oleh

PT. BB tak Miliki Kelengkapan Ijin, Kadis Samsul: Ini Salah Besar

LENTERA MALUT — Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Buli Bangun di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara diduga tidak memiliki kelengkapan izin.

Tak hanya itu, perusahaan milik Reni Laos ini diduga sengaja tak mau memberikan kontribusi ke Pemda Halteng. Pasalnya, selama dua tahun beroperasi, AMP tersebut belum mengantongi sejumlah izin yang dianggap wajib.

Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Halteng, Samsul Bahri Ismail kepada reporter, Senin 11 Februari 2019 mengatakan, hingga saat ini tak secuil dokumen milik PT. BB yang ia terima dalam bentuk permohonan izin lingkungan. Padahal, dalam Peraturan Menteri Negara (Permen) Lingkungan Hidup Republik Indonesia, nomor 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

“AMP milik PT Buli Bangun belum memiliki AMDAL, UKL UPL, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini wajib buat semua AMP. Izin mereka hanya AMP, bukan galian C. Terus material mereka harus dari luar, bukan lokal. Ini salah besar,” ungkap Samsul.

“Saat ini tim kami sedang melakukan investigasi mengenai laporan tersebut. Kami juga akan buat surat teguran ke mereka. Jika kami menyurat sampai tiga kali lalu mereka tidak koperatif, maka kami akan melakukan tindakan penyegelan,” imbuhnya.

BACA JUGA Rapat Bersama OPD, ini yang Disampaikan Wakil Bupati Halteng

Senada dengan Kabid Perizinan, Panti Ibrahim. Kata Panti, AMP milik PT BB belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga diminta kepada pihak PT BB untuk segera mengurusnya.

“AMP itu belum mengurus IMB. Di kantor kami tak ada laporan mengenai PT BB yang mengurus IMB, begitu pula di provinsi. Mereka ibarat tamu yang datang di rumah kita dan tidak meminta izin. Jadi kami minta agar segera mengurusnya,” akunya.

Tak hanya izin, kata dia, semua tenaga kerja AMP tersebut belum terdaftar di Dinas Ketenaga Kerjaan. Hal itu ungkapkan Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Abubakar Saleh.

“Jadi PT BB belum mendaftarkan tenaga kerja mereka di kami (Disnakertrans). Kami juga baru tahu. Kami akan segera menyurat ke mereka,” jelasnya.

Berkait itu, Kepala Desa Palo, Suryadi Yamin juga mengaku, saat dirinya hendak meminta kontribusi kepada pihak perusahaan, mereka (PT BB) malah menjawab, sudah membayar mahal ke daerah. Itu sebabnya, lanjut Kades, ketika desa meminta tolong untuk menggusur sebuah lahan lapangan bola, Desa Palo harus membayar Rp.10 juta rupiah dengan minyak sebanyak tiga drum dari sumber anggaran ADD/DD.

“Kami sudah kesana minta kontribusi karena mereka sudah membangun di desa kami dan ambil pasir, tapi mereka bilang sudah bayar mahal ke daerah. Kemudian saat kami minta tolong ke mereka untuk gusur lahan lapangan bola, mereka minta bayaran Rp 10 juta dan minyak tiga drum pakai uang Desa,” katanya.

Humas PT BB, Bakar saat dikonfirmasi, dirinya enggan berkomentar dan saling melempar tanggung jawab. Dia malah mengarahkan para awak media untuk menemui Kepala Mekanik.

“Kalau mau konfirmasi soal itu, silahkan ke Kepala Mekanik. Itu harus ke keapla mekanik,” gumam Bakar belum lama ini.

Red: Fhandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News