oleh

Aksi KP IWD Ternate: Dorong Pengesahan RUU PKS, Lawan Patriarki dan Bangun Politik Alternatif

Download

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Komite Perjuangan Internasional Women’s Day (KP-IWD) Kota Ternate menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional di depan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Ternate, Pasar Higienis Tradisional, dan Taman Nukila, pada Jumat, 8 Maret 2019.

Hari perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret diseluruh dunia ini mengambil tajuk “Perempuan Berjuang untuk Demokrasi, Kesetaraan dan Kesejahteraan” dengan mengerahkan massa aksi sekitar 40 orang.

KP IWD Kota Ternate menganggap secara politik kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Realitanya masih ditemui berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa kaum perempuan.

Kordinator Lapangan (Korlap), Meilani, mengatakan sistem kapitalisme dan budaya patriarki menjadi ancaman serius penindasan terhadap kaum perempuan sehingga sampai saat ini perempuan terus tertindas.

Ia mengambil contoh nyata yang di alami seorang mahasiswa UGM, Agni (bukan nama asli) yang mengalami pelecehan namun diselesaikan dengan cara damai, juga Ibu Baiq Nuril yang mengalami pelecehan namun dipenjarakan. Baginya, tidak ada keadilan karena tidak ada peraturan yang melindungi korban.

“dan masih banyak lagi, termasuk perempuan buruh, petani, kau miskin kota, yang kemudian perempuan terus mendapatkan penindasan berlapis-lapis,” ungkap Meliani kepada reporter, Jumat 8 Maret 2019.

Saat ini, kata Meilni, angka kekerasan seksual di Indonesia sangat tinggi, berdasarkan Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 oleh Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan seksual diranah privat/personal menempati posisi tertinggi ke-2, dibawah kekerasan fisik.

Mengutip rilis KP IWD, Meilani, yang juga seorang anggota dari SRIKANDI Kota Ternate, menuturkan presentasi kekerasan seksual pun cukup besar, yakni 31% dari seluruh laporan yang masuk atau sebanyak 2.979 Kasus. Bentuk kekerasan seksual diranah pribadi paling banyak dilakukan oleh orang terdekat.

“Untuk diranah publik/Komunitas, kekerasan seksual menempati posisi teratas dari kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan kasusnya lebih dari separuh yang dilaporkan, yakni sebesar 76% atau 3.528 kasus,” kutipnya.

Makanya, tambah Meilani, pihaknya mendorong untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang mandeg di Prolegnas (Program Legislasi Nasional-red), karena kekerasan suksual terus meningkat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga merilis bahwa jumlah laporan masuk tak pernah kurang dari 100 laporan sejak tahun 2011. Bulan september 2018 saja, jumlah korban kekerasan seksual anak mencapai 115 kasus.

“Belum lagi laporan tentang anak sebagai korban Prostitusi dan anak sebagai korban eksploitasi seks komersial yang masing-masing mencapai 81 kasus dan 49 kasus. Korban kekerasan seksual tak memandang umur, latar belakang pendidikan, ekonomi maupun starata sosial,” pungkas Korlap dari perwakilan Organisasi Pembebasan, Dewi Anggraeni, kepada reporter.

Di bidang sumber daya alam (SDA), kata Dewi, Indonesia sudah mutlak (hampir 90%) dikuasai kapitalis asing. Penjualan aset besar besaran dan banyaknya investor asing yang membuka investasi dan industri tambanya, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak kaum perempuan dan rakyat miskin Indonesia.

Dengan kenyataan itu, kata Dewi, nasib kaum perempuan tidak bisa bergantung kepada kedua pasangan calon Presiden yang berlaga merebut orang kursi nomor 1 bangsa ini, dan menolak pemilihan umum yang borjuistik serta mendorong untuk membangun sebuah kekuatan rakyat sendiri, atau partai alternatif yang dikendalikan oleh rakyat.

“Pemilu kali ini rakyat harus sadar bahwa Jokowi dan Prabowo adalah cerminan politik orde baru. Di kubu Jokowi justru melibatkan militer, apalagi di kubu Prabowo, mereka sama saja, kaki tangan kapitalisme,” tegasnya.

KP IWD Kota Ternate, tambah Dewi, berharap agar perempuan Indonesia, dan perempuan di Kota Ternate khususnya sadar akan ketertindasannya dan berani menyuarakan aspirasinya. Selain itu, mendorong agar pembangunan persatuan perjuangan perempuan kedepan lebih ideologis dan lebih luas.

“Intinya, perempuan harus bergerak lawan kekerasan sesksual dan diskriminasi dari budaya patriarki dan seksisme,” pungkas Dewi.

Red Ajun

Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *