oleh

Pemprov Malut Dinilai Tidak ‘Becus’ Tangani Anjloknya Harga Kopra

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Puluhan mahasiswa dari Koalisi Perjuangan Rakyat (Kopra) Maluku Utara (Malut) kembali menggelar demontrasi terkait anjloknya harga kopra selama hampir setahun ini, di depan Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Senin 4 Februari 2019.

Dalam aksi bertajuk Jilid VIII ini, Kopra menilai selama aksi berlangsung dari september 2018 lalu hingga februari 2019 ini, pemerintah tidak pernah becus dalam menyelesaikan masalah harga kopra di Malut.

Kordinator Lapangan (Korlap), Fernando Bae, mengatakan Pemerintah sengaja membangun opini untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa, namun dengan tegas Kopra menolaknya dengan maksud beasiswa bukan persoalan mendasar yang menjadi tuntutan mahasiswa tapi harga kopra.

“Beasiswa itu kami bisa urus sendiri jika harga kopra sudah dinaikkan,” tegasnya.

Lantas janji itu, tambah Fernando, telah membuat sejumlah mahasiswa cuti kuliah. Ia mengatakan perjuangan Kopra bukan menuntut beasiswa, itu [beasiswa] hanya akal-akalan pemerintah untuk membungkam tuntutan dan solusi menaikkan harga Kopra.

Tuntutan Kopra Malut

Di demonstrasi ini, dalam rilisnya, Kopra mendesak agar dalam waktu tempo ini pemerintah segera menaikkan harga kopra senilai Rp.10.000/kg dan sesuaikan dengan standar hidup dan daya beli masyarakat dan wujudkan industrialisasi pengusahaan dan pemanfaatan kelapa beserta komoditi lainnya atas kendali rakyat berbasis keadilan sosial ekologis.

“Kopra juga mendorong Malut sebagai sentral otoritas perdagangan kelapa dan komoditas rempah-rempah lainnya berskala ekspor nasional, juga mendesak adanya regulasi (UU dan Perda) terkait perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemajuan komoditi unggulan berbasis kearifan lokal,” papar Fernando, sesuai rilis kepada reporter, Senin, 4 Februari 2019.

Kopra menolak pertambangan dan sawit dan mendesak untuk membangun Akademi Kelapa Nusantara, kembalikan kejayaan kelapa Nusantara, dan kembalikan kejayaan kepulauan rempah-rempah serta laksanakan pasal 33 ayat 3 dan pasal 18 B ayat 2 secara seksama dan konsisten.

Red: Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Pemerintah Maluku Utara tidak sesuai untuk meneruskan menjadi penguasa Maluku Utara karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan rakyatnya seperti yang terjadi turunnya harga kopra di Maluku dan Maluku Utara itu sendiri apakah mereka tidak melihat bahwa Maluku dan Maluku Utara itu sendiri mata pencarian uang dari hasil kopra atau kelapa, penguasa Maluku dan Maluku Utara itu sendiri hanya memikirkan diri sendiri tidak memikirkan rakyat yang sedang kesusahan saya bersedih karena saya anak dari petani kopra, salam manis dari saya SUTARA HI M NUR, anak dari sumpah Palapa seandainya harga kelapa atau harga kopra tidak sesuai dengan pembelian maka Maluku dan Maluku Utara itu sendiri akan menuntut penguasa yang ada di Maluku dan Maluku Utara itu sendiri, sekali lagi saran dari saya ya segera menaikkan harga kopra apakah kalian tidak melihat punya hati melihat anak-anak desa yang tidak bisa kuliah yang tidak bisa meneruskan perkuliahan karena akreditas kampus atau universitas bertambah mahal dan apakah kalian Tega melihat rakyat-rakyat yang miskin pekerjaannya seorang petani kopra hidup sehari-harinya hanya meniti kelapa apakah kalian tega menindas rakyat rakyat yang sedang kesusahan wahai penguasa bukan kali ini kami menurun aksi bukan besok, tetapi kalian akan melihat kami akan balik dengan senjata kita berperang di lautan darah jangan biarkan masa yang puluhan tahun itu kembali Dimas sayang sekarang

    #salam anak tani

News