oleh

LSM IPMU Desak PT IWIP dan WBN Angkat Kaki Dari Halteng

HALTENG, LENTERA.CO.ID – Lembaga Strategi Mahasiswa Investigasi Pembangunan Maluku Utara (LSM-IPMU), Siang tadi mendatangi Gedung Sopo del tower di jalan megakuningan barat III, Jakarta Selatan. Untuk menuntut kepada PT Indonesia Weda Bay Industri Park dan Weda Bay nikel segera angkat kaki dari Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Pasalnya dua perusahaan raksasa ini tidak memenuhi kesepakatan Masyarakat lingkar Tambang.

Dalam orasinya, Kordinator Lapangan Dandi menyampaikan bentuk kekecewaannya terhadap PT IWIP dan WBN yang awalnya berjanji akan merekrut Tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama untuk PT IWIP dan WBN. Tetapi, saat ini yang membanjiri dua perusahaan raksasa itu hanya tenang kerja asing yang bersal dari Cina sehingga dirinya dalam penyampaian tersebut mengutuk keras perekrutan yang mengabaikan tenaga lokal.

“sistem perekrutan tenaga kerja juga harus ditinjau kembali, sehingga ada representasi penerimaan karyawan sesuai basic (dasar) keilmuan dan tidak merugikan anak daerah. Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Halteng dalam hal ini Dinas Nakertrans untuk menekan tenaga kerja asal Cina yang menurut kami jumlahnya lebih banyak dari tenaga lokal. Padahal, di dalam aturan tenaga kerja 1 orang tenaga kerja Cina 10 orang tenaga kerja lokal, sementara realitas dilapangan justru sebaliknya dan Kami juga sangat sayangkan PT IWIP dan WBN, nota kesepahaman antara pihak perusahan dan warga Halmahera tengah dalam kesepakatan itu pihak perusahan meminta setiap kepala desa untuk merekomendasikan warga yang ingin bekerja di PT IWIP dan WBN tapi setelah di Rekom pihak perusahaan mengabaikan.” Tegasnya siang tadi. Rabu, 6 Maret 2018.

Lanjut dia, Pihak Perusahaan juga harus bertanggung jawab atas pengusuran hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Tanjung Ulie desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halteng, yang merupakan tanaman penghasil oksigen.

“Tindakan pengrusakan hutan bakau merupakan tindak pidana. Para pelaku bisa diancam pidana pasal 82 sampai 109 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang ancaman hukumannya bisa sampai seumur hidup dan ini tentu tergantung kasusnya . Selain UU RI Nomor 18 tahun 2013 ditegaskan, pelaku juga bisa dijerat dengan UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Ungkapnya.

Dari pantauan Lentera.Co.Id, Selain membuka mimbar bebas, masa aksi juga menuntut, poin – poin berikut :

  1. Mendesak kepada Menteri Kehutanan RI dan Menteri Lingkungan Hidup agar segera mencabut izin pengguna kawasan dan amdal PT. Weda Bay Nickel dan PT. Indonesia Weda Bay Nickel Industri Park. karena di duga dalam kegiatan pertambangan dapat melakukan pengrusakan hutan bakau (mangrove).
  2. Menteri Kehutanan RI dan Menteri Lingkungan Hidup agar segera memberikan sanksi kepada PT. Weda Bay Nickel dan PT. Indonesia Weda Bay Nickel Industri Park karena di duga merusak mangrove.
  3. PT. Weda Bay Nickel dan PT. Indonesia Weda Bay Nickel Industri Park segera menghentikan seluruh aktifitas pertambangannya karena di duga merusak hutan mangrove, mengabaikan tenaga kerja lokal dan tidak menaikkan harga lahan masyarakat dari Rp. 9.000, ke Rp. 100.000, permeter

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News