oleh

DPRD Tikep Bakal Mengajukan Hak Interpelasi

Download

TIDORE, LENTERA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan bakal mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim – Muhammad Senen terkait banyaknya kebijakan dan tindakan yang dianggap melanggar konstitusi sehingga merugikan banyak pihak.

Hal ini diungkapkan oleh dua fraksi pada rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Kota Tikep dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tikep beserta Lurah Tuguwaji dan Lurah Gamtufkange.

Kedua fraksi tersebut adalah fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) yang terdiri dari partai Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disampaikan oleh ketua fraksi, Ratna Namsa. Sementara untuk fraksi Bintang Kebangsaan (FBK) yang membentuk kualisi antara Partai Bulan Bintan (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili oleh sekertaris fraksi, Muhammad Hi Fata.

Pemicu diusulkannya hak interpelasi ini diketahui adanya aduan masyarakat ke DPRD Kota Tikep terkait dengan undangan yang dilayangkan oleh Lurah Tuguwaji kepada 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan Tuguwaji yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas seperti yang di atur dalam permenpan nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas. Undangan Rapat yang diketahui dilakukan di ruangan Sekertaris Daerah tersebut dinilai bernuansa politik dan melibatkan sejumlah ASN di lingkungan kelurahan Tuguwaji.

Ketua Fraksi AIR, Ratna Namsa dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa Lurah bersangkutan malah tidak mengetahui isi surat tersebut,

“Kelihatannya pak lurah tidak membaca konsep undangannya, karena melihat isi surat adalah menindaklanjuti Pejabat Sementara (Pjs) tentang hasil evalusai sidak yang dilakukan oleh SatPol-PP maupun BKPSDM Kota Tidore Kepulaun demi peningkatan kinerja ASN. Tapi yang pak lurah jelaskan itu kerja bakti” cecar Ratna dalam forum yang di lakukan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Tikep. Selasa, 5 Maret 2019.

Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tuguwaji | Foto Istimewa

Sementara Lurah Tuguwaji, Saleh Kao, dalam forum membenarkan bahwa surat tersebut di tandatangani oleh dirinya atas inisiatif sendiri terkait dengan kedisiplinan ASN dilingkungannya. Lurah juga mengakui di hadapan anggota dewan serta merasa bersalah atas tidakan yang lalai dalam hal administrasi “secara administrasi, memang saya akui ini adalah kesalahan saya”

Ditempat yang sama, Lurah Gamtufkange membantah tudingan tersebut, menurutnya pihak kelurahan bahkan dirinya tidak pernah mengeluarkan undangan baik dalam bentuk lisan maupun surat, namun dirinya mengakui bahwa telah mengikuti pertemuan bersama sekertaris daerah sebanyak empat kali, yakni pertemuan yang membahas perkawinan anaknya wakil walikota, pertemuan yang membahas 500 Tahun ekspedisi Ferdinand Mageland, Pertemuan yang membahas kedisiplinan ASN serta pertemuan yang membahas netralitas ASN dalam keterlibatan politik.

“Kalian itu punya hak demokrasi, silahkan mengunakan hak demokrasi kalian sebaik-baiknya” ungkap Lurah Gamtufkange, Irvan Adji Togubu menirukan penyampaian Pjs Sekertaris Daerah (Sekda) kota Tikep dalam pertemuan ke empat yang melibatkan dirinya.

Mendengar keterangan kedua lurah tersebut, bebrapa anggota dewan kemudian mengambil sikap untuk mengusulkan Hak Interplasi baik secara fraksional maupun keanggotaan.
Rapat kemudain akan dilanjutkan besok (Rabu, 6 Maret 2019) pagi dengan agenda pengusulan hak interpelasi terkait sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak.

Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *