oleh

Pemkab Halteng, Pemberhentian Sementara Kades Tepeleo Batu Dua Cacat Mekanisme Dan Prosedur

LENTERA.CO.ID — Penulis: Isma’il Maulud*

KEPUTUSAN Bupati Halmahera Tengah Nomor: 141/KEP/517/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Abdullah Muhammad. Dalam landasan hukumnya, Bupati Halmahera Tengah menimbang: a) bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, perlu dilakukan pemberhentian sementara kepala Desa Tepeleo Batu Dua; b) berdasarkan pasal 29 dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; c) bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan.

Lalu Bupati Halmahera Tengah mengeluarkan keputusan sesuai pengajuan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Nomor 06/BPD/DTBD/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 Perihal Permohonan Penonaktifan Kepala Desa Tepeleo Batu Dua. Pada Poin 4 yang berbunyi “yaitu meninggalkan tugas pada bulan September sampai dengan bulan November 2018”. Poin 4 tersebut rujukannya pada Pasal 29 huruf (l) yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang “meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.Namun, keputusan Bupati Halteng berlandaskan pada norma Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2).

Sementara dalam pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa Dilarang: a) merugikan kepentingan umum; b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c) menyalahkan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g) menjadi pengurus partai politik; h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan, l) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, norma Pasal 30 ayat (1) berbunyi “Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”, dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Keputusan Bupati Halmahera Tengah dengan menimbang pada Pasal 29 tidak ditujukan secara jelas pada huruf mana yang dilanggar oleh Kepala Desa Batu Dua Kecamatan Patani Utara. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Desa Pasal 29 huruf (a) sampai dengan huruf (l). Jika keputusan Bupati Halteng landasan normatifnya adalah pada Pasal 29, maka seharusnya ditunjukan pada huruf apa yang dilanggar oleh Kepala Desa Tepeleo Batu Dua sehingga keputusannya jelas tidak membingungkan dan terhindar dari bias tafsir. Karena itulah, keputusan Bupati Halteng dianggap tidak sesuai dengan landasan hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, Bupati Halteng harus membatalkan kembali putusannya demi hukum.

BPD Tepeleo Batu Dua seharusnya berkoordinasi dengan Kepala Desa Batu Dua untuk memastikan mengapa ia meninggalkan tugasnya, sebelum mengajukan perihal penonaktifan yang bersangkutan kepada Bupati Halteng untuk dononaktifkan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan di Weda pada tanggal 13 Desember 2018 untuk pemberhentian sementara Kepala Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara.

Selain tidak menjalankan fungsinya, BPD juga memprofokasi untuk meminta dukungan kepada masyarakat agar membubuhkan tandatangan pada lembaran kertas dengan dalil dukungan tersebut dalam rangka “penggantian panitia masjid At-Taqwa Tepeleo Batu Dua. Provokasi sebagian BPD kepada masyarakat adalah merupakan tindakan yang menyesatkan masyarakat dan tidak mencerminkan etika sosial yang baik.

Kedudukan BPD
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerinta Desa Bagian Ketujuh Pasal 55 huruf a, b, dan c. Sementara,hak BPD diatur dalam Pasal 61 huruf a, b, c, dan Pasal 62 huruf a, b, c, d, dan e. Selain itu, kewajiban BPD diatur dalam Pasal 63 huruf a, b, c, d, e, dan f. Dan larangan BPD diatur dalam Pasal 64 huruf (a) sampai dengan huruf (i).

BPD Tepeleo Batu Dua seharusnya menjalankan mekanisme dan prosedur yang diamanatkan dalam UU Desa Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: a) musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b) musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c) pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d) apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e) pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan, f) hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notules musyawarah yang dibuat oleh sekertaris Badan Permusyawaratan Desa.

BPD diduga tidak menjalankan mekanisme dan prosedur yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Karena sebagaimana keterangan masyarakat bahwa BPD telah memprovokasi masyarakat dalam rangka meminta dukungan dari sebagian kecil masyarakat untuk menonaktifkan Kepala Desa Batu Dua. Hal tersebut terbukti dalam pengajuan penonaktifan Kepala Desa langsung kepada BupatI Halteng. Itu artinya bahwa BPD telah melanggar UU Desa Pasal 65 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f. Selain pasal tersebut, BPD juga melanggar Pasal 58 ayat (4) tentang sumpahnya, yakni “…serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa,…”.

