oleh

LKSI Desak KPK Usut Dugaan Kasus Korupsi yang Menyerat Nama Bupati Taliabu

Jakarta, Lentera.co.id – Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menggelar aksi didepan kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pada 24 Januari 2019 pagi tadi di Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Aksi tersebut meminta kepada KPK agar mengusut dugaan kasus tindak pidana yang menyeret nama Bupati Taliabu, Aliong Mus.

Pasalnya, Bupati Taliabu, Aliong Mus diduga melakukan pelanggaran atas sejumlah anggaran pembangunan seperti, Pembangunan Talud penahan banjir air Sungahaya, pembangunan talud penahan banjir Air Wayohaya, pembangunan Drainase kota Bobong, serta sejumlah kasus lainnya. Demikian itu disampaikan Kordinator massa aksi LKSI, Yasmin menyampaikan bahwa terindikasi ada 11 kasus pembanguanan yang dinilai Mark Up dan penggelapan Dana.

“Program pembangunan tersebut diantaranya, Pembangunan Talud Penahan Banjir Air Wayohaya, Pembangunan Drainase Dalam Kota Bobong, Pembangunan Median Jalan Dalam Kota Bobong, Pembangunan Jalan Dalam Kota Bobong (HRS), Pembangunan Jalan Kawalo-Tabona II (Sirtu), Pembangunan Jalan Kawasan Pemerintahan, Pembangunan Jalan Dalam Kota Bobong Jalur, Peningkatan Jalan Dalam Kota Bobong (HRS-Base), Pembangunan Jalan Dalam Kota Bobong (Sirtu), Penimbunan Lokasi SD Negeri Bobong,” ujarnya.

Menurutnya, 11 pekerjaan tersebut ditemukan indikasi korupsi senilai Rp. 21 miliar. Ada juga temuan audit BPK tahun 2017 terkait dengan pengadaan obat-obatan senilai Rp. 1,31 Meliar, pekerjaan penimbunan, pembangunan jalan akses pelabuhan senilai Rp. 6,48 Meliar, pembangunan gedung, taman puskesmas, pembangunan power house PLTD lanjutan serta pembangunan dan pemgembangan objek wisata senilai RP. 4,03 Meliar tahun anggaran 2016, terindikasi ada kerugian negara.

“Maka KPK harus serius mengusut tuntas penggelapan anggaran negara tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan bila Ketua KPK, Agus Raharjo tidak panggil Bupati Kepulauan Taliabu, Aliong Mus tentu kredibilitas gedung yang didaulat oleh negara sebagai instrumen menegakkan hukum akan sirna.

Rep/Izal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News