oleh

Muh. Din Tegaskan Tapal Batas Haltim–Halteng Sesuai Peraturan Kementrian

HALTIM, LENTERA CO.ID – Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Muh. Din menegaskan bahwa masalah tapal batas antara Haltim dengan kabupaten induk sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri.

Saat di temui Lentera.co.id, Bupati menegaskan bahwa soal tapal batas suda diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nonor 84 Tahun 2018, tentang atas daerah kabupaten Haltim dan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara.

Menanggapi Pemkab Halteng yang bakal menggugat ke tingkat PTUN, Bupati menegaskan jika Soal Tapal Batas tersebut sudah Final dan tidak ada kekeliruan didalmnya.

“ Kita sudah bukan di Segmen (bagian) Haltim – Halteng sekarang, karena itu sudah selesai, kita saat ini pada segmen batas Haltim dan Tidore Kepulauan dan kemudan akan dilanjutkan dengan Haltim dan Halbar,” Tegas Muhdin.

Bupati juga mempersilahkan jika Pemkab Halteng tempuh jalur hukum lain jika masih merasa Keberatan dengan hasil putusan Mendagri.

“Kita Hargai keputusan Kementrian tentunya meneurut kami keputusa penetapan tapal batas Haltim – Halteng bukan Inkonstitusional, dan itu sudah Fix, jadi kalau Saudara kita di halteng mau poses Kemetrian ya silahkan tapi menurut kami itu sudah Selesai,” tutpnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News