oleh

“Teka Teki Pengelolaan Dana Rutin Dan Nepotisme di Patani Timur”, ini Jawaban Camat Mahatma

LENTERA MALUT – Menanggapi laporan dugaan korupsi dan nepotisme di lingkup pemerintah Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang diberitakan media ini dengan judul: “Teka Teki Penglolaan Dana Rutin Dan Nepotisme di Patani Timur”, Camat Patani Timur, Mahatma Koroi mengatakan, setelah ia dilantik lalu diberangkatkan untuk lanjut sekolah, administrasi terkait dana rutin dari semua pihak kecamatan memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Pemerintahan yang menandatangani. “Hanya saja, setiap pencairan dan pelaporan selalu konsultasi dikonsultasikan ke saya,” katanya saat ditemui reporter media ini di kediamannya, di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada Senin, 4 Februari 2019.

Sementara soal jabatan bendahara, kata Camat, diambil dari UPTD untuk mengisi kekosongan. Bendahara tersebut, pihak kecamatan menyampaikan ke kekabupaten lalu diangkat sebagai bendahara.

Saat ditanya soal bendahara nepotisme yang dinilai nepotis dan melanggar undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Ia mengatakan bendahara Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara baru diangkat pada bulan Agustus karena pihaknya menyampaikan ke BKD bahwa bendahara lama suda masuk Golongan tiga sehingga pihak kecamatan mengusulkan untuk menduduki jabatan Kasubaq Keuangan Halteng.

“Namun di bulan Agustus, saya perintakan bendahara lama buat pengawalan bendahara baru selama satu dua bulan agar bisa memberikan petunjuk dalam administrasi,” katanya, tanpa mengurai soal neotisme.

Kemudian dana rutin pada Agustus, lanjut Camat, direalisasikan karna bendahara lama bersama bendahara baru yang menyelesaikan laporanya. Namun sebelum dana itu dicairkan, terjadi penjiblakan tanda tangan atau pemalsuan tandatangan sehingga pencairan dibatalkan. Itu sebabnya, bendahara baru perbaikan laporan dan mencairkan anggaran. “Itu atas kinerja bendahara baru dengan tanda tangan asli kabag pemerintahan,” ujarnya.

Namun yang dikabarkan soal dana rutin yang dicairkan agustus sebesar 41 juta itu, bertepatan dengan pelaksanaan 17 Agustus dengan besarnya anggaran 30 juta. Kemudian dibulan oktober, anggaran yang dicairkan sebesar 28.500. “Itu bertepatan hari ulan tahun kabupaten sehingga anggaran itu dialihkan kesitu dan untuk bulan November dan Desember tidak ada,” tutur Camat Patani Timur.

Selanjutnya, SPPD paska pencairan bertepatan kegiatan 17 Agustus, dana yang dibutuhkan lebih dari pencairan sehingga mengambil kebijakan menyisipkan anggaran tak terduga. Namun SPPD itu baik dari Camat dan semua pegawai kecamatan Patani Timur tidak terima.

“Pada oktober 2018, pencairan pertama sebesar 28.500. Setelah selesai kegiatan, kontingen yang mau balik suda tida memiliki uang maka diperintahkan ke bendahara untuk konsultasi ke dikeuangan, kalu memang sisa nihil 57 bisa dicairkan tapi tidak bisa saampai akhir tahun baru pencairan ulang,” terangnya.

Selain itu, rapat internal yang dilakukan namun ada berapa orang tidak sempat hadir saat dirinya masi di Jakarta, Kabag Pemerintahan turun. “Suda dilaporkan ke Kabag Pemerintahan terkait dengan bendahara yang melakukan belanja sendir,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya melalui media ini memberitakan dugaan penyimpangan kewenangan serta, korupsi dan nepotisme di ingkup kecamatan Patani Timur.

Selengkapnya, BACA Teka Teki Dana Rutin dan Nepotisme di Patani Timur

Red: Fandy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News