Selain itu, BPD juga melanggarkewajibannya dalam Pasal 63 huruf d yang berbunyi “mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan”. Artinya bahwa BPD mengabaikan diksi hukum yang berbunyi “mendahulukan kepentingan umum”, dan sebaliknya BPD mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan. Selaras dengan hal tersebut, BPD juga melanggar larangannya sendiri sebagaiamana yang tertuang dalam Pasal 64 huruf a yang berbunyi: “merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa”. Dalam pasal ini memberi pengertian hukum bahwa tidak harus seluruh masyarakat desa, namun sekelompok masyarakat desa, BPD sudah melanggar norma yang berlaku.

Sebab itulah, BPD melanggar mekanisme dan prosedur yang diisyaratkan dalam undang-undang untuk penonaktifan Kepala Desa Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halteng. Karena setelah melalui mekanisme yang diisyaratkan dalam UU Desa dan selanjutnya mengikuti prosedur untuk mengajukan usulan kepada camat lalu camat menindaklanjuti usulan BPD kepada BPMD, serta BPMD mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng untuk dibahas. Jika keputusan DPRD Halteng dianggap Kepala Desa Batu Dua melanggar kewajiban dan larangannya, sebagaimana yang tertuang dalam UU Desa, maka selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati Halteng untuk mengeluarkan keputusan dalam rangka tertib administrasi sebagai bagian dari teguran lisan maupun tertulis sesuai dengan isyarat UU Desa Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tepeleo Batu Dua seharusnya memperhatikan dan memahami benar terkait mekanisme dan prosedur pemberhentian sementara kepala desa untuk diajukan usulan kepada Camat Patani Utara, lalu camat Patani Utara menindaklanjuti kepada BPMD dan BPMD menyampaikannya kepada DPRD Halteng untuk dibahas bukan dari BPD Tepeleo Batu Dua dan langsung disampikan kepada Bupati Halteng. Hal ini tentu menyalahi mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Memang benar bahwa Kepala Desa Tepeleo Batu Dua, Abdullah Hi. Muhammad melanggar Pasal 29 huruf l. Namun, bukan berarti dengan sengaja atau “tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Tetapi, karena Kepala Desa berhalangan atau sakit yang dideritanya karena mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga ia harus dirawat untuk sementara waktu.Dan walau pun Kepala Desa Tepeleo Batu Dua menjalani perawatan intensif di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, ia juga selalu berkoordinasi kepada perangkat desa, terutama Sekertaris Desa berkait kecelakaan yang dialaminya. Itu artinya bahwa Kepala Desa Tepeleo Batu Dua, Abdullah Hi. Muhammad meninggalkan tugas dan kewajibannya dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

PERKARA HUKUM DAN PEMBERHENTIAN
Sebagaimana halnya kepala daerah, ada kalanya Kepala Desa diberhentikan karena tersandung perkara hukum. Misalnya, tersangka perkara pidana korupsi bantuan sosial. Pasal 41-43 UU Desa telah memberikan dua norma penting, yaitu diberhentikan sementara saat masih berstatus tersangka, dan diberhentikan sementara saat sudah berstatus sebagai terdakwa. Artinya bahwa kepala desa diberhentikan manakala kepala desa yang bersangkutan tersandung perkara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 41-43 UU Desa.

Sementara Kepala Desa Batu Dua, Abdullah Muhammad meninggalkan tugas karena mengalami kecelakaan dan/atau lebih dari syarat UU Desa Pasal 40 ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 141/KEP/517/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Abdullah Muhammad dinyatakan cacat mekanisme dan prosedur. Sebab, Pasal 40 ayat (1) hurus a huruf b dan dalam penjelasan diatas tidak terpenuhi dalam mekanisme dan prosedur pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam UU Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tepeleo Batu Dua seharusnya memperhatikan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a yang berbunyi Yang dimaksud dengan berakhirnya masa jabatan adalah apabila telah berakhir masa jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus dihentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat pejabat; b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan; dan penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan ‘tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap’adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian, mekanisme dan prosedur pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh sebagian anggota BPD Desa Batu Dua Kecamatan Patani Utara dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum.Sehingga penting untuk dipertimbangkan kembali oleh Bupati Halteng terkait Surat Keputusan dengan Nomor: 141/KEP/517/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Abdullah Muhammad, yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2018 atas nama Bupati Halteng, Drs, Edi Langkara, SH.

Karena itu, untuk menepis dan meminimalisir kegaduhan sosial di masyarakat Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara, maka keputusan tersebut perlu untuk dipertimbangkan kembali sesuai dengan UU yang berlaku.

(*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UMMU Ternate dan Mantan Ketua Umum HMI Cabang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News