Aksi Komite Tolak Pemilu (Borjuis) 2019: Golput dan Bangun Partai Alternatif

BERITA TERKAIT

Kapolda Malut Pimpin Penyambutan dan Penghantaran Operasi Satgas Amole 2021

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin secara langsung Upacara...

Masyarakat Apresiasi Pelayanan Terbaik Bareskrim

LENTERA MALUT -- Berdasarkan survei yang dilakuan oleh MarkPlus, masyarakat menilai positif terhadap pelayanan penegakan hukum dari Badan Reserse...

Diduga Serobot 2000 Ha Lahan Warga, PT. TUB Dipolisikan

LENTERA MALUT - John Bobane, warga Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ini melaporkan PT. Tri Usaha Baru...

LENTERA MALUT – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Boikot Pemilu (Borjuis) 2019, menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mereka menganggap partai peserta pemilu sama sekali bukan solusi atas permasalahan rakyat.

- Advertisement -

Dalam rilis yang diterima redaksi, sedikitnya ada 22 tuntutan yang diserukan, yakni, Tolak pemilu 2019, Lawan militerisme, Bangun kekuatan politik alternatif dan hentikan PT.Pertamina dengan ENI,Stop penggusuran lahan di Maluku Utara, Stop Kriminalisasi Mahasiswa & Rakyat, serta adili para pelanggar HAM tahun 1998.

Disektor ekomomi, mereka juga menuntut agar Pemerintah harus mengintervensi urusan pasar sepenuh-penuhnya, segera naikan harga Kopra, tolak pertambangan Asing yang ada di Maluku Utara, Tolak reklamasi pantai, Tolak Peremajang tanaman, dan tolak kelapa sawit di Maluku Utara.

Juga Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, Berikan demokrasi seluas-luasnya kepada rakyat, Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tolak RUU Pelarangan Permusikan, Wujudkan reforma agraria sejati UUPA No.5 Tahun 1960, Nasionalisasi seluruh industri penting untuk kesejahteraan rakyat tertindas.

Selain itu, bangun sistim pertanian & kelautan yang maju serta pro terhadap lingkungan hidup, Cabut seluruh IUP, HGU, IUPHHK-HA & wilayah kerja migas di Indonesia wabil khusus Provinsi Maluku Utara dan Tolak keterlibatan Militer dalam ranah sipil.

Kordinator Lapangan (Korlap), Ian Dehe, menjelaskan alasan mereka menolak Pemilu karena tidak ada bedannya dengan pemilu yang lalu-lalu dan tak ada yang baru.

“Mereka (Partai Politik) semua tidak memiliki program yang mampu menjawab tuntutan rakyat atas permasalahan demokrasi dan kesejahteraan,” ujar Korlap, Ian, kepada Lentera disela-sela aksi depan Pasar Tradisional Higienis, Kota Ternate, Minggu 17 Februari 2019.

Dari tahun ke tahun, kata Ian, ada lebih banyak rakyat yang tak percaya, kecewa, atau bahkan muak terhadap sistem politik di negara ini. Ia merujuk pada Pemilu 1999 hingga 2014 atas menurunnya partisipasi rakyat.

Penurunan tersebut, tambah Ian, memberikan sinyal bahwa semakin banyak rakyat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, artinya rakyat lebih memilih golput. “Golput adalah pilihan yang paling masuk akal. Dan itu menjadi sikap kami dalam Pemilu 2019 ini,” tegas Ian.

“Kami menyarankan agar rakyat tidak memilih partai dan calon-calon legislatif yang korup, partai yang menipu rakyat, yang satu barisan dengan para pelanggar HAM, yang anti kebebasan berpikir, berkumpul, berkeyakinan dan berpendapat, yang tidak memecah-belah rakyat dengan memainkan sentimen agama, yang tidak rasis, yang tidak dikendalikan militer, dan yang tidak dekat dengan kepentingan kapital,” tambanya.

Mereka juga menilai Pemerintah Jokowi, tidak ada bedanya, justru, semakin memperburuk situasi. Apalagi, kata Ian di Pilpres 2019, ada borjuasi dengan kekuatan kapital besar serta militer dan sisa-sisa Orde Baru yang terlibat dalam tim pemenangan baik di kubu Jokowi maupun Prabowo.

