oleh

Golput dan Pilpres

Oleh: Trisno Mais, S.AP, Aktivis dan Alumnus Fispol Unsrat asal Desa Buo (Loloda) Malut

WACANA munculnya kelompok Golongan Putih (Golput) pada pilpres semakin menguat. Namun, akar persoalannya tidak serta merta adalah kesalahan dari penyelenggara pemilu. Problem ini cukup kompleks. Dan, banyak indikator sebabnya masyarakat memilih golput.

Pemilu itu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran dan logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataukah perbaikan terhadap nasib rakyat. Pemilu bisa dikatakan berhasil ketika hajatan tersebut mampu meningkatkan partisipasi pemilu, dengan kata lain bahwa pemilu itu sukses manakala tingkat Golput mampu ditekan oleh penyelenggara pemilu. Ketika meruntut logika di atas, maka partai politik (Parpol) lah yang paling bertanggung jawab.

Dari aspek historis, terminologi gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu. Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun.

Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara fair.

Jadi, dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu. Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih disebandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Di sisi lain, golput juga dimaknai sebagai prilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali.

Kondisi masa lalu ini berpotensi terjadi pada pilpres 2019 kali ini, satu dari sekian banyak alasan karena partai politik (Parpol) dinilai gagal melayani kemauan publik. HICON Law & Policy Strategic, misalnya baru – baru ini memaparkan hasil kajiannya terkait potensi suara golput (golongan putih) di pilpres 2019. Mereka memprediksi bahwa tingkat golput pada pilpres mendatang meningkat karena tawaran dan model kampanye.

Sebab lainnya bagi bagi saya, tawaran publik direduksi oleh jejaring kelompok oligarki, yakni pada pilpres 2019 hanya dua capres yang berhasil ditawarkan oleh partai peserta pemilu. Sepertinya tak bisa dipungkiri bahwa wacana kemunculan kelompok golput cukup berpotensi terjadi. Apalagi usai debat capres.

Download Download Download Download Download Download Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *