Oknum Anggota DPRD Halteng Diduga Memalsukan SKT Lokasi SMPN 6

Bagikan:

LENTERA MALUT — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Bobane Jaya (GPBY) menggelar aksi protes di depan kantor Desa Bobane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara (Malut), pada 2 Maret 2019 kemarin.

Aksi protes ini terkait dengan dugaan pemalsuan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) oleh seorang oknum anggota DPRD Halteng, inisial ADj, atas pembebasan lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Halteng.

Berdadsarkan rilis yang diterima redaksi Lentera, dugaan itu terkuak setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan langsung di Desa Bobane Jaya pada 27 Februari 2019 kemarin untuk validasi data terkait SKT pembebasan lokasi SMP yang menggunakan uang kas Daerah senilai Rp.120.000.000 itu dengan Kepala Desa, M. Taha Munir. Namun, hasilnya Kades menolak atas penerbitan dan penandatanganan SKT dan katanya tidak mengetahui apapun.

Bukti-bukti lainnya yaitu, tidak sesuainya format surat dan tanda tangan Kades yang tercantum dalam SKT. Dalam arsip desa pun tidak ada yang terlampir STK atas nama Anggota DPRD Halteng itu. Oleh karenanya, BPK meminta kepada Kades untuk menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya tidak mengeluarkan SKT atas nama ADj.

Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) GPBY, Aslan Syarifuddin, ada dugaan kuat keterlibatan beberapa pihak yang ikut dalam pembebasan lokasi sekolah tersebut. Padahal, menurutnya, lokasi SMP itu sudah pernah dibebaskan pada tahun 1991 silam bersamaan dengan berdirinya SMP. Pembebasan itu juga dilakukan warga melalui swadaya melalui pengumpulan uang secara suka rela serta dengan cara tukar ganti lahan.

“Karena itu kami beranggapan bahwa lokasi tersebut sudah dibebaskan, hal itu dilihat dari waktu sekolah dibangun sampai saat ini lokasi sekolah tersebut tidak ada satupun warga pemilik lokasi yang meminta ganti rugi,” ungkap Aslan kepada Redaksi via Whatsapp, Minggu, 3 Maret 2019.

Oleh karena itu, warga menilai bahwa terdapat keganjalan dalam penerbitan SKT oleh kepala Desa atas nama ADJ yang kini mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Halteng 2019-2024 sebagai pemilik lokasi sekolah.

“Pemalsuan SKT adalah bentuk kejahatan pejabat negara yang justru mencedrai etika pemerintahan desa dan menginjak-injak wibawah kepala desa,” tekan Aslan.

Aslan meminta agar BPK terus mendalami dan menindak-lanjuti dugaan pencairan sebesar Rp.120 juta karena inprosedural. Juga kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan temuan pemalsuan dokumen Kepala Desa tersebut agar segera diproses secara hukum.

Selain itu, Kades juga diminta untuk menjelaskan secara transparan kepada publik atas pemalsuan SKT dan memberi akses agar dilaporkan kepada pihak kepolisian.


Red Ajun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...