oleh

Aksi Komite Tolak Pemilu (Borjuis) 2019: Golput dan Bangun Partai Alternatif

LENTERA MALUT – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Boikot Pemilu (Borjuis) 2019, menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mereka menganggap partai peserta pemilu sama sekali bukan solusi atas permasalahan rakyat.

Dalam rilis yang diterima redaksi, sedikitnya ada 22 tuntutan yang diserukan, yakni, Tolak pemilu 2019, Lawan militerisme, Bangun kekuatan politik alternatif dan hentikan PT.Pertamina dengan ENI,Stop penggusuran lahan di Maluku Utara, Stop Kriminalisasi Mahasiswa & Rakyat, serta adili para pelanggar HAM tahun 1998.

Disektor ekomomi, mereka juga menuntut agar Pemerintah harus mengintervensi urusan pasar sepenuh-penuhnya, segera naikan harga Kopra, tolak pertambangan Asing yang ada di Maluku Utara, Tolak reklamasi pantai, Tolak Peremajang tanaman, dan tolak kelapa sawit di Maluku Utara.

Juga Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, Berikan demokrasi seluas-luasnya kepada rakyat, Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tolak RUU Pelarangan Permusikan, Wujudkan reforma agraria sejati UUPA No.5 Tahun 1960, Nasionalisasi seluruh industri penting untuk kesejahteraan rakyat tertindas.

Selain itu, bangun sistim pertanian & kelautan yang maju serta pro terhadap lingkungan hidup, Cabut seluruh IUP, HGU, IUPHHK-HA & wilayah kerja migas di Indonesia wabil khusus Provinsi Maluku Utara dan Tolak keterlibatan Militer dalam ranah sipil.

Kordinator Lapangan (Korlap), Ian Dehe, menjelaskan alasan mereka menolak Pemilu karena tidak ada bedannya dengan pemilu yang lalu-lalu dan tak ada yang baru.

“Mereka (Partai Politik) semua tidak memiliki program yang mampu menjawab tuntutan rakyat atas permasalahan demokrasi dan kesejahteraan,” ujar Korlap, Ian, kepada Lentera disela-sela aksi depan Pasar Tradisional Higienis, Kota Ternate, Minggu 17 Februari 2019.

Dari tahun ke tahun, kata Ian, ada lebih banyak rakyat yang tak percaya, kecewa, atau bahkan muak terhadap sistem politik di negara ini. Ia merujuk pada Pemilu 1999 hingga 2014 atas menurunnya partisipasi rakyat.

Penurunan tersebut, tambah Ian, memberikan sinyal bahwa semakin banyak rakyat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, artinya rakyat lebih memilih golput. “Golput adalah pilihan yang paling masuk akal. Dan itu menjadi sikap kami dalam Pemilu 2019 ini,” tegas Ian.

“Kami menyarankan agar rakyat tidak memilih partai dan calon-calon legislatif yang korup, partai yang menipu rakyat, yang satu barisan dengan para pelanggar HAM, yang anti kebebasan berpikir, berkumpul, berkeyakinan dan berpendapat, yang tidak memecah-belah rakyat dengan memainkan sentimen agama, yang tidak rasis, yang tidak dikendalikan militer, dan yang tidak dekat dengan kepentingan kapital,” tambanya.

Mereka juga menilai Pemerintah Jokowi, tidak ada bedanya, justru, semakin memperburuk situasi. Apalagi, kata Ian di Pilpres 2019, ada borjuasi dengan kekuatan kapital besar serta militer dan sisa-sisa Orde Baru yang terlibat dalam tim pemenangan baik di kubu Jokowi maupun Prabowo.

“Pelibatan militer dan sisa Orde Baru di kedua kubu cukup menunjukkan bahwa siapa pun yang terpilih nanti tak akan ada yang serius menghadang militer dalam berpolitik,” ungkap Ian.

Pesoalan Pelanggaran HAM yang Tak Pernah Berakhir

Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok minoritas dan aktivis, penyitaan buku, pembubaran kegiatan terus berjalan sepanjang pemerintahan Jokowi.Ini juga menjadi sorotan pengunjuk rasa.

Salah satu masa aksi, Firman, dalam orasinya juga mengatakan, masa Pemerintahan Jokowi tak ada kemajuan dalam menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk permasalahan yang terjadi di Papua pun tak dihiraukan.

“Puluhan-bahkan ratusan ribu rakyat Papua dibunuh, disiksa, ditangkap, diperkosa, dipenjara tanpa ada proses hukum yang jelas. Deretan hal tersebut memperkuat alasan mengapa kami memilih untuk tidak memilih (Golput),” tuturnya.

Memilih salah satu, tambah Firman, berarti mendukung masuknya militer dalam kehidupan sipil dan mendukung penindasan sistematis terhadap rakyat pekerja, serta tak akan menghentikan pelanggaran HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.“Pesta demokrasi ala borjuasi ini bukanlah pesta demokrasi untuk rakyat,”

“Persoalan rakyat hanya akan selesai bila rakyat sendiri yang berkumpul bergerak, membangun kekuatan politik alternatif (tanpa melibatkan unsur reaksioner) untuk menciptakan jalan keluar bagi permasalahan rakyat,” pungkas Firman.

Untuk diketahui, Komite Boikot Pemilu (Borjuis) 2019 ini tergabung dari berbagai organisasi, diantaranya Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Solidaritas untuk Perjuangan Rakyat (SUPER), Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) –Forum Sekolah Bersama (SEKBER), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Central Gerakan Mahasiswa Demokrasi (CGMD), Gerakan Bintang Utara (GBU), dan CAKRAWALA.

Red:Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News