“Pelibatan militer dan sisa Orde Baru di kedua kubu cukup menunjukkan bahwa siapa pun yang terpilih nanti tak akan ada yang serius menghadang militer dalam berpolitik,” ungkap Ian.

Pesoalan Pelanggaran HAM yang Tak Pernah Berakhir

Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok minoritas dan aktivis, penyitaan buku, pembubaran kegiatan terus berjalan sepanjang pemerintahan Jokowi.Ini juga menjadi sorotan pengunjuk rasa.

Salah satu masa aksi, Firman, dalam orasinya juga mengatakan, masa Pemerintahan Jokowi tak ada kemajuan dalam menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk permasalahan yang terjadi di Papua pun tak dihiraukan.

“Puluhan-bahkan ratusan ribu rakyat Papua dibunuh, disiksa, ditangkap, diperkosa, dipenjara tanpa ada proses hukum yang jelas. Deretan hal tersebut memperkuat alasan mengapa kami memilih untuk tidak memilih (Golput),” tuturnya.

Memilih salah satu, tambah Firman, berarti mendukung masuknya militer dalam kehidupan sipil dan mendukung penindasan sistematis terhadap rakyat pekerja, serta tak akan menghentikan pelanggaran HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.“Pesta demokrasi ala borjuasi ini bukanlah pesta demokrasi untuk rakyat,”

“Persoalan rakyat hanya akan selesai bila rakyat sendiri yang berkumpul bergerak, membangun kekuatan politik alternatif (tanpa melibatkan unsur reaksioner) untuk menciptakan jalan keluar bagi permasalahan rakyat,” pungkas Firman.

Untuk diketahui, Komite Boikot Pemilu (Borjuis) 2019 ini tergabung dari berbagai organisasi, diantaranya Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Solidaritas untuk Perjuangan Rakyat (SUPER), Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) –Forum Sekolah Bersama (SEKBER), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Central Gerakan Mahasiswa Demokrasi (CGMD), Gerakan Bintang Utara (GBU), dan CAKRAWALA.

Red:Ajun

Kapolda Malut Pimpin Penyambutan dan Penghantaran Operasi Satgas Amole 2021

LENTERA MALUT -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin secara langsung Upacara Penyambutan Brimob Nusantara BKO Polda...

Masyarakat Apresiasi Pelayanan Terbaik Bareskrim

LENTERA MALUT -- Berdasarkan survei yang dilakuan oleh MarkPlus, masyarakat menilai positif terhadap pelayanan penegakan hukum dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam survei...

Diduga Serobot 2000 Ha Lahan Warga, PT. TUB Dipolisikan

LENTERA MALUT - John Bobane, warga Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ini melaporkan PT. Tri Usaha Baru (TUB) ke Polda Maluku Utara,...

Pemda Halbar Bakal sosialisasi Hukuman Kabiri, Kekerasan Seksual

Lentera Malut-- Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi kemarin 03/Desember/2020 di kec. Loloda Desa Lababasara. Dinas perlindungan perempuan dan anak kabupaten...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Pjs. Bupati Taliabu ajak Warga ‘Sadar’ Protokol Kesehatan

LENTERA MALUT - Taman Kota Bobong kini menjadi sarana kampanye masker atau protokol kesehatan oleh Tim Satgas Pencegahan dan Penaganan Covid-19 di wilayah setempat. Ini...

Tak Indahkan Protokol Covid-19, Pjs Bupati : Taman Bobong Bakal Ditutup

LENTERA MALUT - Tidak taat protokol kesehatan, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Drs. Maddaremmeng mempertegas bakal menutup taman Kota Bobong. "Langkah untuk menutup...

139 CPNSD Pulau Taliabu, Selamat Bergabung

LENTERA MALUT - Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado telah mengumumkan kelulusan 139 peserta yang...

Pjs Bupati Drs Maddaremmeng Lakukan Kunjungan Perdana ke DPRD Taliabu

LENTERA MALUT -- Pjs Bupati, Drs. Maddaremmeng berkunjungan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu (Pultab) pafa Senin, 26 Oktober 2020. Melalui Kepala...

Pjs Bupati Pultab Tinjau Langsung Kendala Sampah di TPA

LENTERA MALUT - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu (Pultab) Drs. Maddaremmeng, M.Si meninjau secara langsung tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang terletak di...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...
- Advertisement -
- Advertisement -