oleh

Teka Teki Dana Rutin dan Nepotisme di Patani Timur

LENTERA MALUT – Tata kelola pemerintah Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dinilai syarat dugaan korupsi dan berbau nepotisme. Demikian itu hasil penelusuran Lentera.co.id saat menghubungi beberapa sumber via telepon seluler sejak Rabu, 30 Januari 2019 kemarin.

“Dana rutin itu dialokasikan ke beberapa pos, seperti makan minum, kunjungan di dalam maupun diluar kecamatan dan lain-lain. Tapi saat saya diangkat jadi Plh Camat Patani Timur sampai dimutasikan, saya tidak tahu soal dana itu. Kunjungan, kegiatan, bahkan belanja peralatan kantor pun saya tidak tahu,” kata mantan Plh Camat Patani Timur, Nurhan Hayun dibalik handphonenya pada Rabu, 30 Januari 2019.

Mantan Plh Camat Patani Timur, Nurhan Hayun yang diangkat pada 16 Juli 2018 dengan SK Bupati Nomor. 821/Kep/280/2018 ini menerangkan, bahwa sejak Plt Camat Patani Timur melanjutkan studi ke luar daerah, dirinya aktif menjalankan tugas-tugas yang diemban. Meski demikian, bendahara Kematan Patani Timur, Niyu Samsudin yang juga adik (Sepupu) dari Istri Plt Camat saat ini, tidak menempelkan atau memperlihatkan Dipa dana tersebut.

Sumber lain menyebutkan, dana rutin tahun anggaran 2018 sekitar Rp. 450.000.000 itu, dari data yang diperoleh atas pencairan sejak Agustus 2018 sebesar Rp. 41.500.000 dan Oktober sebesar Rp. 30 juta. “November atau Desember, saya tidak tahu,” kata sumber yang meminta namannya tidak dipublikasikan.

Sumber yang mengaku dirinya mengetahui pencairan itu menyebutkan, kegunaan dana yang dicairkan pada Agustus itu, ia tidak mengetahuinnya. Namun pencairan pada Oktober, kata sumber, digunakan untuk kegiatan ulang tahun kabupaten Halteng di Kota Weda. Lalu pada kegiatan tersebut, Istri Camat bersama adiknya yang menjabat sebagai Bendahara ini bersama dua staf pegawai PTT yang mengikuti kegiatan tersebut. Tak hannya itu, ia juga mengaku sejumlah tunjangan bulanan serta SPPD dengan nilai puluhan juta belum terbayar sejak Agustus hingga kini. “Setahu saya hanya satu kursi sofa dan satu unit leptop. Anggap saja nilainya 10 juta,” terangnya.

Tak hanya itu, belanja barang yang menjadi tugas bendara barang pun, Bendahara Kecamatan Niyu Samsudin yang membelanjakan sendiri. Namun disaat penyusunan laporan keuangan, Bendahara Niyu meminta Bendahara Barang menyusun laporan tersebut. Oleh Bendahara barang menolak lantara bukan dirinya yang membelanjakan dana itu sehingga Bendahara Niyu pun mengaku akan menyusun laporan keuangan dimaksud.

Padahal, teka teki dugaan korupsi dan penyimpangan kewenangan itu, hubungan kekeluargaan (Nepotisme) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 2, menyebutkan, “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercelah lainnya”. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.

Meski begitu, reporter media ini mengirim pesan SMS soal konfirmasi berita ke nomor 081346207XXX milik Bendahara Kecamatan Patani Timur, Niyu Samsudin, ia menjawab tanya. “Boleh, bagaimana?,” tulisnya. Namun setelah ditanya keberadaannya untuk ditemui, dia tak lagi berbalas. Begitu juga melalui pesan WhatsApp 081346207XXX yang sempat membaca pesan reporter tapi enggan menanggapinya.

Bukti WA Bendahara Camat Patani Timur, Niyu Samsudin

Begitu juga dengan Camat Patani Timur, Mahatma Koroi saat dihubungi melalui nomor 085256639XXX, enggan dibalas hingga berita ini diterbitkan.

Red: Afandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News