oleh

Karapoto dari Investasi ke Peer to Peer, Morren: Kami Serahkan ke Pihak Kepolisian

LENTERA Malut — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat terkait PT. Karopoto Finansial Teknologi (Fintech) bahwa perusahan tersebut tidak bisa beroperasi sebagai perusahan dengan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang dikenal dengan peer to peer lending sejak surat pembatalan perizinan dikeluarkan oleh OJK pada 20 Agustus 2018 lalu.

BACA JUGA Cegah Investasi Bodong, DPW dan OJK Gelar Pendidikan Keuangan

Surat Nomor 003/SP-KTF/02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal pengembalian tanda terdaftar PT. Karopoto Teknologi Financial Kepada Otoritas jasa keuangan serta merujuk pada pasal 10 ayat (5) peraturan OJK Nomor 77/ POJK. 01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana pada izin surat dari Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan financial technology nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Financial telah terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di OJK.

Dengan dibatalkan surat tanda bukti terdaftar PT. karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 maka PT. Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya kegiatan penawaran atau promosi layanan PT.Karapoto Teknologi Finansial, dan tidak mencantumkan logo OJK atau pernyataan terdaftar karena diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatan PT. Karapoto Teknologi Finansial.

Humas OJK Sulawesi Utara, Maluku Utara (Sulut-Malut), Morren saat ditemui di Grand Dafam Bela Ternate usai memberikan seminar Edukasi Keuangan pada Selasa, 22 Januari 2019, mengatakan bahwa pihak OJK telah mengambil tindakan sejak 20 Agustus sesuai dengan surat pembatalan perijinan oleh OJK.

“Kita sudah membatalkan PT, Karapoto dikarenakan terdapat ada hal-hal yang dilakukan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ucapnya

Menurut Morren, yang dipermasalahkan saat ini, karena banyak kegiatan yang dilakukan diluar sistem yang diajukan ke OJK. Olehnya, pihaknya serahkan ke pihak berwajib yakni kepolisian untuk di proses.

“Surat penarikan perizinan sudah dikeluarkan karena surat tersebut diperuntukan untuk Peer to peer landing pinjam meminjam online, bukan investasi,” tutup Humas OJK.

Rep: Hana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News