oleh

Oknum Anggota DPRD Halteng Diduga Memalsukan SKT Lokasi SMPN 6

Download

LENTERA MALUT — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Bobane Jaya (GPBY) menggelar aksi protes di depan kantor Desa Bobane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara (Malut), pada 2 Maret 2019 kemarin.

Aksi protes ini terkait dengan dugaan pemalsuan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) oleh seorang oknum anggota DPRD Halteng, inisial ADj, atas pembebasan lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Halteng.

Berdadsarkan rilis yang diterima redaksi Lentera, dugaan itu terkuak setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan langsung di Desa Bobane Jaya pada 27 Februari 2019 kemarin untuk validasi data terkait SKT pembebasan lokasi SMP yang menggunakan uang kas Daerah senilai Rp.120.000.000 itu dengan Kepala Desa, M. Taha Munir. Namun, hasilnya Kades menolak atas penerbitan dan penandatanganan SKT dan katanya tidak mengetahui apapun.

Bukti-bukti lainnya yaitu, tidak sesuainya format surat dan tanda tangan Kades yang tercantum dalam SKT. Dalam arsip desa pun tidak ada yang terlampir STK atas nama Anggota DPRD Halteng itu. Oleh karenanya, BPK meminta kepada Kades untuk menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya tidak mengeluarkan SKT atas nama ADj.

Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) GPBY, Aslan Syarifuddin, ada dugaan kuat keterlibatan beberapa pihak yang ikut dalam pembebasan lokasi sekolah tersebut. Padahal, menurutnya, lokasi SMP itu sudah pernah dibebaskan pada tahun 1991 silam bersamaan dengan berdirinya SMP. Pembebasan itu juga dilakukan warga melalui swadaya melalui pengumpulan uang secara suka rela serta dengan cara tukar ganti lahan.

“Karena itu kami beranggapan bahwa lokasi tersebut sudah dibebaskan, hal itu dilihat dari waktu sekolah dibangun sampai saat ini lokasi sekolah tersebut tidak ada satupun warga pemilik lokasi yang meminta ganti rugi,” ungkap Aslan kepada Redaksi via Whatsapp, Minggu, 3 Maret 2019.

Oleh karena itu, warga menilai bahwa terdapat keganjalan dalam penerbitan SKT oleh kepala Desa atas nama ADJ yang kini mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Halteng 2019-2024 sebagai pemilik lokasi sekolah.

“Pemalsuan SKT adalah bentuk kejahatan pejabat negara yang justru mencedrai etika pemerintahan desa dan menginjak-injak wibawah kepala desa,” tekan Aslan.

Aslan meminta agar BPK terus mendalami dan menindak-lanjuti dugaan pencairan sebesar Rp.120 juta karena inprosedural. Juga kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan temuan pemalsuan dokumen Kepala Desa tersebut agar segera diproses secara hukum.

Selain itu, Kades juga diminta untuk menjelaskan secara transparan kepada publik atas pemalsuan SKT dan memberi akses agar dilaporkan kepada pihak kepolisian.


Red Ajun

Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *