorang peserta diskusi.

Apa yang bisa diharapkan dari sistem kapitalisme?

Kordinator KP-IWD, Aksara Senja, dalam pernyataan resmi, mengatakan tidak ada yang bisa di harapkan dalam sistem kapitalisme. “Kenapa? Karena anarki kapitalisme bukan hannya persoalan lingkungan tapi juga kemanusiaan,” ungkap dia, Selasa 16 April 2019.

“Penanaman modal bagi kapitalis harus selalu mendapatkan nilai lebih. Logika inilah kapitalis melakukan eksploitasi gila-gilaan terhadap alam, yang berdampak pada gilarannya akan berdampak kerusakan alam dan malapetak bagi manusia,” kata Aksara dalam rilis resminya.

Disisi lain, kata Aksara, kapitalisme mempergunakan lembaga keluarga tradisional untuk memastikan kaum buruh laki-laki tetap pada kondisi yang prima untuk bekerja. Peran kaum perempuan, dalam status mereka sebagai istri, adalah melayani suami mereka.

Kedua, lanjut Aksara, kapitalisme mempergunakan lembaga-lembaga keluarga tradisional untuk memastikan kaum buruh memiliki anak-anak yang kelak akan menjadi generasi buruh menggantikan mereka.

Peran kaum perempuan dalam status mereka sebagai ibu adalah merawat dan membesarkan anak-anak mereka untuk menjadi buruh-buruh para tuan atau nyonya majikan. Ketiga, terang Aksara, perempuan mengalami penghisapan sebagai buruh perempuan dengan upah yang murah.

“Di antara kasus ini, itulah kenapa perempuan dihambat dari kemungkinan untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia yang merdeka,”

Selain berbicara soal kerusakan lingkungan dan ketertindasan perempuan. Dalam kesempatan tersebut, KP-IWD juga menyatakan sikapnya bersama empat organsasi gerakan di Ternate yang tergabung diantaranya; SRIKANDI, Front Nahdliyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Central Gerakan Mahasiswa Demokratik (CGMD), dan beberapa individu lainnya.

Organisasi pergerakan itu menyatakan sikap golput pada pilres 2019. Bagi mereka, kedua pasangan calon, baik dikubu petahana, Jokowi maupun Capres Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki program konkrit dari ketertindasan rakyat. Kedua paslon tersebut malah semakin memperburuk sistem ekonomi politik Indonesia.

Selain itu, oligarki tambang yang ikut kontestan pemilu di Maluku Utara juga bagi mereka sebagai ancaman serius. Misalnyanya: Ahmad Hatari, Rusmin Latara, Muhammad Jufri, Irine Yusiana Putri, Muhammad Jufri, dan sebagainya.

“Sehingga siapa pun yang akan menang “rakyat berada dipihak yang kalah”, tidak akan ada perubahan secara radikal dari berbagai sektor. Malah sebaliknya, jurang kemiskinan, pelanggaran HAM, penangkapan dan pemenjaraan aktivis, pengangguran, barang melimpah tapi daya beli rakyat menurun/krisis, dst,” kata Aksara dalam sikap KP-IWD.

Sehingga, kata Aksara, sudah saatnya rakyat dan yang terpelajar keluar dari dominasi kesadaran palsu dan berkata “rakyat memilih untuk tidak memilih” pada pemilu serentak besok, 17 April 2019. “Karena menyadari, memilih dalam pemilu apapun: pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilhan kepala daerah/guburnur, bupati/walikota—artinya member legitimasi terus-menerus kepada sesuatu yang telah membusuk,”

“Pekerjaan ini adalah langkah awal, selanjutkan akan menciptkan panggung-panggung tempat rakyat untuk berkumpul, berbicara, dan berdiskusi tentang tuntutan-tuntutan mereka sendiri. Persoalan rakyat hannya akan selesai bila rakyat sendiri yang berkumpul bergerak, membangun kekuatan politik alternatif untuk menciptakan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan rakyat,” kata Aksara. (Ajun)

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *